Senin, 24 Agustus 2015

Arti Kemerdekaan Bagi Penguasa

Oleh : Hendrik Situmeang ( Pemred Dairi Pers )


    Hasil survey Sejak reformasi kepala daerah yang memenangkan pilkada langsung hampir dipastikan  duduk kembali periode kedua.  Sejarah hanya mencatat dari 577 kepala daerah paling jokowi yang sanggup “ menghabisi” incumbent di DKI. Mengapa incumbent selalu memenangkan pilkada berikutnya? Sungguh tak selamanya  karena program incumbent berhasil atau capaian luar biasa . Namun ada faktor  lain Negara memberikan kesempatan untuk  tidak adil dalam persaingan. Arti kemerdekaan bagi penguasa adalah ketika bertindak sesuka hati  dan tidak ada pihak yang mau perduli lagi.
    Jika saja undang undang tidak membatasi periode seorang kepala daerah maka dipastikan semua daerah di indonesia menjadi kerajaan. Akan tercipta kepala daerah -kepala daerah seumur hidup.  Kemerdekaan kekuasan administrasi,  kemerdekaan kekuasaan keuangan, kemerdekaan kekuasan kewenangan yang dimiliki kepala daerah menjadi “rudal” menghabisi  pesaingnya dalam pilkada. Maka bukan hal luar biasa seorang incumbent memenangkan pilkada kembali.
    Ruang adminitrasi dan kewenangan yang begitu luas didaerah yakni “utak atik” PNS menjadi senjata membungkam  PNS dan keluarga PNS yang dianggap tidak sejalan dengan kepala daerah . Maka sering terdengar “pembuangan”  PNS ke pelosok. Ini gaya premanisme yang sebenarnya dilegitimasi oleh kemerdekaan kewenangan. Praktek ini menjadi tindakan favorit kepala daerah ketika baru dilantik. “ show of power” ini menjadi soft terapi psykologis  bagi PNS lain untuk tidak melawannya. Selanjutnya kabinet disusun yang se ide. Perlahan kabinet yang se ide di hapus dan digantikan dengan kabinet famili. Penggunaan kerabat dan famili menjadi pilihan terbaik bagi kepala daerah karena disamping aman. Secara psikologis di clan marga dan kerabat  seorang kepala daerah menjadi pahlawan. Jadi mirip dengan kerajaan juga.
    Kekuasan berlebihan yang dimiliki seorang kepala daerah juga dari faktor kekuasan pengaturan keuangan. Penulis yakin bukan hanya mantan Gubsu Gatot Pujo yang memanfaatkan kemerdekaan dana bansos dan hibah menjadi senjata untuk memenangkan kembali periode keduanya. Bukan hanya gubernur namun  oknum oknum bupati dan walikota juga mempraktekkan hal itu .  Bansos telah dijadikan sebagai modal kampanye gratis incumbent. Bansos dan hibah juga digunakan untuk memperkuat kroni dan mengamankan kelompok masyarakat . Mencokoki semua stake holder untuk mendukung incumbent . faktanya hampir semua  tidak tahan akan godaan uang termasuk mereka yang mengaku kaum religius .
    Meski undang undang, peraturan memuat jelas aturan penerima bansos. Namun karena lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya hukuman bansos telah menjelma bak  “bantuan politik” negara bagi incumbent. Maka biasa terlihat pengurus rumah ibadah menerima bansos. Ada juga yang gunakan bansos dan hibah untuk plisiran ke luar negeri. Hanya diperhalus dengan istilah kunjungan rohani ke negara negara yang menurut kitab suci menjadi sejarah keagamaan.
    Kemerdekaan yang luas mengatur program daerah membuat hampir seluruhnya APBD diplot untuk mempertahankan kekuasan dua periode. Maka hal biasa melihat program studi banding kepala desa, camat, kelompok tani dan organisasi lainnya ke luar kabupaten. Mereka yang mendapatkan pengamalaman baru yang mengasyikankan dari program plisiran mempertopengkan  studi banding tersebut kelak menjadi agen agen timsukses di unit masing masing untuk kenbali memenangkankan incumbent. Hal itu terjadi karena memang SDM dan pemahaman demokrasi rakyat yang minim . Mereka beranggapan cost  plisiran  mereka adalah uang kepala daerah sehingga merasa harus melakukan balas jasa dengan menjadi tim sukses kepala daerah.
    Jika negera mengamanatkan APBD untuk kesejahteraan rakyat namun sungguh telah berubah menjadi arena memerdekakan kekuasaan. Setali tiga uang pejabat setingkat bupati/walikota meniru pola pimpinan diatasnya setingkat gubernur. Sebanyak 14 gubernur telah dihukum kerena korupsi APBD.  Modus yang dilakukan bansos dan hibah  ke daerah daerah untuk mendongkrak suara. Anggaran dibesarkan. Bupati walikota juga terinspirasi metode itu sehingga jelang pilkada anggaran di kecamatan dinaikkan luar biasa. Tujuannya agar camat mempunyai dana menggalang mempertahankan incumbent dua periode.
    Apa yang terjadi bagi Gatot sekarang sebenarnya bukan hal luar biasa. Banyak kepala daerah mempraktekkannya namun Gatot sudah terlanjur sebagai barang contoh. Kemerdekaan kepala daerah dalam mengatur keuangan membuat visi untuk kesejahteraan rakyat hanya kamuflase . Anggaran diplot “berkompaskan” politik dan visi bagiamana memangkan dua periode.
    Meluluskan kemerdekaan kepala daerah justru sangat mudah.  Rancangan anggaran yang disampaikan ke Dewan hanya tinggal menunggu ketuk palu saja. Hanya agar terlihat seakan akan ada proses maka diatur jadwal dan rapat rapat . Fakta yang terjadi kerap koreksi yang dilakukan dewan di rapat badan anggaran saat diusulkan ke gubernur  malah tidak kelihatan. Ketika gubernurnya juga punya “akal akalan” yang sama maka RAPBD daerah yang diusulkan kabupaten maupun walikota langsung diterima gubernur tanpa banyak pemeriksaan. 
    Kemerdekaan kekuasanan yang dimiliki penguasa juga hingga bisa mengintervensi siapa yang menjadi komisioner KPU/ Panwas  di daerah. Meski disebut dalam tiori KPU Daerah independen namun dalam faktanya sulit diamini. Aroma campur tangan penguasa sangat jelas meski sulit dibuktikan secara hukum.  Ketika wasit pertarungan juga orangnya penguasa, bagaimana mungkin dapat tercipta persaingan jurdil?
    Penulis melihat ketika kemerdekaan kekuasaan sudah tidak terbendung sebaiknya pilkada dilakukan sekali dalam 10 tahun saja. Itu lebih ekonomis karena menghemat anggaran  . Disamping itu  lebih menjaga kekondusipan warga. Karena meski dilakukan pilkada  maka 99,9 persen incumbent sudah menang. Semua item untuk pertarungan pilkada telah dimiliki incumbent. Inilah arti kemerdekaan sesungghuhnya bagi penguasa. Semua hal sepertinya sudah menyebelah kepada incumbent. Jadi hanya mereka mereka yang istimewa bisa melawan incumbent.
    Institusi pengawasan  yang ada bak “mandul” dalam menjaga aturan. Bahkan lebih parah juga hanya boneka yang dipersiapkan agar proses pembodohan langgeng. Maka penulis melihat sebenarnya aturan berdemokrasi sudah sangat baik. Hanya saja mentalitas pengawasan dan kemandirian penyelenggara yang pantas “dipermak “ lagi.  Dan itu tidak mudah. Kemerdekaan yang dimiliki penguasa begitu luas hingga sebenarnya demokrasi yang kita bangun hanya indah ditelinga saja. (Penulis adalah Pemred Dairi Pers)

