Pungut Parkir, Dis Pariwisata Dairi Dituding Telantarkan Silalahi

      Sidikalang-Dairi pers :  Hingga kini harus diakui alokasi proyek dan anggaran untuk kecamatan silahi sabungan berkaitan dengan pengembangan pariwisata masih sangat jauh dari harapan. Ironisnya dinas pariwisata memungut restribusi parkir setelah setahun lalu kebijakan

oknum kepala dinas Pariwisata Dairi Bonar Butar-butar memungut restribusi masuk mendapat perlawanan ketat dari DPRD Dairi.

      “ Saya fikir mari adil dan bertindak wajar kepada masyarakat Silahi sabungan. Apa yang sudah diberikan pemkab Dairi untuk pengembangan pariwisata di tempat itu? Namun tega-teganya dinas pariwisata melakukan pungutan restribusi parkir bagi pengunjung. Silalahi harus diperlakukan adil. Harusnya Dinas Pariwisata Dairi mempunyai budaya malu hingga anggaran 2014 tidak ada pengalokasian dana untuk pengembangan pariwisata di tempat itu namun latah  pungut restribusi parkir.

      Demikian disampaikan anggota DPRD Dairi Binsar Sinaga, SE yang menyesalkan kinerja dinas pariwisata Dairi. “ Dahulu saat restribusi masuk obyek wisata Silalahi dipaksakan Kepala dinas Pariwista Dairi saya salah satu yang protes karena secara hukum itu illegal tidak mempunyai payung hukum. Disamping itu secara etika rasanya dinas pariwisata juga tidak benar melakukan pungutan sementara anggaran untuk daerah itu khususnya sector paristawa jauh dari harapan. Bahkan bisa disebut nyaris tidak ada. Yang kita tahu justru anggaran dari propinsi sumut yang masuk ke daerah itu. Pertanyaannya pantas kah dinas pariwisata Dairi melakukan pungutan atas hal itu?” sebut Binsar

      Binsar Sinaga yang kini kembali mencalonkan diri melalui Partai Hanura ini mengatakan sebenarnya cukup memprihatikan. Selama  dua tahun saya berteriak lantang di dewan agar daerah itu diperhatikan. Namun hingga kini bagai angin lalu. “ Padahal fasilitas untuk dinas pariwisata itu tergolong cukup banyak. Bayangkan mobil dinas saja sampai dua ditangan kepala dinas. Tetapi hasilnya mana?

      Saya melihat menajemen untuk pengelolaan di dinas pariwisata harus ditinjau kembali semisal jika salah satu mobil dinas itu digunakan sebagai operasional pengembangan pariwisata tentu akan melahirkan perbaikan dalam pariwisata Dairi. “ Sebenarnya ini terpulang kepada  kepala dinas bagaimana sebenarnya konsep dan ide memajukan dinas yang dipimpinnya. Jadi bukan sekedar kepala dinas dan menjalankan anggaran saja.

      Binsar menyebutkan jika manajemen dinas baik tidak mungkin mobil dinas sampai digunakan istri kepala dinas berkampanye. Disamping melanggar aturan juga secara etika sudah mempertontonkan kearoganan. Seakan-akan untuk Dairi hukum tidak berlaku. Ini bukan pelajaran baik bagi rakyat Dairi namun sebuah  pertontonan pamer kekuasaan, sebut Binsar. (R.07)