Pemkab Dairi Belum Juga Buat Perbup APBD 2013

* Selamatkan Diri Masing-Masing

      Sidikalang-Dairi Pers : Keresahan sejumlah kepala SKPD lingkungan pemkab Dairi terus meningkat pasca tidak jelasnya kepastian hukum payung APBD Dairi tahun 2013.

Bahkan diketahui kalau operasional kegiatan yang dilakukan SKPD kini masih sistim pinjaman. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan SKPD Dairi membuat kepala SKPD menjadi “mumet” karena kesulitan mendapatkan anggaran.

      Sumber Dairi Pers di pemkab Dairi menyebutkan seharunya Dippekade Dairi yang membuat usulan perbup soal penggunaan APBD  dikordinasikan dengan bagian hukum agar tidak melanggar aturan. Namun hingga kini Dippekde Dairi sama sekali belum membuat Perbup untuk APBD 2013. Hal itu membuat sejumlah kepala SKPD pusing dan bingung menjalankan kegiatan.

      Kegiatan PRSU yang akan berlangsung 16 maret mendatang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dihadiri pemkab Dairi. Namun diduga kuat Dairi terancam mengikuti kegiatan tersebut karena dana untuk kegiatan itu belum juga jelas. Kepala Dispora Dairi Bonar Butar-buatar yang coba dikonfrimasi tidak mau berkomentar atas masalah tersebut Rabu (20/2).

      Sementara itu sejumlah kegiatan juga bakal terbengkalai karena lambatnya pemkab Dairi membuat peraturan bupati penggunaan anggaran. Sedang kabag Hukum Setda Dairi R Tamba yang coba dikonfrimasi Dairi Pers Rabu (20/1) tdak berhasil; menurut stafnya tengah mengikuti bimtek ke luar Dairi.

      Infromasi lain yang berhasil dihimpun Dairi pers menyebutkan semangat kerja PNS lingkungan pemkab Dairi bagai terus menurun karena ketidak jelasan payung hukum penggunaan APBD 2013.  Bahkan banyak diantara mereka tidak mengetahui apakah APBD Dairi 2013 ini menggunakan perbup atau perda.

      Sementara tu infromasi yang berhasil dihimpun dari DPRD Dairi menyebutkan masih ada saja upaya eksekutif mendekati dewan agar mau melakukan jadwal ulang pembahasan R APBD 2013 sehingga penggunaannya melalui payung hukum perda. Namun dengan tegas mayoritas anggota DPRD Dairi menolak karena dianggap batas waktu telah terlampaui. Disamping itu payung hukum melakukan jadwal ulang sama sekali tidak ada dalam peraturan.

      Pasca penolakan R APBD di DPRD Dairi setidaknya sudah dua kali diupayakan penjadwalan ulang. Hanya segelintir orang saja anggota DPRD Dairi yang bersedia. Kemungkinan tidak tahu aturannjuga dimungkinkan dugaan iming-iming material.

      Pasca penolakan DPRD Dairi ini membuat sejumlah PNS resah dan keresahan semakin bertambah karena pemkab Dairi hingga februari 2013 juga belum membuat perbup berkaitan dengan penggunaan APBD 2013.

      Selamatkan Diri

      Sementara itu berkembang komentar  ditengah PNS lingkungan pemkab Dairi dengan pemberlakuan perbup untuk penggunaan APBD harus disikapi dengan pengguna anggaran hati-hati karena resikonya cukup tinggi. Hal yang paling bijak dilakukan agar menyelamatkan diri masing-masing dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

      Berkembang juga isu kerawanan menggunakan APBD melalui perbup karena banyak kepala daerah di Indoensia akhirnya masuk penjara akibat penggunaan APBD dengan peraturan kepala daerah. (R.07)