Pustu Sileu Leu Kurang Berfungsi

Medis Tidak Betah

Sileu Leu- Dairi Pers : Entah salah perencanaan atau karena memang fasilitas yang tidak memadai Puskesmas Pembantu desa Sileu Leu, Sumbul, Dairi ditinggalkan petugasnya. Warga juga tidak tertarik mendapat pelayanan medis ke daerah ini karena lebih dekat dengan tanjung beringin. Bukan itu saja, jalan masuk ke pustu juga rusak parah dan becek. Anehnya dana perawatan untuk pustu ini justru ada di anggaran dinas kesehatan Dairi.
Pustu yang berdiri di dusun Parsaoran tersebut menurut warga sejak dibangun hanya sesaat difungsikan.  Perlahan lahan medis tidak mau menempati fasilitas kesehatan tersebut. Fasilitas listrik, dan air dikabarkan tidak ada. Hal itu ndiduga kuat membuat medis yang bertugas enggan dan memilih menutup pustu.
Disamping jangkauan dan kondisi jalan y
ang tidak mendukung warga lebih memilih ke tanjung beringan karena lebih dekat dan lebih diyakini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jalan untuk masuk ke pustu ini diakses dari PLTA Renun. Namun karena kondisinya yang dibiarkan maka pustu kini rusak dan tidak terawat.
Pantauan Dairi pers kondisi pustu sudah mulai rusak. Beberapa platfom rusak karena rembesan air hujan. Sementara halaman tidak terawat ditumbuhi lalang . Menurut warga jika malam tidak ada penerangan sehingga menimbulkan kesan anker.
Saat  dicoba mempertanyakan petugas medis dan pihak yang bertanggung jawab akan pustu tersebut sangat sulit mendaptkan infromasinya dari dinas  kesehatan Dairi. Padahal biaya perawatan dan operasional pustu ini telah ditampung di APBD Dairi. (AN)
 

