Jika Terus Bermanufer

Bupati Dairi Bisa Diimpecment

Sidikalang-Dairi Pers : Perseteruan Bupati Dairi Johnny Sitohang dan DPRD Dairi pasca penolakan R APBD 2013 terus meruncing. Meski kegubernuran sumut mencoba memfasilitasi pertemuan eksekutif

dan legislatif Dairi di kantor gubernur rabu (9/1) tetap tidak membawa hasil. DPRD tetap bertahan pada keputusan tidak mau negosiasi selama pemkab Dairi bertahan ingin meloloskan anggaran  Jalan jalan ke luar negeri tokoh agama sebear Rp. 1 M, Anggaran plesiran ke Yogya karta oleh PKK dan istri kepala desa Rp. 2,7 miliar dan anggaran pembelian mobil camat Rp. 3,6 miliar.

Wakil ketua DPRD Dairi Benpa Hisar Nababan kepada Dairi Pers kamis (10/1) menguraikan sebanyak 19 anggota DPRD Dairi berangkat ke kantor gubernur menghadiri undangan gubernur sekaitan dengan penolakan DPRD Dairi atas APBD Dairi 2013. Mereka dipertemukan  dengan biro keuangan Indra, Hasiholan Silaen, Turnip Biro hukum dan Tanjung biro otda.

Benpa mengatakan  meski hal itu merupakan sesuatu yang lumrah ada upaya pihak gubernur namun Benpa menyebutkan keputusan DPRD Dairi telah bulat dan menerima keingian Bupati Dairi agar APBD 2013 dilakukan bukan dalam peraturan Daerah namun melalui peraturan Bupati. “ Usai penolakan APBD ketua DPRD Dairi kan menanyakan namun beliau (Bupati  red) menyebut anggaran Dairi tahun 2013 melalui perbup saja. Beliau sudah mengatakan begitu  tentu sudah punya perhitungan matang dan sebaiknya dilanjutkan saja “ sebut Benpa.

Benpa menyebutkan tentu siapa juga jika ditanya berbagai menufer yang terjadi pasca penolakan R APBD 2013 mulai rangkaian sidang-sidang DPRD, adanya sekelompok pendeta dan kepala desa berdemo tentu bisa menduga siapa biang keroknya. “ saya hanya mengatakan  tunduklah kepada undang-undang tidak usah melawan undang-undang. Kalau sudah katakan  lakukan  perbup  yah sudah dilanjutkan  saja  .untuk apa lagi kembali ke awal jadwal ulang. Kita yakin Bupati Dairi akan mampu  kok bertanggung jawab atas anggaran sesuai peraturannya “ tegas Benpa.

Dikatakan Buipati Dairi perlu belajar berdemokasi dimana DPRD Dairi berbeda pendapat  atas beberapa kebijakan harusnya dapat menerima perbedaan . Jika sudah ditolak tentu kan ada jalan keluar  sesuai undang-undang. Jadi untuk apa lagi bermanuver” sebut benpa.

Benpa menyebutkan  boleh jadi selama ini rakyat Dairi menilai DPRD Dairi kurang pro rakyat atas berbagai kebijakan pemkab Dairi atas anggaran. Namun kini  dewan dengan tegas menolak aggaraan yang tidak realistis.  Dengan demikian  maka menurut undang- undang lakukan dengan peraturan bupati saja sesuai dengan besaran  plafon APBD tahun sebelumnya.

Dengan  pemberlakuan Perbup atas APBD maka Bupati dapat menempatan anggaran  sesuai hal yang dianggapnya lebih penting dan urgen. Tentu karena DPRD Dairi menolak  maka secara otomatis Bupati akan bertanggung jawab penuh ketika ada temuan kelak.

Perlu saya tegaskan dengan penolakan R APBD oleg DPRD Dairi seperrtinya ada kesan tidak terbayarnya gaji PNS hingga tanggal 10 Januari  akibat pen0lakan tersebut. Kita sudah konsultasi dengan Gubernur dan gubernur menyebutkan wajib membayarkan gaji  PNS sesuai waktu. Tidak ada hubungan penolakan R APBD dengan gaji PNS jadi jika ada isu atau manufer yang berkembang karena penolakan DPRD maka gaji PNS tidak dibayar itu adalah  fitnah. Itu hanya pendapat orang-orang yang tidak mengerti hukum dan aturan”sebutnya.

