Diperkirakan Kecurangan Pilkada Masih Tinggi

Saksi Wajib Video & Kamera

Sidikalang-Dairi Pers : Mepetnya waktu perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) serta sulitnya mendapatkan DPS oleh pasangan balon Bupati membuat harapan satu-satunya untuk memenangkan pilkada Dairi 2013 berada ditangan saksi calon Bupati. 

Saksi calon yang tidak tegas di TPS bahkan jumlah saksi yang tidak lengkap diduga kuat  pilkada akan berlangsung dengan suasana curang dan penuh tipuan . Peran saksi di TPS menjadi satu-satunya harapan untuk menjaga hari pemungutan suara berlangsung jujur dan adil.

Catatan Dairi pers dari jadwal pilkada yang dibuat KPUD Dairi harusnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan pada 3 juni s/d 13 juni 2013. Namun kenyataan DPS baru ditempelkan di publik pada 13 juni 2013. Bahkan untuk perbaikan diberikan waktu 3 hari saja tanggal 15 s/d 17. Batas tiga hari itu bahkan diwaktu mepet juga yakni tanggal 15 tepat hari minggu sehingga diduga kuat perbaikan DPS sebelum menjadi Daftar pemilih tetap (DPT) akan kurang akurat.

Kondisi ini mengisyaratkan para Saksi para calon bupati kelak di TPS menjadi kunci. Kondisi ini juga mengisyaratkan saksi calon di TPS harus tegas dan berani melakukan protes ketika menemukan wajah-wajah misterius yang mungkin hadir di TPS untuk melakukan pemungutan suara. Disamping itu peran rakyat di TPS juga sangat penting  untuk melihat jalannya pemungutan suara juga melihat wajah-wajah yang hadir dalam pencoblosan.

Kecurangan

Sementara itu sejumlah pemerhati Dairi memperkirakan kecurangan dalam pilkada Dairi 2013 masih cukup tinggi. Ketua ICW Sumut Johannes Lumbangaol, SH menduga dengan naiknya jumlah pemilih dari pilgubsu sekitar 36.000 sebagai indikasi kecurangan dimulai dengan ketidak akuratan jumlah pemilih. Johannes ,menyebutkan berbagai intrik kecurangan yang biasa terjadi dalam pilkada harus menjadi bahan perhatian rakyat Dairi terutama saksi calon di TPS.

Kecurangan yang biasa terjadi dalam beberapa pilkada yakni pemilih siluman yakni yang hadir di TPS tetapi  bukan warga setempat. Biasanya jenis ini begroup . Anehnya nama mereka terdaftar dalam DPT sehingga tidak ada alas an KPPS menolak hak suara mereka. Maka DPT yang tidak akurat berpotensi untuk berbuat curang.

Kecurangan lainnya yakni kelengkapan pilkada seperti tinta celup yang mudah dihapus. Disamping itu kembali kepada KPPS dan petugas TPS yang masih disangsikan independensinya. Meski disumpah dalam sebuah tugas namun sepertinya sekarang sumpah bukan lagi ditakuti manusia, sebut Johannes.

Kecurangan lainnya permainan surat suara dan kotak suara yakni jumlah surat suara dalam kotak harus benar-benar jadi perhatian. Ada juga kotak suara sengaja ditukar berikut berita acara di TPS. Biasanya ini terjadi di TPS TPS yang jauh dimana saksi calon minim. Bahkan mungkin hanya dihadiri satu saksi pasangan calon saja. Jika kondisinya demikian maka akan mudah menggantikan kotak suara dengan suarat suara yang berada di dalamnya.

Sedang kecurangan juga dapat dilakukan berupa intimidasi dan acaman dari sekelomok pendukung salah satu calon bupati. Hal-hal ini harus menjadi perhatian para pasangan calon untuk memilih  saksi yang benar-benar tegas dan berani dilapangan. Saksi tidak sekedar mencatat perolehan suara namun juga harus siap memantau setiap pergerakan di TPS hingga surat suara dihantar ke PPK. Melengkapi saksi dengan alat elektronik rekaman  sangat bagus untuk memperkecil kecurangan yang bakal terjadi.

Vidio & HP Berkamera

Meski harus menambah biaya dan pengeluaran Namun satu-satunya cara untuk menjaga pilkada berlangsung jujur dan mengurangi kemungkinan kecurangan wajib saksi yang berada di TPS disertakan video rekaman atau HP yang berkamera. Dengan menyetel tanggal dan jam pada alat eletronik itu maka setiap momen dalam hari pencoblosan dapat terekam.

Cara ini pernah dilakukan dalam pilkada DKI dimana saksi pasangan calon Jokowi-Ahok menyertakan semua saksinya dengan HP berkamera yang telah distel tanggal dan waktu. Di Setiap TPS saksi pasangan ini sebanyak dua orang dimana satu saksi mengikuti jalannya pencoblosan di dalam TPS dan satu lagi bertugas mengabadikan para pemilih dengan kamera HP. Cara ini terbukti mengurangi jumlah pemilih siluman. Bahkan menekan meraka yang berniat curang melakukan pemilihan lebih dari satu kali.

Meski tidak terpublikasi kecurangan pilkada DKI Jakarata  namun sejumlah pemilih siluman kini menjalani hukuman penjara karena terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Saat hasil jepretan kamare  handphone diprint sejumlah wajah yang sama terlihat memilih di dua tempat. Barang bukti tersebut selanjutrnya diajukan ke kepolisian dan kini banyak pemilih siluman akhirnya masuk penjara dengan vonis kejahatan pilkada melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

Agaknya untuk pilkada Dairi 10 oktober mendatang pasangan calon yang bertarung harus melengkapi saksi dengan alat eletronik perekam sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti membongkar kecurangan yang terjadi.  Kecurangan pilkada sering luput dari hukuman karena tidak disertakannya alat bukti.

Tidak terlalu tinggi biaya yang harus dikeluarkan pasangan calon cukup dengan membeli memori card seharga Rp. 20.000 yang diberikan kepada calon yang pastinya sudah mempunyai HP. Maka setelah habis pencoblosan semua memori card disampaikan ke posko untuk diteliti. Dengan jumlah TPS Dairi hanya 700 saja maka biaya untuk itu hanya Rp. 14 juta. Dengan biaya kecil itu maka pelaku kecurangan dalam TPS akan hati-hati setidaknya berpikir “ Orang jadi Bupati tetapi dia masuk penjara”. (R.07)