3 Duta Pakpak Bharat ke Istana Negara

Medan- Dairi Pers :  Kembali nama Pakpak Bharat mengharumkan Sumut 3 dutanya Muhammad Yusuf sebagai Penyuluh Pertanian PNS terbaik, Tumpal Simaremare Penyuluh Kehutanan PNS Teladan, Gapoktan Sepakat sebagai GApoktan Berprestasi ketiganya  dari Pakpak Bharat di daulat dan diberangkatkan Plt Gubsu T Erry Nuradi ke Istana negara untuk mengikuti rangkaian pemberian penghargaan tingkat nasional di Jakarta dan peringatan HUT Proklamasi RI yang berlangsung pada 14-18 Agustus.
3 duta Pakpak Bharat ini kembali mengharumkan kabupaten eks kabupaten Dairi tersebut dan berkesempatan mengunjungi ibu kota dan mendapat tiket meyaksikan langsung detik detik proklamasi di istana negara.
    38 penyuluh terbaik tingkat Provinsi dan nasional yang seluruhnya mendapat hadiah masing-masing satu unit laptop yang diserahkan oleh Plt Gubsu. Sedangkan para pemenang wakil Sumut ke Jakarta terdiri atas 11 orang yaitu Muhammad Yusuf sebagai Penyuluh Pertanian PNS terbaik (Pakpak Bharat), Wirdaningsih Penyuluh Perikanan PNS Teladan (Kota Binjai), Tumpal Simaremare Penyuluh Kehutanan PNS Teladan (Pakpak Bharat), Dasron Samedi Anton Purba, Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan (Kabupaten Simalungun), Anuar Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (Kabupaten Deli Serdang), Arif Suhendra Purba Penyuluh Pertanian Teladan (Serdang Bedagai), Gapoktan Sepakat sebagai GApoktan Berprestasi (Pakpak Bharat),  Tuara Simangambat Kelompok Tani Hutan (Padang Lawas Utara), Koperasi Gapoktan Arih Ersada Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi (Karo), BP3K Bange BAlai Penyuluhan Kecamatan Berpreastasi (Mandailing Natal) dan Edi Parlis Harahap Petani Berprestasi (PAdang Sidempuan). Disamping itu diberangkatkan juga juara Desa/ Kelurahan terbaik mewakili Provinsi Sumut yaitu Ramadhan Barqah Pulungan dari Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi dan Kepala Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang.
    Bonar Sirait menjelaskan bahwa pemenang petani, penyuluh maupun kelompok tani yang menjadi wakil Sumut hasil dari penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat dan Provinsi dengan mengacu pada pedoman penialaian dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Pertanian serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja dan motivasi para pemangku penyelenggara penyuluh di daerah sehingga dapat memberikan dukungan yang kongkrit terhadap keberhasilan upaya khusus swasembada padi, jagung dan kedele (Upsus Pajale).
Pemenang tingkat nasional yang diberangkatkan tersebut  mengikuti agenda diantaranya menghadiri paripurna DPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Ri di Gedung DPR RI pada Jumat (14/8), Penyerahan penghargaan oleh Menteri Pertanian pada SAbtu (15/8), Mengikuti Renungan Suci di TMP Kali Bata pada Minggu (16/8), Mengikuti peringatan detik-detik Proklamasi HUT RI ke-70 pada Senin (17/8) serta silahturahim dengan Presiden RI dengan para teladan nasional.  (r.03)

Alumnus SMAN 2 Sidikalang Masuk PTN Naik 100 %

    Sidikalang- Dairi Pers : Jumlah alumnus SMAN 2 Sidikalang yang lolos masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2015 sebanyak 82 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu hanya 43 orang. Kenaikan alumnus masuk PTN mengalami kenaikan 100 %. Mereka masuk diberbagai PTN negeri bergengsi di Indenesia.
    Kepala SMAN 2 Sidikalang Anna L Sianturi yang dikonfrimasi Dairi Pekan pecan silam menyebutkan 82 siswanya masuk PTN , beberapa diantaranya masuk PTN bergengsi  seperti UGM dan Unpad Bandung. Kenaikan persentasi alumnus masuk PTN itu bukan semata karena keberhasilan guru namun lebih kepada kerjasama guru dan siswa. Juga peran orang tua dalam komitmen peningkatan SDM anak anaknya.

    Disisi lain juga diakui kalau hal itu merupakan suatu kesyukuran yang menjadi motivasi bagi adik adik kelas mereka di SMAN 2 Sidikalang ketika nama nama alumnus yang masuk PTN diumumkan. “ Salah satu alat ukur keberhasilan tingkat SLTA mungkin lewat jumlah alumnus masuk PTN. Sebagai guru ada sesuatu yang membanggakan ketika anak didik bisa menembus perguraun tinggi negeri. Itulah kepuasan seorang guru “ sebutnya
    Sementara itu kepala sekolah wanita ini juga menyebutkan tahun 2015 ini nama SMAN 2 Sidikalang juga tercatat mengharumkan nama Sumatera utara dimana salah satu siswanya E. Sinaga terpilih mewakili Dairi menjadi pasukan pengibar bendera peringatan HUT RI ke 70 tingkat Sumatera utara.  Disamping itu SMAN 2 Sidikalang juga terpilih menjadi kompetitor bidang adiwiyata perlombahan kebersihan sekolah tingkat propinsi sumut.
    Menurut Ana l Sianturi pendidikan merupakan gerbang dan jalan untuk mencapai kemajuan. Maka pendidikan menjadi penting dan jembatan yang harus dilalui dengan disiplin serta usaha kerja keras. Penerapan disiplin sekolah menjadi kunci keberhasilan dalam bidang pendidikan baik untuk peningkatan SDM alumnus maupun untuk keberhasilan sekolah. (Delon)

