Sidikalang-Dairi Pers :
Demokrasi semu yang berlangsung selama orde baru membuat dewan sebagai wakil
rakyat hanya boneka pemerintah. Fungsi wakil rakyat sebagai alat control
pemerintah menjadi mandul. Dewan hanya
berlaku “Datang Duduk dan Diam”.
Hal itu terjadi karena warna partai pemerintah
dan DPR sama. Bagaimana mungkin DPR menjalankan tugas mengawasi pemerintah
ketika yang diawasi adalah juga
pimpinannya di Partai.. Sejarah kelam
itu telah merusak rakyat disemua sendi. Tidak berfungsinya dewan menjadikan
rakyat sebagai korban pembodohan. Di lain pihak pemerintah dan segelintir
kroni bermewah-mewah .
Sejumlah ketua Partai Politik di Dairi yang diwawancarai Dairi
Pers pecan silam menyebutkan Pemilu 4 April mendatang diperlukan kecerdasan
rakyat dalam menjatuhkan pilihan. Berlaku hampir disemua daerah Ketika warna
pemerintah kabupaten dan DPRD sama maka
hal yang akan terjadi adalah kolusi dan bukan pengawasan lagi. Idealnya dalam
satu pemerintahan kabupaten, Propinsi bahkan
Negara , kepala daerah atau presiden tidak satu partai dengan ketua
dewan. Ketika satu warna bahkan satu
partai maka yang terjadi lemahnya pengawasan terhadap pemerintah. Kepentingan
rakyat akan terabaikan saat kondisi itu terjadi.
Ketua Partai Gerindra Dairi Drs. Parlemen Sinaga, MM yang
dimintai Dairi Pers komentarnya menyebutkan
tugas dewan ditingkat manapun adalah pengawasan terhadap pemerintah.
Jika mayoritas dewan satu warna dengan pemerintah maka yang terjadi kerugian
bagi rakyat. “ Bagaimana mungkin tupoksi dewan mengawasi pemerintah lagi ketika dewannya satu partai dengan
pemerintah. Apalagi kepala daerahnya ketua partai. Maka fungsi dewan akan
mandul dan resiko kembali ke rakyat. Maka rakyat perlu cerdas dan dituntut harus cerdas dalam menjatuhkan
pilihan caleg pada April mendatang jika memang tulus berharap perubahan.
Sesungguhhnya momen Pemilu adalah kesempatan merubah nasib
rakyat. Namun jika rakyat tidak memperhitungkan perimbangan itu maka yang
menjadi korban adalah rakyat itu sendiri
yang menjadi terabaikan kepentingannya “ sebut Parlemen.
Sekretaris partai Demokrat Markus Purba,SE saat dimintai
komentranya Rabu (29/1) menyebutkan idealnya kepala daerah dan ketua DPRD harus
berbeda partai. Sedang komposisi dewan harus mencerminkan perimbangan sehingga
demokrasi tumbuh subur dan fungsi dewan untruk mengawasi pemerintah dapat
berjalan. “ Pengalaman orde baru telah terjadi dan itu karena dewan tidak berfungsi
yang membuat pemerintah menjadi kebablasan. Sistim pemerintahan berubah
otoriter bersembunyi dibalik demokrasi semu . Ini yang perlu dipikiran masyarakat dalam memilih dewan. Semua
tergantung kepada rakyat. Meski rakyat bebas menentukan pilihan namun resiko
salah pilih juga akan dirasakan rakyat itu sendiri, ujarnya.
Dikatakan Markus Purba, SE melihat kapasitasnya sebagai
sekretaris Demokrat juga sebagai Caleg akan mudah diplesetkan pihak tertentu. .
Namun dikatakan Marklus sama sekali tidak untuk tujuan itu . Namun bagaimana
sebenarnya memberikan pemahaan politik kepada Rakyat. “ Tugas DPRD itu
dimanapun untuk mengawasi pemerintah.
Rakyat menyampaikan aspirasi kepada Dewan berharap dibahas bersama
dengan pemerintah. Tentu rakyat menyampaikan keluh kesah karena kelemahan
pemerintah dan DPRD hanya menjembatani . Saat demikianlah perlunya dewan yang
disegani, dewan yang tidak disepelekan pemerintah sehingga mau dan bersedia
difasilitasi dewan bertemu dengan Rakyatnya tanpa banyak alas an dan rekayasa .
Bagaimana mungkin keluh kesah dan aspirasi rakyat dapat cepat
ditanggapi pemerintah jika dewannya anak buah seorang kepala daerah. Ini
sulit minimal prosesnya lambat . Padahal rakyat selalku ningin keluh kesahnya
cepat ditanggapi. Maka yang dirugikan juga
adalah rakyat.
