2014 Pemilu Terburuk Dairi

            Sidikalang-Dairi Pers :  Mungkin terlihat sederhana. tanpa pengaruh , Resiko menerima uang suap Rp. 10.000 s/d Rp. 100.000 yang diberikan tim sukses caleg.  Namun jauh lebih dalam kerusakan moral dan proses  penghancuran daerah

dan bangsa terus berlangsung. Jika diawalnya hanya segelintir oknum caleg menyebar money politik dan itu batas caleg local . Kini bahkan menyaru hingga caleg Propinsi, Pusat dan  DPD Mungkin pemilu 2014 pemilu terburuk dalam sejarah Dairi.

     Pantauan Dairi Pers jelang pemilu 2014 sejumlah oknum sejenis tim sukses bergerak  “door to door” juga menngumpulkan calon pemilih di rumahnya. Secara umum TS bukan menerangkan visi misi caleg. Juga tidak pernah menerangkan alasan mengapa harus memilih caleg yang dipromosikannya . Namun yang disampaikan besaran jumlah uang suap serta tata cara mencoblos caleg yang memberikan uang suap agar tidak salah orang.

     Peran TS hanya mencari kalimat lebih halus dengan sebutan “ uang aqua”, “uang Rokok”, ongkos ke TPS” “ oleh-oleh”  hingga yang terpopuler “ par Sidebban” . Padahal semua kalimat itu hanya kamuflase yang sebenarnya  praktek money politik. Tidak sedikitpun tim sukses menjelaskan apa program dan komitmen  caleg yang diusung yang menjadi harapan rakyat saat terpilih mewakili rakyat.

     Disisi lain oknum caleg tidak direpotkan dengan beban janji.  Cukup hanya memikirkan uang dan dana untuk kepentingan amplop suap kepada calon pemilih. Dengan sedikit pengawasan  kepada TS maka selanjutnya terpilih mewakili rakyat. Sebuah ujian maha ringan untuk sebuh tugas maha besar.

     Fenomena ini tidak hanya terjadi di Dairi bahkan masukan dari beberapa masyarakat kabupaten tetangga  juga terjadi fenomena serupa. Bahkan di kabupaten muda dengan jumlah pemilih yang kecil nilai money politik mencapai Rp. 300 .000  hingga Rp. 500. 000. Sebuah angka fantastic yang merusak mental dan moral rakyat.

     Peran uang menjadi penentu dalam pemilu 2014. Anggota DPRD Dairi Dahlan Sianturi menyebutkan fenomena itu terjadi hampir terjadi disemua tempat dan melibatkanya sangat banyak caleg. “ terlihat memang sepele pecahan 50.000 atau bahkan 100. 000 namun yang menjadi berbahaya bahkan fenomena money politik itu mulai digeluti sejumlah oknum caleg propinsi , caleg DPR pusat bahkan ada DPD. Mungkin ini pemilu terburuk sepanjang sejarah Dairi. Kita memang mendengar bukan hanya Dairi namun wajar kita mengomentari Dairi karena kita tinggal dan berdoimisili disini “ jelas Dahlan

     Dahlan mensinyalir jika hal ini tidak dikhawatirkan  maka kwalitas dewan yang terpilih akan terus merosot. Alat ukur uang yang menjadi penentu mendapatkan kursi dewan sama sekali tidak berhubungan dengan tupoksi dewan saat duduk. “ dewan itu berfungsi sebagai alat control pemerintah. Bagaimana melakukan fungsi  pengawasan  pro kepada rakyat ketika tidak mempunyai SDM dalam hal itu. Apalagi tidak mau belajar . Mungkinkah dewan yang terpilih karena kekuatan uang dapat menandingi eksekutif yang mempunyai SDM yang mapan? Saya lihat ini fenomena buruk yang setiap periode pemilu akan terus meningkat  kwantitas uang yang dijadikan sebagai alat suap caleg” sebutnya.

     Sementara itu uang suap pemilu dimata rakyat sepertinya menjadi wajib dilakukan caleg jika berharap meraih kursi dewan.  Sangat sedikit jumlah dewan yang terpilih bukan karena uang suap. Kondisi ini sangat  mengkhawatirkan keberlangsungan daerah dan nasional. Dewan yang bertugas mengurusi rakyat dan aspirasi rakyat akhirnya mengurangi kewajibannya kepada rakyat karena disibukkan melakukan tugas mengembalikan uang yang telah dibagikan kepada rakyat.

     Data yang diperoleh Dairi Pers gaji seorang DPRD Dairi kisaran Rp. 10.000.000 per bulan. Dengan masa kerja 5 tahun maka penghasilan resmi dewan hanya Rp. 600 juta. Padahal infrormasi yang diperoleh Dairi Pers dari sejumlah caleg terpilih untuk mendapat kursi mereka harus mengeluarkan uang antara Rp. 400 juta hingga Rp. 800 juta. Kondisi ini hampir dipastikan dewan akan melakukan manuver korupsi untuk mengembalikan uang yang telah ditumpahkan.

     Melakukan tupoksi dewan secara benar akhirnya akan berhadapan dengan kepentingan pemerintah. Dan itu berarti dewan harus rela mendapatkan hanya penghasilan halal saja. Artinya  hanya derngan terlibat korupsi maka kemungkinan  uang telah dikeluarkan dapat dikembalikan.

     Sementara itu catatan Dairi Pers sejumlah caleg propinsi juga melakukan praktek money politik . Bahkan untuk caleg DPR-RI dan DPD juga melakukan hal yang sama . Meski dalam ukuran Rp. 10.000 hingga Rp,. 20.000 fenomena ini sudah sangat merusak kepentingan nasional. Kondisi ini menjadikan  pemilu 2014 merupakan pemilu terburuk  yang  natinya akan dijadikan rakyat sebagai acuan  untuk pemilu 2019 berharap siraman money politik lebih besar lagi. (R.07)