Hutan Lindung Sekitar PLTA Renun Dicuri

    Sumbul - Dairi Pers : Ternyata bukan hanya di hutan parbulun dihutan lae pondom yang dikenal sebagai hutan register juga turut dibabat mafia pencuri kayu hutan. Aksi pencurian hutan Dairi berjalan mulus dan modus yang dilakukan selalu keluar pada malam hari.
    Data yang diterima Dairi Pers dari warga sekitar areal PLTA Renun, Sumbul aksi pembalakan liar terus terjadi yang dilakukan oknum oknum tertentu. Modus yang dilakukan warga setempat diberikan modal  dan pelaralatan chainsaw untuk  mengambil kayu hutan. Dalam jangka tertentu secara rutin kayu hutan yang sudah diolah menjadi bahan diangkut menggunakan truk. Biasanya truk keluar pada malam hari diduga untuk menghindari petugas.
    Operasi pencurian kayu ini telah berlangsung lama dan kini kerusakan hutan sekitar PLTA renun sudah pada tahap memprihatikan.  Aksi ini berjalan mulus tanpa ada pihak pemerintah melakukan pengawasan. Bahakan terkesan dibiarkan
    Sementara maraknya pencurian kayu hutan ini dipastikan akan mengganggu supalai air untuk PLTA Renun serta kecamatan sumbul yang selama ini menggantungkan kebutuhan air dari hutan setempat.  Kayu yang dikeluarkan dari hutan sekitar PLTA Renun kayu berkwalitas dan sembarang keras.
    Sedang warga setempat tidak bertani menghentikan aksi pembalakan liar ini karena selalu menggunakan beking dari oknum oknum berseragam. Disamping itu sepertinya pencurian sudah terstruktur dimana jika ada pihak yang mempertanyakan langsung ada semacam humas menghadapi. (AN)

