Periksa R APBD Maka Akan Tahu Betapa Kecilnya Anggaran Untuk Rakyat

      Sidikalang-Dairi Pers : Berkembangnya komentar justru penolakan DPRD Dairi atas R APBD Dairi 2013 merugikan rakyat sesungguhnya tidak berdasar. Bahkan justru penolak R APBD

yang diajukan bupati untuk menyelamatkan hak rakyat. Coba periksa persentasi Anggaran yang diajukan berapa persenkah yang digunakan untuk rakyat? Justru lebih dari 70-an persen anggaran dgunakan untuk kepentingan PNS dan belanja aparatur. Anggaran makan minum di kecamatan saja naik hingga 91 % lebih. Apakah ini untuk kepentingan rakyat atau kepentingan aparatur?

      Demikian wakil ketua DPRDDairi Benpa H Nababan kepada Dairi pers rabu (6/2) kepada Dairi pers.  Dikatakan jika memang untuk kepentingan rakyat tentu bisa dibuktikan dengan anggaran . jusru kenyataan anggaran untuk belanja aparatur naik gila-gilaan. Jadi jangan ada upaya pihak manapun memutar balikan fakta karena kenyataannya Rancangan anggaran yang disampaikan justru tidak pro rakyat . “ Kita dewan siap adu fakta dan argumentasi dengan pemkab di depan rakyat Dairi bisa DPRD bahkan disiarkan secara live saja lewat media agar kita beberkan bagaimana sebenarnya Rancangan yang diajukan pemkab apakah untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan pejabat lebih besar “ tegas benpa.

      Secara berkelakar Benpa menyebutkan “ jika ini di Jakarta televise mungkn sudah menyiarkan langsung panggil dewan panggil bupati duduk berbincang perihal masalah yang terjadi. Sayang di Dairi belum ada jika disiarkan langsung maka rakyat akan menilai apakah anggaran itu untuk kepentingan rakyat atau kepentingan aparatur. Kita bisa membedah semua  anggaran yang dimajukan dan publik akan menilai “ jelasnya.

      Sementara itu Lumban Panjaitan anggota Fraksi Rakyat Bersatu menguraikan  salah satu anggaran yang naik gila-gialan yakni anggaran untuk kecamatan berupa belanja modal,  dan belanja makan minum. Kenaikannya hampir 100 %/ lantas apakah ini untuk kepetingan rakyat atau kepetingan pejabat? Harusnya sebelum menyampaikan statemen atau apapun baiknya membubuhkan bukti bukan bicara  kulitnya saja..,tegasnya.

Dikatakan justru DPRD dairi telah memeriksa semua anggran yang disulkan dan anggaran untuk kepetingan rakyat persentasinya sangat kecil. APBD lebih banyak disedot untuk kepetingan aparatur. Jadi sesungguhnya  Rancangan anggaran yang di tolak DPRD Dairi itu karena tidak pro rakyat. “ Jujur saja coba tanyakan rakyat langsung apakah sudah lebih penting memberangkatkan para tokoh agama keluar  negeri. Membawa istri kepala desa dan PKK ke Yogya dan mengganti semua mobil camat. Nilainya ini sampai Rp. 7,3 miliar. Apakah ini yang disebut kepetingan rakyat?, sebutnya.

Dikatakan harusnya mari bersikap jujur kepada rakyat dan bicaralah fakta dan angka tidak hanya melempar isu dan hal-hal umum yang tidak menggunakan data. Saya yakin rakyat Dairi sudah cerdas dan tahu mana sesungguhnya anggaran untuk kepentingan rakyat dan mana untuk kepentingan pejabat. Jika saya ditanyakan justru saya khawatir apakah naiknya anggaran belajanja makan minum di kantort camat sekitar 100 ada hubungannya dengan akhir periode pengusa di Dairi? Mengapa juga sekarang anggaran makan inum itu naik dratis? Sebut Lumban.

Dikatakan agar tidak usah lagi bermanuver atau cari muka di depan rakyat karena rakyat juga bisa menilai anggaran yang sesungguhnya untuk kepentingan rakyat atau kepetingan pejabat. Ayo coba lempar rancangan anggaran itu ke rakyat Dairi agar dilihat maka akan ketahuan apa sebenarnya isi rancangan itu . lantas berapa persenkan untuk kepetingan rakyat? Tantang Lumban (R.07).