Dairi, Masihkah Ada Harapan ?

                Sidikalang-Dairi Pers :  Gejolak, protes, kritisi dan  ketidak puasan yang terjadi selama 4 tahun lebih pemerintahan Bupati Dairi Johnny Sitohang yang dilontarkan sejumlah elemen dan masyarakat Dairi ternyata tidak membuahkan hasil.

Meski kemenangan tipis hanya sekitar 1/3 Masyarakat Dairi yang memilihnya faktanya Incumbent masih berhak atas kursi nomor satu di Kabupaten Dairi tersebut untuk lima tahun ke depan .  Fakta lainnya Mayoritas rakyat Dairi ( Sekitar 64 %) yang tidak setuju akan kepemimpinan nama  tersebut.  Diperkirakan akan sulit bagi incumbent meraih  simpati  rakyat sekaligus akan membuat pemerintahannya  sulit mendapat apresiasi mayoritas rakyat.

      Pengamat social Dairi sekaligus anggota DPRD Dairi Dahlan Sianturi menyebutkan tahun baru 2014 harusnya menjadi momen kembali mereviw apa yang telah dilakukan kepada masyarakat Dairi. Dan selanjutnya april  2014 akhir pemerintahan wajar menjadi agenda instropeksi apa yang telah dilakukan satu periode pemerintahan. Sudahkah  yang dilakukan tepat sesuai janji kampanye. Apakah keberadaan pemerintah dapat merubah nasib rakyat ? Apakah rakyat  merasa ada gunanya seorang pemimpin ? hingga sudahkan kebijakan  pemkab pro rakyat?. Jika itu tidak dilakukan untuk perbaikan maka potensi sekitar 2/3 jumlah rakyat Dairi yang tidak memilih incumbent bisa menjadi sandungan minimal kehilangan apresiasi mayoritas rakyat, sebutnya senin (7/1).

      Dikatakan Dahlan sungguh menjadi pemimpin bukan hanya sekedar menang  pilkada atau persaingan dan diakui secara hukum sebagai pemimpin saja. Namun lebih daripada itu bagaimana seorang pemimpin diakui sebagai negarawan oleh rakyat . “Yang sulit bagaimana mayoritas rakyat merasa ada gunanya seorang pemimpin dalam kehidupannnya. Jadi bukan sekedar pejabat yang diakui hukum saja namun juga diakui oleh rakyatnya” Tambahnya.

      Hal senada juga disampaikan Jonner Simbolon ketua LSM Gransi Dairi yang mengatakan sekalipun kemenangan secara hukum ditangan namun ada yang harus menjadi beban pemikiran seorang bupati kepada rakyatnya yakni apakah kebijakan yang dilakukan selama ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi mayoritas rakyat. Jika pertanyaan itu tidak dijawab seorang kepala daerah maka akan semakin jauh pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah akan berjalan tanpa respon rakyatnya. Dan paling berbahaya ketika rakyat sudah tidak perduli dengan apa yang dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah berjalan sendiri rakyat juga tidak merasakan ada gunanya sebuah pemerintahan.

      Menurut Jonner dinamisnya perkembangan pola pikir masyarakat baik nasional maupun local menuntut pemimpinnya harus bernar-benar menjalankan amanat kemakmuran rakyat. “ Kita melihat bagaimana orang-orang besar hingga yang tidak masuk logika tersentuh hukum justru begitu mudah masuk tahanan selama 2013 hanya karena dugaan korupsi. Kita juga melihat kabupaten tetangga kabupaten karo yang bergejolak menentang bupatinya.  Semua itu membuktikan tidak ada lagi pemimpin yang kebal terhadap hukum. Tidak ada yang kebal jika tidak becus memimpin rakyatnya. Dan itu pantas menjadi perhatian jika tidak ingin dipermalukan rakyatnya” sebut Jonner.

      Pisser Simamora legislator di Dairi menyebutkan Pilkada sudah usai dan faktanya incumbent kembali menjabat tentu sejumlah pertanyaan dan kegelisahan muncul dari pihak yang tidak mendukung atau memilihnya dalam pilkada. Jika kelompok yang tidak memilihnya tersebut tidak dirangkul pada periode mendatang maka akan sulit melihat harmoniasi rakyat secara umum dengan  pemimpinnya . Dan jika itu terjadi akan merugikan rakyat dan pemerintah itu sendiri.

      Pisser mengakui ketidak puasan selama ini atas pemerintahan yang ada sangat jelas terlihat dari jumlah perolehan suara dalam pilkada. 2/3 yang tidak sependapat dengan incumbent harus diapresiasi  menjadi alat istropeksi bagaimana harusnya kebijakan yang pro rakyat. Jika hanya mementingkan kelompok dan kebijakan yang tidak populis maka perkembangan Dairi akan jalan ditempat” sebutnya.

      Ditambahkan era transparansi dengan media yang terbuka menjadi alat bagi rakyat untuk membandingkan kebijakan pemerintah dalam satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Maka kita sering mendegar Dairi dibandingkan dengan Taput, Humbang dan Pakpak Bharat. Semuanya setuju kalau Dairi sudah tertinggal. Sekarang sudah tidak ada lagi yang dapat ditutupi karena semuanya sudah terbuka. Laju infromasi telah membuat rakyat “melek” untuk membandingkan kemajuan.

      Pisser menyebutkan jika masih dengan pola lama sistim kebijakan yang dibangun maka tipis bagi masyarakat Dairi untuk berharap perbaikan ke depan. Sebaliknya bagaimana merekatkan elemen yang ada akan menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat bagi Dairi untuk bangkit kembali mengejar ketertinggalan. Setidaknya tidak selalu disebut kalah dengan kabupaten tetangga” sebutnya.( R.07)