Perda Dairi “Cekik” Rakyatnya

Urus IMB Hingga Rp. 150 Juta Ketua ICW : Ini Legitimasi Pemerasan Melalui Perda

    Sidikalang- Dairi Pers : Jika pemkab Dairi selama ini kerja keras mengajak partisipasi rakyat dalam pembangunan . Namun kenyataannya pemerintah juga yang menjadi penghambat pembangunan itu sendiri. Lebih parah lagi wakil rakyat Dairi di DPRD malah mengamini kebijakan “gila gilaan” itu. Perda No. 13 tahun 2014 tentang restribusi IMB (izin mendirikan Bangunan)  naik hingga 6000 %. Maka jangan heran untuk mendirikan hotel pemkab Dairi membandrol  hingga nilai fantastis sekitar 150 juta. Sedang untuk kebutuhan sosial semacam sekolah nilai IMB  melonjak bisa mencapai 3000 %.  Apa yang dilakukan pemkab Dairi dengan program bekerja untuk rakyat akhirnya hambar ketika perda yang dikeluarkan justru “gila gilaan”
    Peraturan daerah ini telah resmi diberlakukan dan diundangkan dalam lebaran daerah. Artinya tanpa disadari pemkab Dairi bekerjasama dengan DPRD Dairi memberikan kesulitan luar biasa bagi rakyat yang ingin melakukan pembangunan di Dairi.
    Sekaitan kenaikan fantastis IMB ini Dairi Pers yang mewawancarai kabag Hukum pemkab Dairi R Tamba, SH membenarkan kalau terjadi kenaikan dalam pengususan izin IMB. “ Kita memang telah menghitung dan cukup memberatkan. Kenaikan bisa hingga 6000 % memang harus ditinjau kembali. “ sebutnya.
    Dikatakan Tamba  kalau pembuatan perda tersebut telah dibahas bersama Badan Legislasi DPRD Dairi . Sedang dasar perhitungan dalam penetapan perda dilakukan tim dan berada di dinas cipta karya Dairi.  Disebutkan dasar perhitungannya melalui permen PU tahun 2004. Namun diakui Tamba ada salah satu perhitungan koefisyen yang harusnya di kaji dan dapat disesuaikan ke daerah . Hal itu menurutnya yang membuat kenaikan untuk pengurusan IMB.
    Kenaikan ini menurut sejumlah rkayat Dairi sudah sangat tidak manusiawi bahkan terkesan aneh tidak mendukung kemajuan pembangunan. Ketua Lembaga Kebudayan Pakpak Umar Ujung menyebutkan pemberlakukan perda no 13 tersebut sudah tidak logika dan susah diterima akal sehat. “ Ditengah arus ekonomi yang melemah justru pemkab Dairi mengeluarkan perda yang jauh dari logika sehat. Ini sudah tidak benar. Justru perda ini menyakiti rakyat dan aturan yang menghambat pembangunan rakyat  “ sebutnya.
    Mantan anggota DPRD Dairi Martua Nahampun menguraikan kalau pihaknnya dimintai salah seorang pengusaha hotel mengurus IMB untuk menambah jumlah tingkat hotelnya pada bulan juli silam. Saat diurus administrasinya di dinas cipta karya dan kantor perzinan justru menemukan hal yang mencengangan dimintai nilai Rp. 180 juta untuk IMB saja.  “ bagaimana mungkin Dairi bisa maju . di Medan saja tidak begitu mahalnya IMB . Bagaimana rakyat mau membangun ketika nilai IMB dialuar akal sehat “ sebutnya
    Sementara itu Ketua Indonesian corroption watch (ICW) Dairi Marulak Siahaan menyebutkan lahirnya perda tersebut benar benar tidak pro rakyat. “ Bagaimana mungkin rakyat dapat membangun misalkan untuk membuat ruangan hotel seharga seratus juta saja IMBnya saja sudah 150 juta. Ini kan benar benar tidak benar  lagi. Harusnya pemkab Dairi melihat dan merasakan apa yang tengah terjadi di masyarakat. Apapun alasan pemerintah ini sudah tidak benar. Hati hati rakyat bisa menilai berlakunya perda ini legitimasi pemerasan melalui peraturan daerah “ tegasnya
    Pihaknya juga sangat menyanyangkan angggota DPRD Dairi khususnya anggota badan legislasi DPRD Dairi yang tidak cakap. Tidak pro rakyat bahkan terkesan tidak perduli dengan apa yang dilakukan pemerintah. Jika nilai IMB sudah gila gilaan begini, masihkah anggota DPRD Dairi ini bisa disebut pro rakyat? Tidak lebih hanya pro pemerintah hingga mematikan rakyat “ tegasnya.
    Saya tidak tau alur berpikir mereka yang disebut sebut wakil rakyat ini. Usulan perda datang dari eksekutif. Lantas rapat bedan legislasi. Kemudian dibawa ke rapat paripurna dan sah. Lantas untuk apa rakyat menggaji mereka di gedung dewan kalau pekerjaan mereka menyusahkan rakyat” tegas Marulak.
    Dikatakan masukan dari daerah lain di Sumut di kabupaten kota yang ada belum ada perda daerah yang nilainya hingga Rp. 150 juta untuk sebuah IMB. Medan saja yang sudah kota metro politan IMBnya jauh dibawah itu. Lantas mengapa di Dairi “kacau kacauan”?.  Ini benar benar pantas diusut apakah unsur keteledoran, ketidak propesionalan hingga menyusahkan rakyat.
    Menurut Marulak wajar Dairi sulit bangkit dan investor malas datang ke Dairi. Bukan hanya masalah letak geografis namun jauh lebih parah ada ketidak benaran antara oknum pemkab Dairi dan DPRD hingga melahirkan perda yang tidak masuk akal.
    Perda sudah sah kini camat di kecamatan kebingungan menerapkan pertda tersebut ke masyrakat yang kana mendirikan rumah. Lantas yang terjadi  tawar menawar karena acuan perda yang klewat mencekik leher. Apakah tidak lebih bahaya acuan tawar menawar hanya karena IMB dikeluarkan karena ketidak propesionalan?.
    Marulak menyebutkan secepatnya pemkab Dairi dan DPRD kembali meninjau perda No. 13 tahun 2014 sehingga tidak semakin lama rakyat menderita. Disisi lain perda hanya bisa dibatalkan dengan perda dan itu menjadi tugas pemeirntah dan dewan. Namun jika pemkab dan DPRD Dairi bersikukuh tidak meninjau perda tersebut maka rkyat juga dibenarkan menggugat perda tersebut lewat Mahkamah Agung., Tegasnya (R.07)
   
 

Akankah Bupati Dairi Membiarkan Ini ?

