Korban Mutasi Minta Doa Masyarakat Dairi

* Penghakiman 10 Oktober

Sidikalang-Dairi Pers : Sejumlah PNS dan guru yang menjadi korban mutasi bersama keluarganya mendatangi kantor redaksi Dairi Pers Rabu (19/9). Mereka menyatakan telah berjuang kemana-mana dan berharap bantuan berbagai

pihak namun belum membuahkan hasil . Mereka berharap melalaui media ini disampaikan kepada khalayak ramai penderitaan yang dialami dan perlakuan tidak manusia .Penderitaan yang mereka alami hingga terpisah dari keluarganya padahal beberapa diantara mereka masih mempunyai anak kecil dan anak sekolah yang masih sangat butuh bimbingan seorang ibu.

Mereka menyebutkan meminta  doa masyarakat Dairi pada 10 oktober 2013 dalam pemungutan suara agar menghakimi elit politik Dairi yang bertindak semena-mena memisahkan mereka dari keluarganya. Hari ini kami diperlakukan tidak adil dan menjadi korban ke semena-menaan. Esok lusa mungkin PNS yang lain. Tidak ada yang dapat kami lakukan hanya meminta doa Rakyat Dairi pada 10 Oktober sebelum mencoblos mengingat kami yang diperlakukan semena-mena ini, Ujar seorang PNS yang meminta namanya tidak dicantumkan.

 Sementara itu Martua Nahampun,  anggota DPRD Dairi dari partai Demokrat  mengatakan mutasi yang dilakukan besar-besaran dan mendadak jelang pilkada Dairi justru menambah benci masyarakat kepada Bupati Incumbent,  penghukuman sedemikian  bakal menimbulkan  kebencian masyarakat  kepada oknum elit eksekutif. Bahkan, militansi akan bangkit sebab sanak famili korban  kian gigih menyebarkan ketidak adilan yang dilakukan

Sebanyak 64 orang PNS dan guru diketahui dimutasi Bupati Dairi . Mutasi jelang pilkada sangat tidak wajar terlebih melihat personil yang dimutasi .. Apa wajar  guru SMK dipindah jadi guru SMP, tanya Togar Pasaribu dari Fraksi PAN. Begitupun, dia meminta agar masyarakat berdoa kiranya “oknum nakal” di birokrasi diberi kesadaran. Kita doakan saja agar tobat. Bila masih melanjutnya “penghakiman sepihak” terhadap staf, Tuhan akan memberi solusi pada 10 oktober 2013 mendatang melalui pemungutan suara.

Pinto Padang menyebutkan mutasi bersifat emosional  diduga kuat karena  oknum PNS  tidak mendukung elit politik atau keluarga dari PNS yang dipindahkan tidak mendukung cabup dari elit politik Jangan dipaksakan staf memberi suara kepada pimpinan bila bertentangan dengan kata hati., sebut Pinto.

Namun, oknum pimpinan maupun “pembisik” bertindak emosional.  Tidak etis membuang staf ke tempat kerja baru hingga orang bersangkutan mesti berpisah dari keluarga. Korban  kesewenang-wenangan  bukan saja satu orang. Tindakan itu berpotensi menyengsarakan.

Istri JM Silalahi seorang Staf Ahli Bupati digusur dari posisi pengawas sekolah menjadi guru  Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan. Bisa dibayangkan betapa korban merasa terpukul  Harmoni anak dan suami dipastikan  terusik. Di sisi lain, ada lagi PNS digusur  dari wilayah tugas Parongil Kecamatan Silima Pungga-pungga ke Kecamatan Silahisabungan.

Mutasi saat ini diduga merupakan pelanggaran pemilukada secara masif dan terstruktur. Reposisi dilakukan di luar logika. Seorang guru mengaku dari Parongil di sela pelantikan pengurus Gerakan Pendidikan dan Tenaga Pendidik (GP-Tendik), pada situasi sekarang, mereka sukar menyampaikan isi hati. Dinding pun bisa mendengar. Salah ngomong, bisa dimutasi. Makanya, kalau teman bilang mantap, ikut saja! Namun, siapa yang tahu di bilik suara? Pintar-pintarlah, ungkapnya. (R.07)