Sutan Sihombing
· Juga Akan Bagikan Masker Ke Pemkab Dairi
Sidikalang - Dairi Pers : Kordinator Forum Masyarakat Peduli Hukum Dairi Sutan Sihombing menyebutkan akan kembali meminta izin ke Polres Dairi menggelar demo kelanjutan berkaitan dengan Pilkades. Direncanakan demo pada 20 Oktober mendatang. Dalam demo ini juga direncanakan akan diberikan masker gratis ke beberapa pejabat Pemkab Dairi sebagai simbol mengingatkan meski kabut asap telah berminggu minggu terjadi namun sepertinya kurang mendapat perhatian pemerintah.
Dikatakan Sutan Sihombing demo lanjutan berkaitan dengan pilkades di Kabupaten Dairi yakni aturan yang menyebabkan orang lain dirugikan dalam pencalonan kepala desa. Salah satu persyaratan yang diprotes mereka yakni syarat seorang calon kepala desa harus bermukim minimal 1 tahun sebelum pilkades di desa yang bersangkutan.
Kasus tersebut terjadi di Simanduma, Pegagan hilir dimana salah satu Bakal cakades potensial warga setempat tidak diluluskan pihak P2KD dalam pendaftaran. 7 Kepala dusun daerah itu membuat pernyatan mengakui kalau bakal cakades ini belum ada 1 tahun bermukim di daerah itu. Padahal bakal cakades ini adalah anak desa Simanduma yang kuliah ke Medan. KTP dan KKnya juga masih terdaftar penduduk di desa tersebut. Bahkan nama bakal cakades ini terdaftar dalam daftar pemilih desa tersebut.
Menurut Sutan Sihombing meski berlindung dibalik Undang-undang atas bunyi aturan domisili tersebut namun dikatakan prinsip utama demokrasi adalah mencari bibit terbaik. Buktinya negara membuka calon dari independen dan bukan hanya calon dari partai lagi untuk pilkada. Namun dalam kasus pilkades sepertinnya ada upaya tertentu menjegal bakal cakades potensial dengan melibatkan aparat kepala dusun. Ini akan kita tentang dan perjuangkann” sebutnya
Disebutkan dalam demo berikutnnya juga akan kembali meneriakkan kasus “penghamilan” anak dibawah umur yang diduga dilakukan anak seorang oknum kepala dinas di Dairi. Kasus ini tengah ditangani polresta Medan sesuai dengan laporan polisi STTLP/2621/IX/2015 SPKT Resta Medan. “ Dari Dairi kita akan coba mendesak penyelesaian kasus ini sehingga terang benderang. Coba lihat secara nurani apakah pantas nasib wanita yang mahasiswi sudah hamil demikian lantas orang tuanya menyarankan digugurkan. Kita menghimbau manusia jenis demikian agar kembali ke jalan yang benar “ sebutnya tersenyum.
Dikatakan sejumlah kasus juga akan diteriakkan namun salah satu yang akan dilakukan dalam demo berikutnya yakni akan mencoba membagikan masker kepada pejabat Dairi sebagi bentuk protes kurang responnya pemkab Dairi soal kabut asap yang sudah berminggu minggu melanda Dairi. “ Kita akan bagikan beberapa buah sesuai kemampuan dana kita . Selama ini kita lihat pemkab dimanapun juga melalui dinas kesehatan membagikan masker ke rakyatnya yang terkena dampak asap. Sedang di Dairi hingga kini belum terlihat maka kita mencoba mengingatkan tupoksi pemerintah Daerah untuk melindungi warganya.
Jika di daerah lain lumrahnya pemkab membagikan masker ke rakyatnya. Maka di Dairi kita buat tampil beda rakyat yang berikan masker kepada pemerintahnya sehingga rakyatlah yang menjaga kesehatan pejabatnya” sebut Sutan mengakhiri. (R.07)
Dikatakan Sutan Sihombing demo lanjutan berkaitan dengan pilkades di Kabupaten Dairi yakni aturan yang menyebabkan orang lain dirugikan dalam pencalonan kepala desa. Salah satu persyaratan yang diprotes mereka yakni syarat seorang calon kepala desa harus bermukim minimal 1 tahun sebelum pilkades di desa yang bersangkutan.
Kasus tersebut terjadi di Simanduma, Pegagan hilir dimana salah satu Bakal cakades potensial warga setempat tidak diluluskan pihak P2KD dalam pendaftaran. 7 Kepala dusun daerah itu membuat pernyatan mengakui kalau bakal cakades ini belum ada 1 tahun bermukim di daerah itu. Padahal bakal cakades ini adalah anak desa Simanduma yang kuliah ke Medan. KTP dan KKnya juga masih terdaftar penduduk di desa tersebut. Bahkan nama bakal cakades ini terdaftar dalam daftar pemilih desa tersebut.
Menurut Sutan Sihombing meski berlindung dibalik Undang-undang atas bunyi aturan domisili tersebut namun dikatakan prinsip utama demokrasi adalah mencari bibit terbaik. Buktinya negara membuka calon dari independen dan bukan hanya calon dari partai lagi untuk pilkada. Namun dalam kasus pilkades sepertinnya ada upaya tertentu menjegal bakal cakades potensial dengan melibatkan aparat kepala dusun. Ini akan kita tentang dan perjuangkann” sebutnya
Disebutkan dalam demo berikutnnya juga akan kembali meneriakkan kasus “penghamilan” anak dibawah umur yang diduga dilakukan anak seorang oknum kepala dinas di Dairi. Kasus ini tengah ditangani polresta Medan sesuai dengan laporan polisi STTLP/2621/IX/2015 SPKT Resta Medan. “ Dari Dairi kita akan coba mendesak penyelesaian kasus ini sehingga terang benderang. Coba lihat secara nurani apakah pantas nasib wanita yang mahasiswi sudah hamil demikian lantas orang tuanya menyarankan digugurkan. Kita menghimbau manusia jenis demikian agar kembali ke jalan yang benar “ sebutnya tersenyum.
Dikatakan sejumlah kasus juga akan diteriakkan namun salah satu yang akan dilakukan dalam demo berikutnya yakni akan mencoba membagikan masker kepada pejabat Dairi sebagi bentuk protes kurang responnya pemkab Dairi soal kabut asap yang sudah berminggu minggu melanda Dairi. “ Kita akan bagikan beberapa buah sesuai kemampuan dana kita . Selama ini kita lihat pemkab dimanapun juga melalui dinas kesehatan membagikan masker ke rakyatnya yang terkena dampak asap. Sedang di Dairi hingga kini belum terlihat maka kita mencoba mengingatkan tupoksi pemerintah Daerah untuk melindungi warganya.
Jika di daerah lain lumrahnya pemkab membagikan masker ke rakyatnya. Maka di Dairi kita buat tampil beda rakyat yang berikan masker kepada pemerintahnya sehingga rakyatlah yang menjaga kesehatan pejabatnya” sebut Sutan mengakhiri. (R.07)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar