Mau Jadwal Ulang Ibarat Sangkutkan Leher di Tali

· Elemen Dairi Siap Gugat DPRD & Pemkab Jika Jadwal Ulang Digelar

      Sidikalang-Dairi pers : Ketua DPRD Dairi Delphi M Ujung menyebutkjan jika kini DPRD Dairi masih mau melakukan jadwal R APBD 2013 maka jelas itu tindakan “ Menyangkutkan Tali Ke leher”.

Masalah ini sudah menjadi perhatian banyak pihak dan tetap diawasi ketat masyarakat .  Dewan tidak bisa menggelar jadwal ulang karena tidak ada payung hukumnya.

      Demikian disampaikan kamis (14/3) di gedung DPRD Dairi. Dikatakan  rapat paripurna tanggal 18 Desember 2013 di DPRD Dairi adalah sah dan tidak ada pihak yang mengatakan itu tidak sah sehingga keputusannya sudah inkrah. Menjawab  pertanyaan wartawan dengan kondisi seperti sekarang akan merugikan rakyat, Delphi menyebutkan di Negara ini sama sekali tidak ada peraturan yang membenatkan kekosongan hukum. Banyak isu miring katanya karena DPRD Dairi tidak tanda tangani APBD maka PNS tidak gajian, Tegas saya katakan aturan gaji PNS itu Peraturan pemerintah dan bukan peraturan bupati jadi sama sekali tidak ada hubungan R APBD tidak ditanda tangani dengan gaji.

      Berkiatan dengan gaji PNS, Gaji DPRD serta tunjangan dasar hkumnya adalah  peraturan pemerintah. Jadi tidak ada hubungannya dengan APBD. APBD dengan perda atau perbup gaji dan tunjangan tidak ada masalah karena itu diatur PP dan bukan perbup, Tambahnya.

      Dikatakan ketua dewan banyak hal yang berkembang  seakan-akan dewan yang salah dalam kondisi ini. Maka dengan tegas saya katakan tidak ada kekosongan hukum . sama itu dengan isu Pilkada Dairi akan ditunda karena R APBD tidak ditanda tangani dewan maka sekali lagi tidak ada kekosongan hukum. Silahkan pemkab membuat peraturan bupatinya . Pilkada tidak dapat ditunda  karena itu tergolong force major yang harus dilakukan. “ tegas Delphi Ujung.

      Ketua DPRD Dairi ini me nyebutkan pihak dewan tidak mau dipersalahkan atau di isukan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. “ Sepertinya dewan yang salah akibat R APBD ini. Masyarakat bisa salah tanggap jika hal ini tidak diluruskan, sebutnya

      Gugat

      Sementara itu sejumlah Parpol, elemen dan ormas di Dairi menyatakan siap menggugat DPRD Dairi dan Bupati Dairi jika tetap melakukan jadwal ulang dan APBD 2013 ditetap dengan Perda. Elemen yang sudah mempersiapkan gugatan yakni ICW (Indonesia Corupptionm Watch ) Dairi, Masyarakat Pancasila Indonesia, Pemuda Pancasila. Beberapa LSM serta 10 partai politik yakni PKPB, Barnas, PKDI, PNBK  Indonesia, PPRN, Partai Patriot , PDS,  Partai Merdeka Dan Partai Pelopor.

          Dasar gugatan yang akan dilakukan jika memang DPRD Dan pemkab ngotot melakukan jadwal ulang apa dasar hukumnya . Koalisi masyarakat Dairi yang terdiri dari Parpol, LSM, OKP dan masyarakat tersebut mensinyalir ada yang aneh dibalik semua itu. ketika hal itu digugat maka akan bisa diduga apa motivasi dewan mau menggelar sidang meski tanpa dasar hukum. (R.07)