Sidikalang - Dairi Pers : Memasuki penghujung akhir tahun 2015 agaknya pelaksanaan APBD Dairi tahun 2015 tidak jauh beda dengan tahun - tahun sebelumnya. Masih terlalu banyak kegiatan bersifat seremonial yang terkesan hanya menghabiskan anggaran. Disamping itu masih terlalu banyak kegiatan rapat kordinasi di pemkab Dairi yang hasilnya nol. Penggunaan Dana Dairi hanya sebatas pesta - pesta juga sekedar menjalankan agenda rapat koordinasi tanpa jelas target yang dicapai . Ironisnya miliaran rupiah uang Dairi tersebut hilang begitu saja tanpa jelas alat ukur keberhasilan dari kegiatan yang, digelar. Kegiatan ini juga hanya sebatas menghabiskan anggaran karena sudah dialokasikan di APBD.
Dari data APBD Dairi tahun 2015 puluhan kegiatan seremonial ditanggung pemkab Dairi. Demikian juga puluhan kegiatan rapat kordinasi digelar. Sayangnya hanya sebatas rapat tanpa eksekusi dan pelaksaaan. Sehingga timbul kesan mensejahteraan rakyat Dairi melalui rapat kordinasi dan kegiatan seremoni.
Beberapa contoh kegiatan rapat koordinasi yang digelar pemkab Dairi yang akhirnya tidak berguna misalnya Rapat Koordinasi Rencana Pengaktifan Terminal Sitinjo pada 17 September 2015. Kegiatan ini akhirnya hanya sebatas rapat. Hingga kini terminal Sitinjo tidak difungsikan. Penerimaan restribusi tetap dilakukan diluar lokasi terminal. Padahal anggaran untuk rapat ini mencapai belasan juta rupiah. Demikian juga rapat 7 September 2015, Monitoring dan Evaluasi TB Paru Puskesmas Kabupaten Dairi, kemudian 7 Oktober 2015, Sosialisasi Pengkajian dan Penelitian Keberadaan Me-nara Telekomunikasi. Semua rapat dan pertemuan demikian hanya sebatas rapat tanpa ada tindak lanjut yang nyata. Bahkan pada 23 Oktober 2015.
Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Dairi di Bappeda. Rapat kordinasi ini juga sama dengan rapat yang lain hanya menghabiskan anggaran tanpa ada tindakan nyata dalam penanggulangan ke-miskinan. Padahal biaya rapatnya mencapai puluhan juta rupiah.
Disamping itu sejumlah kegiatan seremonial terus dan sepertinya hanya kegiatan perayaan perayaan saja. Mulai dari kegiatan olahraga senam, peringatan hari rimbawan, hari pangan sedunia dan sejumlah upacara upacara seremoni terus dilakukan. Padahal kegiatan demikian tidak serta merta dapat memenuhi kebutuhan rakyat atas kesejahteraan. Setiap acara seremoni selalu disertai biaya puluhan juta hingga rartusan juta rupiah. Sepertinya kegiatan seremoni dan rapat kordniasi akan terus berlangsung hingga habisnya pemerintahan Johnny Sitohang – Irwansyah pasi pada April 2019.
Dari APBD Dairi tahun 2010 hingga kini justru terlihat kegiatan seremoni dan rapat - rapat koordinasi tanpa tindak lanjut terus ditampung dalam APBD Dairi. Bahkan jumlah dana untuk kegiatan seremoni ini setiap tahunnya bertambah.