Bupati Membangun, “Dongan tubu” Merusak

    Sidikalang- Dairi Pers : Pemilik izin PUHH (Penatausahan Hasil Hutan) no. 522/235/2015 tertanggal 23 maret 2015 ternyata Sihar Sitohang yang dikenal sebagai oknum kepala desa di Parbuluan. Dugaan kuat izin APL yang diberikan dinas kehutanan Dairi menjadi tameng melegitimasi perambahan hutan di daerah Parbuluan, Dairi. Sejumlah kecamatan khususnya Sidikalang kini terancam akan air bersih seiring ludesnya hutan di hulu sungai. Dikalangan awam menyebut Bupati berusaha membangun namun “ dongan tubunya” malah merusak. Kaitan marga ini juga diduga kuat membuat dinas kehutanan Dairi tidak berani menghentikan operasional yang telah diberikannya.
    Sejumlah LSM di Dairi telah mempersoalkan pemberian izin kepada oknum kepala desa dalam penatausahaan Hasil Hutan) ini . H. Sitanggang ketua LSM LSM FOBINDO Dairi menyebut ratusan hektar lahan rusak. Kebebasan pemilik PUHH tersebut semakin menjadi karena jarangnya pihak kehutanan Dairi memeriksa areal yang diberikan izin. Pihaknya yakin dalam waktu tidak terlalu lama akan muncul masalah kerusakan semacam banjir maupun kekeringan. Hal itu terjadi dimungkinkan karena areal hutan yang telah gundul sehingga sirkulasi air menjadi tidak normal.
    Disebutkan pihaknya telah mengikuti modus yang dilakukan oknum yang beroperasi yakni sebahagian truk pengangkut kayu keluar pada dini hari. “ Ada yang tidak lazim kalau memang kayu yang diambil punya izin mengapa harus dini hari keluarnya?. Kita khawatir justru itu kayu hutan yang sebenarnya dilarang untuk ditebang makanya dilakukan pada malam hari “ ujarnya.
    Sitanggang mennyebutkan  terlepas dari kayu apa yang diambil pemilik izin harusnya dinas kehutanan Dairi melakukan pengawasan terlebih  lokasi pengambilan kayu merupakan urat nadi sumber air ke beberapa kecamatan di Dairi, ujarnya.
    Hulman Sinaga warga parbuluan menyebutkan istilah penata usahaan hutan boleh boleh saja selama dinas terkait memantau dan melakukan pengawasan. Namun yang terjadi sangat sangat jarang aparat kehutanan Dairi melakukannya. “ Kita khawatir justru aparat yang harusnya mengawasi justru bagian dari kejahatan. Pemilik izin dibebaskan tanpa kontrol bahkan mendiamkan aksi pembabatan. Paling bahaya oknum dinas kehutanan malah menerima semacam “ upeti” dari pihak pemilik izin sehingga aksi pembabatan mulus dilakukan. Semoga ini tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi tentu sudah menjadi pidana” tegasnya.
    Hutasoit kabid perizinan dinas kehutanan Dairi saat dikonfrimasi hanya berdalih jumlah polisi hutan di Dairi sangat minim sehingga tidak dapat melakukan pengawasan maksimal. Sedang kepala dinas kehutanan Dairi Naik Syahputra Kaloko yang dimintai tanggapannnya hanya mentarankan mengkonfirmasi ke bidang perizinan karena pihaknya tengah di DPRD Dairi.
    Pembabatan hutan Parbulun dengan mempertopengkan izin UPHH tel;ah mengancam keberadaan stok air untuk sejumlah kecamatan. Fakta yang terjadi meski curah hujan tinggi di Dairi namun diketahui permukaan air danau si cike cike diakui menurun setidaknya 30 cm. Hal itu diakui dirut PDAM Tirta Nciho Rafael Gintring, MTL meski menyebutk pihaknya tidak mengurusi apa penyebab permukaan air itu menurun.
    Pihaknya juga memprediksi dengan kondisi yang ada paling 5 tahun ke depan keberadaan air untuk kota Sidikalang bisa terpenuhi. PDAM Tirta Nciho harus mencari sumber air yang baru kala persediaan stok air dari lae cimberah sudah mulai menipis.
Pemilik izin No. 522 yang diketahui bermarga sama dengan Bupati Dairi ini juga disebut sebut masih keluarga dekat  penguasa Dairi tersebut. Sehingga besar dugaan tidak akan ada pihak yang berani mempertanyakan surat maupun mengawasi areal yang diberikan dinas kehutanan Dairi tersebut. Kondisi ini mengisyaratkan hanya bupati Dairi sebagai orang nomor satu Dairi mampu tegas menghentikan pengrusakan hutan yang terjadi. Akankah Bupati bertindak untuk menyelamtkan lingkungan atau juga sama mendiamkan pembabatan yang tengah terjadi. Hanya waktu yang bisa menjawab (R.07)

 

Perayaan HUT RI ke 70 Dairi Monoton

    Sidikalang- Dairi Pers : Menyambut dan merayakan peringatan HUT  RI ke 70 tingkat Dairi terlihat monoton dan tidak ada inovasi baru. Kegiatan sama seperti tahun tahun sebelumnya di meriahkan sebatas gerak jalan , tarik tambang. Seminar nilai nilai juang 45 ,upacara ,  dan malam resepsi kenegaraan di balai budaya. Selanjutnya rangkaian perayaan HUT RI selesai.

