Stiker Kritisi Pemerintah Bertebaran di Sidikalang

     Sidikalang-Dairi Pers : Forum Masyrakat Dairi anti Pembodohan menyebarkan stiker mengkritisi pemerintah kab Dairi yang

ditempelkan di kendaraan yang beroperasi di Dairi. Stiker juga ditempelkan di warung-warung serta kedai kopi dan kantor-kantor instansi pemerintah dan legislatif. Penempelan stiker itu sebagai simbol mengkritisi pemerintah Dairi dalam pengalokasian dana yang dianggap tidak  berpihak kepada Rakyat.

      Pantauan Dairi Pers stiker yang beredar yakni “ Rakyat Sedang lapar TOLAK WISATA POLITIK” rakyat bisa marah.  Stop Pembodohan kepada Rakyat.  Sudah Saatnya KPK Turun Ke Dairi. Dan Ulakken Kepeng Rakyat, Somal ko Kidah. Stiker dengan tulisan itu tertempel di kendaraan dan angkutan kota.

      Kordinator Forum Masyarakat Dairi Anti Pembodohan Drs. Passiona Sihombing, MBA menyebutkan penempelan stiker ini sebagai pencerahan kepada rakyat Dairi akan apa yang tengah terjadi di Dairi. Stiker itu tentu bukan asal dituliskan namun Forum mempunyai berbagai data berkaitan dengan penggunaan dana APBD Dairiyang sudah melanggar aturan , keadilan dan azas kepatutan. Bukan itu saja beberapa anggaran yang ada di Bansos dianggap sudah tidak mencerminkan nurani kepatutan dan berpotensi gratifikasi politik.

      Tidak hanya itu  uang rakyat yang digunakan untuk biaya keberangkatan para pendeta dan umat muslim ke luar negeri mungkin secara yuridis dibenarkan namun secara kepatutan apakah sudah adil?. Apakah itu sudah prioritas ketika terlalu banyak jalan menuju desa yang rusak parah. Tidak dapat dipungkiri ekonomi rakyat tengah hancur yang ditandai banyaknya raskin yang masuk. Lantas apakah sudah sangat penting sekali mengutus orang ke luar negeri mememakai uang rakyat?

      Paling memilukan menurut Passiona meski kompenen rakyat telah mengkritsi keberangkatan para tokoh agama ini ke  Yerusalem dan Mekah menggunakan uang rakyat. Kembali pemkab Dairi bersifat tidak perduli dengan tuntutan rakyat. Dalam waktu dekat akan memberangkatan 161 kepala desa ke Yogya berlindung dibalik peningkatan SDM. Tidak tanggung tanggung uang rakyat kembali dikorbankan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1 Miliar lebih. Dan informasi lain sejumlah kepala desa juga diminta membayar Rp. 5.040.000 bahkan ada kepala desa yang dimintai Rp. 8 juta untuk kegiatan tersebut. Lantas yang menjadi pertanyaan mengapa untuk satu kegiatan mempunyai dua sumber dana?. Berdasar PP No. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa tidak mengenal program peningkatan SDM. Jadi payung hukumnya ini apa? Sebut Passiona.

      Disamping itu tetap yang menjadi pertanyaan mengapa pemkab Dairi begitu getolnya memberangkatan kepala desa untuk kegiatan seperti itu padahal banyak kebutuhan rakyat yang lebih mendesak seperti perbaikan sarana umum jalan yang rusak. Ini terkesan dipaksakan karena pemerintah  sesuai peraturan harus mengutamakan skala prioriotas. Maka jangan salahkan rakyat ketika mesinyalir kalau kegiatan seperti itu lebih identik politik untuk kepentingan seseorang  menjelang pemilukada tahun depan., sebutnya.

      Passiona menyebutkan stiker ini kembali dilakukabn sebagai kritisi dan perlawanan akan kebijakan  pemerintah yang tidak mengacu pada kepentingan umum rakyat. Jika masih tetap memaksakan kehendak dan enggan mendengarkan rakyat maka telah ada kesepakatan atas sejumlah elemen masyakat Dairi yang akan melaklukan demo besar-besaran. “ Bukan hanya di Dairi yang kita tunggu bahkan telah ada kesepakatan LSM, OKP, Waratawan Parpol dan elemen masyrakat dairi ketika kepala desa berangkat akan kita boikot di Polonia sehingga nanti masalahnya menjadi masalah nasional. “ sebut Passiona. (R.07)