Sementara itu ketua Fraksi Rakyat Bersatu DPRD Dairi Dahlan sianturi, SE menyebutkan  fraksi mereka menolak R APBD 2013 tersebut karena telah meminta rinciaan anggaran dalam sidang. Eksekutif dalam sidang itu berjanji memberikan rincian pada esok paginya. Namun ternyata rincian itu tidak diberikan eksekutif yang membuat fraksi mereka secara bulat menolak R APBD “ tentu kita bisa memikirkan apa yang ditakutkan eksekuti ketika memberikan rincian anggaran. Jika jujur tentu tidak perlu takut. Bayangkan telah berjanji berikan namun tidak. Yah maka menjadi sangat wajar fraksi kita menolak  RAPBD. Tidak mungkin memebeli kucing dalam karung “ sebutnya.

Menjawab adanya tren kemungkinan DPRD Dairi akan meng impecment bupati Dairi. Dahlan menjawab diplomatis , dewan itu punya berbagai hak mulai hak budget, hak interplasi hingga hak impecment. Tentu jika keadaan terus tidak kondusif maka dewan juga punya hak” sebutnya sambil tersenyum.

Dahlan menguraikan hingga tanggal 10 januari 2013 PNS lingkungan pemkab dairi belum juga gajian dan sepertinya segaja dihembuskan isu kalau itu karena ulah dewan menolakR APBD. Mengacu pada UU yang ada gaji PNS  wajib dibayarkan tepat waktu. Karena PNS itu adalah pegawai negara dan anggarannya sudah ditampung negara . jadi kalau hingga kini gaji PNS tidak dibayarkan dan PNSDairi gerah silahkan saja mendemo Bupati, sebut Dahlan.

Saya katakan ini semua kesalahan eksekutif dan sepertinya ada indikasi agar PNS menyalahkan DPRD Dairi atas gaji yag tidak dibayar. “ coba jujur saja bukan uang tidak ada namun entah apa di pikiran eksekutif ini. Untuk pesta-pesta open house Bupati  yang biayanya ratusan juta rupiah saja pada taggal 8 januari mampu kok dilakukan kenapa gaji PNS tidak dibayarkan? Ini menggelikan  “ tegas Dahlan.

Menjawab Pasca penolakan dewan yang langsung diwarnai demo kepala desa dan sejumlah pendeta di Dairi Dahlan menyebutkan banyak hal yang harus dicatat yakni Rakyat dibawa kepala desa, Kepala desa dibawa oleh oknum camat dan camat dapat perintah dari mana? Ini kan bisa kita logikakan. Kita juga sangat menyesalkan kondisi itu dimana  polres telah mengelkuarkan statemen jelang  natal tidak ada izin demo. Tetapi justru yang terjadi aparat membiarkan demo tersebut. “ jangaanlah diskrimintif jika memang tidak punya izin yah harusnya dibubarkan. Namun yang terjadi apa?” tegas Dahlan kesal,

Dahlan  menyebutkan hendaknya eksekutif menghormati rakyat kecil tidak memutar balik infromasi berkaitan dengan apa yang terjadi di dewan. Katakan peraturan kalau penolakan terjadi ada perbup dan itu hak bupati. “jangan seperti yang terjadi kepala desa berdemo karena sms yang masuk ke mereka DPRD Dairi mencoret usulan sepeda motor. Sama sekali tidak ada usul pemkab Dairi soal sepeda motor”

Jujur saja sejak awal fraksi rakyat bersatu paling getol memaksa pemkab Dairi menaikkan ADD desa sesuai aturan . Namun di Dairi yang terjadi  hak desa itu masih dibawah 10 % dari APBD padahal menurut aturan minimal 12 % dari APBD. “ Karena kepala desa kurang faham haknya itu justru ketika disebar SMS menyebut dewan menolak kendaraan dinas  kepala desa roda dua jadi terprovokasi. Ini benar-benar memalukan dan pembodohan kepada kepala desa “ sebutnya.

Dahlan meyebutkan jika memang pemkab Dairi tetap bermanuver maka bukan tidak mungkin mereka akan menggunakan hak-haknya dan jika terus tidak terkendali maka DPRD Dairi juga punya hak menurunkan Bupati. (R.07)