    Peringatan detik detik proklamasi dilangsungkan di stadion Sidikalang yang diikuti barisan PNS, TNI/Polri serta beberapa sekolah. Jumlah pengunjung mengikuti acara detik detik proklamasi tahun ini menurun . Berbagai  acara hiburan yang dikemas panitia kurang mampu menyedot perhatian warga Sidikalang . Justru kemeriahan terlihat di perayaan HUT tingkat kecamatan di lapangan Sudirman Sidikalang. Meski hanya dipimpin camat Sidikalang Hutur Siregar Namun kemeriahan sangat terlihat layaknya pesta rakyat.
    Rangkaian peringatan HUT RI ke 70 tingkat Dairi tahun ini  monoton dimana sebelumnya oleh bagian kesra  pemkab Dairi melakukan seminar nilai nilai juang dengan istilah wawasan kebangsaan. Acara ini seperti biasa menghadirkan peserta siswa SLTA. Lantas beberapa nara sumber menyampaikan pandangan.
    Kegiatan gerak jalan dan tarik tambang lingkungann  PNS pemkab Dairi sepertinya menjadi kegiatan wajib dan selalu dilakukan. Puncaknya pada tanggal 17 diberikan penghargaan bagi pemenang dan hadiah bagi para juara kegiatan seremoni tersebut.
    Kegiatan sedemikian sudah berlangsung berpuluh tahun tanpa ada inovasi.  Kegiatan ini tergolong monoton dan terkesan sekedar menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan di APBD.  Makna kemerdekaan untuk meningkatkan nasionalisme dan titik balik semanghat kebangsaan sulit untuk diukur dengan kegiatan sedemikian monoton. ( R.07)

Selasa, 04 Agustus 2015

Tersandung SDM, Dana Desa Dairi Telat Dicairkan

     Sidikalang-Dairi Pers :  Meski telah beberapa minggu dana bantuan desa telah mengendap di rekening pemkab Dairi namun dana bantuan desa untuk Dairi belum dapat dicairkan dikarenakan masih separuh lagi desa belum menyampaikan perdesnya.  Latar pendidikan dan kemampuan intelektual menjadi kendala utama dalam penyusunan perdes sehingga pencairan dana desa mengalami keterlambatan.
     Kabid  Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyrakat Desa  kab Dairi Edison Silalahi menyebutkan masih sekitar 60 % perdes yang rampung dikerjakan . selanjutnya diteliti/ verifikasi PMD (badan pemberdayaan Masyarakat Desa) Dairi. Disebutkan untuk verifikasi dibutuhkan waktu 20 hari. Jika perdes sudah sesuai juklak maka tahap pencairan dapat dilakukan.
     Dikatakan Edison pencairan dana bantuan desa sekitar 450 juta termasuk di dalamnya ADD tahun 2015 sekitar 100 juta. Berkaitan dengan kendala hingga mengalamai keterlambatan diakui Edison kekurang mampuan SDM perangkat desa dalam  menyeusun peratuan desa dalam pemanfaatan dana bantuan desa dimaksud. “ Sampai sekarang paling 60 % dan sisanya terus kita ingatkan untuk segera diselesaikan.” Sebut Silalahi.
    Silalahi menyebutkan sistim yang dilakukan yakni memverifikasi perdes yang masuk. Bagi yang telah selesai maka dana ditransper ke rekening desa. “ Jadi tidak menunggu semua desa masuk dulu. Namun perdes yang masuk diverikikasi maka jika telah beres maka diberikan rekomendasi dalam pencairan dana.
    R. Manullang salah seorang anggota tim di badan PMD Dairi juga mengakui hal yang sama perlunya peningkatan SDM perangkat desa khususnya cash flow dana sehingga pemanfaatan dana desa sesuai dengan tujuannya.  Pihaknya tidak menyangkal kalau dana ini tergolong sangat besar sehingga juga berpotensi menimbulkan permasalahan korupsi. Untuk itu disebutkan perangkat desa harus memperhatikan juklis pemanfaan jika kelak tidak terseret ke masalah korupsi.
  Drastis & Rawan Korupsi
   Sementara itu signifikannya dana yang masuk ke desa berpotensi dalam praktek korupsi. Sebelumnya untuk desa  Dairi setahun sekitar 100 juta dan dengan besaran sedemikian sejumlah oknum kepala desa diduga banyak melakukan pelanggaran dan berpotensi korupsi jika diaudit.
    Dengan masuknya Dana desa tersebut diduga kuat sebahagian oknum kepala desa yang tidak mengerti mana jemen keuangan dapat berakibat fatal yang pada ujungnya dapat menarik kepala desa ke ranah tindakan korupsi.
   Dana bantuan desa bersumber dari APBN dimana penggunaanya langsung ke rekening aparat desa. Penggunaanya harus mempunyai perdes yang juga harus di tandatangani ketua BPD ( Badan Perwakilan Desa).  Dengan besaran jumlah penerimaan desa diperhitungkan penggunan dana bantuan desa akan bermalasah saat oknum kepala desa dan perangkatnya tidak mengerti dalam penggunaan dan administrasi pertanggung jawaban. (R.03)
   