Untuk Pemilu 2014 tingkat local Dairi harusnya hal itu
wajib menjadi bahan pertimbangan rakyat
dalam menjatuhkan pilihan,. Sedang berkaitan siapa vigor yang akan dipilih
rakyat itu adalah bebas dan tanpa intervensi,
tambahnya.
Ketua Partai Nasdem Dairi DR HC Abdul Angkat Mengatakan kembali
kepada rakyat Dairi dalam memberikan perubahan kepada nasib dan kemajuan Dairi.
Salah satu momen adalah Pemilu 2014. Namun prinsip utama perlunya rakyat
memikirkan perimbangan wakil partai yang duduk di DPRD Dairi sehingga lembaga
itu benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat yang bertugas mengkontrol
pemerintah.
“ Idealnya memang pejabat Negara dari kepala daerah hingga
kepala Negara tidak usah menjadi ketua Partai. Namun hingga kini tidak ada aturan
larang itu. Padahal resikonya cukup rentan kepada rakyat. Bagaimana mungkin
seorang kepala daerah yang juga ketua parpol partai tertentu mempunyai kader
mayoritas di Dewan lantas dapat memberikan koreksi kepada pemeirntah. Bagaimana
mungkin mengkritisi kebijakan pemeirntah ketika yang dikritisi adalah juga
ketua partainya? . Kader yang berada akan di dewan akan memilih diam karena takut dikenai sanksi, teguran bahkan
mungkin hingga PAW, Sebut Angkat.
Maka pola pikir masyarakat perlu juga dicerdaskan sehingga
dalam menjatuhkan pilihan dalam pemilu harus juga memikirkan kondisi itu.
Jangan nantinya ketika legislative dan Eksekutif “mesra” justru yang menjadi
korban adalah rakyat., sebutnya.
Partai Hanura Dairi Togar Simorangkir berpendapat yang sama. Dirinya
yang kini sebagai anggota DPRD Dairi yang masih aktif menyebutkan keputusan
DPRD itu keputusan mayoritas anggota. DPRD dalam khakikatnya membela rakyat dan
bukan membela pemerintah. Jika dalam satu pemerintahan jumlah dewan satu partai
mayoritas dan kepala daerahnya adalah ketua partai yang sama maka dapat
dipastikan daerah itu akan tertinggal. DPRD dan Pemeirntah akan hanyut dalam
kemesraan atas bersembunyi dibalik partai. Kemesraan itu akan membuat rakyat
terlupakan. “ Itu akan terjadi ketika pemerintah dan legislative satu
warna. Padahal tupoksinya berbeda satu
mengawasi dan satu lagi diawasi. Ketika keduanya kolusi maka yang menjadi
korban adalah rakyat itu sendiri. Semua aspirasi rakyat akan ditutupi ketika
itu menyangkut kelemahan kepala daerah.
Dikatakan semua terpulang kepada rakyat Dairi dalam memilih
wakilnya. Sekedar menjatuhkan pilihan tanpa pikir panjang maka resikonya rakyat
juga yang menanggung.. Dikatakan Togar dewan yang pro rakyat tidak bakalan
beguna bagi rakyat ketika jumlahnya di dewan hanya sedikit. Namun jika dewan
yang terpilih berasal dari vigor-vigur yang mempunyai cacatan perjalanan karir
yang bersih kwalitas moral dan etikanya baik ditengah masyrakat maka jenis ini
yang kan menjadi alat control yang benar untuk kinerja pemerintah.
Pisser A Simamora ketua PKPB Dairi yang partainya bukan peserta
Pemilu 2014 menyebutkan sederhana Logika berpikir saja bagaimana dewan
mengawasi pemerintah yang kebetulan satu partai. Kekuasan ketua Parpol sangat
besar yakni dapat memberhentikan atau mengganti dewan dari partainya. Maka jika kepala daerah adalah ketua Parpol
dapat dipastikan kader parpol tersebut di dewan tidak akan mampu melakukan
tugasnya sebagai pengawas pemerintah, sebutnya.
Dikatakan Pisser
sesungguhnya rakyat harus cerdas dan mempunyai tanggung jawab jika ingin ada perubahan. Tidak akan mungkin
kondisi nasib rakyat Dairi berubah jika
rakyatnya dalam pemilu tidak cerdas memberikan penilaian . Maka semua
terpulang kepada rakyat. Dan itulah pemilu kesempatan memberikan perubahan.
Namun jika tidak menyadari alamat Dairi akan jalan ditempat, sebutnya (R.07)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar