Pilkada Langsung Tak Bisa Ditawar!

Jakarta-Dairi Pers :  Pemerintah akan berupaya keras menjalin komunikasi politik dengan parlemen terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah berharap DPR bisa menerima

Perppu yang diajukan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, pemerintah menganggap mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung yang diatur dalam Perppu Pilkada tak dapat ditawar.

“Ini masalah prinsip ya. Jadi, pemerintah ini dibangun antara lain karena Pak Jokowi dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi, ini bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar,” kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12/).

Andi menyebutkan, pelaksanaan pilkada melalui DPRD adalah produk anti-demokrasi. Karena itu, dia menegaskan pemerintah akan mengonsolidasikan semua kekuatan di parlemen agar pilkada langsung yang merupakan hasil perjuangan reformasi tidak diubah.

“Yang susah payah dicapai selama reformasi itu, itu yang akan menjadi patokan perjuangan kami untuk menjaga supaya demokrasi langsung yang sudah berjalan baik, terutama pemilihan kepala daerah, agar bisa berlangsung ke depan,” kata Andi.

Sebelumnya, seusai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar 2014-2019, Aburizal Bakrie menyatakan sikap resmi Golkar yang akan menolak Perppu Pilkada. Golkar bahkan sudah bersiap menggugat Perppu itu ke Mahkamah Konstitusi. Sikap Golkar ini diprediksi akan diikuti oleh anggota Koalisi Merah Putih.

Atas sikap Golkar itu, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Golkar telah ingkar janji. Pasalnya, Golkar bersama Koalisi Merah Putih sudah membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung Perppu yang diterbitkan saat pemerintahan SBY itu.

Sementara itu partai Gerindra tidak secara otomatis mengikuti sikap Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Gerindra memiliki sikap sendiri menyikapi Perppu Pilkada.

“Kalau ikut Golkar, tidak. Kita punya sikap sendiri,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12)

Desmond mengatakan, posisi Golkar yang memiliki kursi terbanyak di DPR dalam Koalisi Merah Putih tidak akan memengaruhi sikap Gerindra. Begitu pula posisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Presidium KMP.

Gerindra akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal untuk menentukan sikap terkait Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono itu. “Nanti kalau sudah waktunya kita akan umumkan sikap kita bagaimana,” ujar Desmond.

SBY sempat membeberkan fakta di balik bergabungnya Demokrat ke KMP saat pemilihan pimpinan parlemen. SBY mengungkap, ada perjanjian dengan KMP terkait Perppu Pilkada.

“Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan,” ungkap SBY dalan akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, pada Senin (6/10)

Aburizal hingga saat ini keukeuh agar kepala daerah dipilih lewat DPRD. Aburizal meminta Fraksi Partai Golkar di DPR menolak Perppu Pilkada.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, menilai, keputusan Partai Golkar menolak Perppu Pilkada akan menjadi indikator bagi partai-partai politik anggota KMP untuk mengikutinya. (kms)