5 Tahun Lagi Air Untuk Sidikalang Putus

Hutan Parbuluan Ludes


    Sidikalang- Dairi Pers : Sumber air untuk Sidikalang dari Lae mbulan kini sudah tidak dapat diandalkan lagi. Kini debitnya paling 4 liter per detik. Ukuran ini jauh menurun dibanding 8 tahun silam sekitar 40 liter per detik. Syukur PDAM  Tirta Nciho dua tahun silam mendapatkan sumber air dari lae cimberah. Namun diperkirakan 5 tahun ke depan sumber  ini juga akan putus. Jika tidak ada sumber baru dipastikan kota sidikalang dan beberapa desa dikecamatan sitinjo, siempat nempu hulu dan Berampu krisis air.
       Demikian disampaikan direktur utama PDAM Tirta Nciho Dairi Ir Rafael Ginting, MTL saat diwawancarai Dairi pers pekan silam di kantornya. “pertama saya masuk di Dairi ini saya sudah perkirakan debit lae mbulan paling tahan 6 atau 7 tahun ke depan dan itu terbukti. Syukur kita mendapatkan sumber dari lae cimberah dan itu yang kita konsumsi hingga kini. Dan diperkirakan 5 tahun ke depan lae cimberah juga akan habis  jika tidak mendapatkan sumber mata air yang baru “ ujar Dirut.
    Dikatakan pihaknya tidak mau mencampuri penyebab mengapa debit air terus berkurang. Pihaknya tidak mau berkomentar kalu pengurangan debit karena aksi perambahan hutan di Parbuluan. “ Saya tidak mengurusi perambahan hutan faktanya dulu lae mbulan masih bisa 40 liter per detik kini untuk 4 liter juga susah. Disamping itu didaerah hulu sedang tren penanaman jeruk yang menggunakan pestisida. Jadi penilaian saya Lae mbulan sudah tamat” tegasnya
    Sekarang lae cimberah masih bisa 40 liter per detik namun perkiraan saya tidak sampai 5 tahun ke depan debit air ini juga akan menurun drastis. Jadi kembali kepada kita masyarakat mau mendiamkan atau berperan menjaga. “ ujar Rafael
    Disebutkan Rafael hasil survey yang dilakukan PDAM ada salah satu sumber mata air yang berada di Pangiringan dan satu satunya menjadi harapan. Meski jaraknya jauh namun PDAM terus mencari sumber baru ketika sumber lama sudah mulai berkurang debitnya. Pertanyaannya sampai kapan terus mencari? timpalnya.
Perambahan
    Sementara itu sepertinya pemkab Dairi tidak terlalu serius menjaga hutannya khususnya sumber air untuk kota Sidikalang di hutan Parbuluan. Aksi perambahan hutan terus terusan terjadi dalam 6 tahun terakhir. Bahkan sejumlah aparat desa diduga terlibat dalam pembabatan hutan daerah tersebut yang mengakibatkan debit sungai terus berkurang.
    Sumber Dairi Pers yang juga warga setempat menyebutkan kalau aksi perambahan hutan dikordinir oknum kepala desa dengan mempertopengkan surat izin dari kepala desa. Izin penebangan hutan rakyat. Anehnya kayu yang keluar dari hutan tersebut jenis  meranti damar dan kayu hutan lainnya. Aksi ini tewrus berlangsung mulus tanpa ada perhatian pemkab Dairi.
    Salah satu oknum kepala desa yang diduga terlibat dalam aksi perambahan hutan ini kini malah telah menggunakan mobil mewah kijang innova. Padahal 4 tahun silam masih menggunakan sepeda motor. Dugaan kuat oknum kepdes ini bermain dibalik surat izin penebagan kayu rakyat padahal aksinya meridhoi perambahan hutan daerah itu.
    Sementara itu ketidak seriusan pemkab Dairi juga terlihat di APBD Dairi alokasi dana untuk pengamanan hutan sangat minim. Anggarannya dibawah 200 juta pertahun. Itu mengindikasikan kurangnya perhatian pemkab Dairi dalam menjaga hutannya dalam aksi perambahan.
    Warga Parbuluan Hulman Sinaga membenarkan kalau aksi perambahan hutan sudah berlangsung setidaknya 5 tahun terakhir di Parbuluan. Pihaknya juga mengakui kalau debit air sungai di daerah itu terus berkurang kemungkinan karena ganasnya penebangan kayu hingga hutan tidak dapat diandalkan lagi untuk menyimpan air.
    “ persoalannya komplek satu sisi untuk kepentingan umum air. Disisi lain rakyat miskin yang dapat dikondisikan melakukan pencurian kayu. Namun demikian harusnya berpola kepentingan umum dulu bukan malah jadi perusak. Kita yakin perkiraan 5 tahun ke depan sumber air disini akan hilang, itu karena perambahan terus berlangsung “ sebutnya. (R.07)