Pemerhati Dairi Hulman Sinaga menyebutkan jika diteliti APBD Dairi setiap tahunnya mirip copy Paste saja. Hanya nilai anggaran saja yang berubah “ Mayoritas kegiatan monoton bentuknya sebatas upacara pesta dan rapat. Maka wajar kesejahteraan masyarakat Dairi susah berkembang. Dalam APBD Dairi jelas terlihat pos posnya. Selama anggaran di APBD Dairi monoton dan kopi paste dari anggaran tahun sebelumnya itu artinya tidak ada peningkatan. Tugas eksekutif gagal dimata masyarakat. Namun memang secara administrasi dan pertanggung jawaban keuangan bisa diterima karena kegiatan dilakukan. Namun apakah rapat kordinasi dan kegiatan seremoni ada gunanya bagi masyarakat? Itu yang lantas menjadi pertanyaan. Karena pada hakikatnya keberadaan sebuah pemeintahan adalah untuk perubahan kesejahteraan rakyatnya. Ini yang tidak dimiliki Dairi “ tegas Hulman. (R.07)
Dari data APBD Dairi tahun 2015 puluhan kegiatan seremonial ditanggung pemkab Dairi. Demikian juga puluhan kegiatan rapat kordinasi digelar. Sayangnya hanya sebatas rapat tanpa eksekusi dan pelaksaaan. Sehingga timbul kesan mensejahteraan rakyat Dairi melalui rapat kordinasi dan kegiatan seremoni.
Beberapa contoh kegiatan rapat koordinasi yang digelar pemkab Dairi yang akhirnya tidak berguna misalnya Rapat Koordinasi Rencana Pengaktifan Terminal Sitinjo pada 17 September 2015. Kegiatan ini akhirnya hanya sebatas rapat. Hingga kini terminal Sitinjo tidak difungsikan. Penerimaan restribusi tetap dilakukan diluar lokasi terminal. Padahal anggaran untuk rapat ini mencapai belasan juta rupiah. Demikian juga rapat 7 September 2015, Monitoring dan Evaluasi TB Paru Puskesmas Kabupaten Dairi, kemudian 7 Oktober 2015, Sosialisasi Pengkajian dan Penelitian Keberadaan Me-nara Telekomunikasi. Semua rapat dan pertemuan demikian hanya sebatas rapat tanpa ada tindak lanjut yang nyata. Bahkan pada 23 Oktober 2015.
Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Dairi di Bappeda. Rapat kordinasi ini juga sama dengan rapat yang lain hanya menghabiskan anggaran tanpa ada tindakan nyata dalam penanggulangan ke-miskinan. Padahal biaya rapatnya mencapai puluhan juta rupiah.
Disamping itu sejumlah kegiatan seremonial terus dan sepertinya hanya kegiatan perayaan perayaan saja. Mulai dari kegiatan olahraga senam, peringatan hari rimbawan, hari pangan sedunia dan sejumlah upacara upacara seremoni terus dilakukan. Padahal kegiatan demikian tidak serta merta dapat memenuhi kebutuhan rakyat atas kesejahteraan. Setiap acara seremoni selalu disertai biaya puluhan juta hingga rartusan juta rupiah. Sepertinya kegiatan seremoni dan rapat kordniasi akan terus berlangsung hingga habisnya pemerintahan Johnny Sitohang – Irwansyah pasi pada April 2019.
Dari APBD Dairi tahun 2010 hingga kini justru terlihat kegiatan seremoni dan rapat - rapat koordinasi tanpa tindak lanjut terus ditampung dalam APBD Dairi. Bahkan jumlah dana untuk kegiatan seremoni ini setiap tahunnya bertambah.
Pemerhati Dairi Hulman Sinaga menyebutkan jika diteliti APBD Dairi setiap tahunnya mirip copy Paste saja. Hanya nilai anggaran saja yang berubah “ Mayoritas kegiatan monoton bentuknya sebatas upacara pesta dan rapat. Maka wajar kesejahteraan masyarakat Dairi susah berkembang. Dalam APBD Dairi jelas terlihat pos posnya. Selama anggaran di APBD Dairi monoton dan kopi paste dari anggaran tahun sebelumnya itu artinya tidak ada peningkatan. Tugas eksekutif gagal dimata masyarakat. Namun memang secara administrasi dan pertanggung jawaban keuangan bisa diterima karena kegiatan dilakukan. Namun apakah rapat kordinasi dan kegiatan seremoni ada gunanya bagi masyarakat? Itu yang lantas menjadi pertanyaan. Karena pada hakikatnya keberadaan sebuah pemeintahan adalah untuk perubahan kesejahteraan rakyatnya. Ini yang tidak dimiliki Dairi “ tegas Hulman. (R.07)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar