Video PNS Terlibat Pilkada Diadukan Ke Mendagri dan Menpan

      Jakarta-Dairi Pers : sebanyak 8 oknum camat Dairi ditemukan rekaman vidionya ikut berkampanye memenangkan incumbent Join Pas akhirnya diadukan secara resmi ke mendagri dan Menpan. Barang bukti berupa rekaman gambar dan suara tersebut juga memuat rekaman keterlibatan Sekda Dairi Julius Gurning, salah seorang kepala dinas beberapa kepala bidang juga tertangkap rekaman vidio amatir.

      Pengaduan resmi keterlibatan oknum PNS ini diadukan langsung oleh Luhutma Dongannta disertai dengan CD ( campact disc) yang meminta para menteri yang berkompeten menegakkan aturan dimana di Dairi selama pilkada telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur  dan masif dari kelompok PNS.

      Dalam bukti-bukti yang dilampirkan juga turut disertakan bukti-bukti foto keterlibatan oknum PNS lingkungan pemkab Dairi yang ikut dalam berpolitik praktis serta beberapa guru yang terlibat dalam pemenangan incumbent dalam pilkada Dairi

      Tim Luhutma Langsung mengantarkan puluhan keping rekaman keterlibatan oknum PNS ini yang diterima Deputi dirjend otda dan di Menteri pedayagunaan aparatur negera diterima dirjend .

      Dalam surat resmi yang menyertakan bukti-bukti keterlibatan oknum PNS ini Tim Luhutma menyampaikan pelanggaran Surat edaran Menpan No. 07 tahun 2009 tentang netralitas PNS dalam pilkada yang memuat larangan dan sanksi kepada PNS yang melanggar aturan netralitas.

      Sementara itu surat  untuk Mendagri juga menyertakan vidio rekaman sejumlah Oknum kepala desa yang terekam vidio ikut berpolitik praktis. Dalam suratnya Tim Luhutma meminta ketegasan mendagri akan UU No. 32 tahun 2004  tentang pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah No. 54 tentang netralitas PNS serta sejumlah paraturan yang dilanggar PNS Dairi berkaitan dengan netralitas.

      Dengan keterlibatan unsur PNS mulai dari tingkat tertinggi yakni pejabat  sekda kepala dinas, camat hingga kepala desa juga beberapa kepala bidang maka penegakan undang-undang dan netralitas PNS di Dari sama sekali tidak diindahkan. Bahkan besar dugaan kalau cara tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan kembali pejabat incumbent Join pas.

      Menyinggung siapa saja oknum PNS yang terekam vidio dan rekaman suara tersebut dikatakan Tim Luhutma lebih baik nanti saja diungkapkan karena masalah yang sama juga menjadi barang bukti dalam sengketa pilkada Dairi di Mahkamah Konstitusi. “ Kita tungu saja di gedung MK nantinya saat digelar perkara sengketa pilkada Dairi tentu oknum-oknum PNS ini akan diminta hakim juga hadir untuk dikonfrontir vidionya. Setelah itu maka secara otomatis akan tersiar siapa saja oknum PNS dan pejabat yang terlibat. Ini juga akan dilanjutkan di mendagri dan menpan” sebutTim Luhutma pekan silam di Jakarta.

      Sementara itu sejumlah rekaman yang sempat disaksikan Dairi Pers yakni keterlibatan sejumlah oknum camat di Dairi berkampanye untuk memenangkan join pas. Tidak segan-segan mereka meminta rakyat untuk memenangkan  pasangan join pas pada pilkada 10 oktober 2013. Ada juga oknum camat dalam bahasa daerah menyampaikan hal yang sama membandingkan apa yang telah dilakukan Bupati jauh lebih berharga karena menurut oknum camat ini untuk mengurus akte lahir jika ke pengadilan memakan biaya sampai Rp. 700 ribu tetapi karena Bupati bermurah hati maka akte lahir gratis. Maka  semua rakyat harus mendukung dan memenangkan kembali Bupati Johnny Sitohang

Sementara itu ada rekaman oknum kepala dinas memaksakan stafnya harus memenangkan pasangan join pas karena istri Bupati orang kesehatan dan istri wakil Bupati juga orang kesehatan .demikian juga rekaman  sejumlah oknum kepala dinas ditemukan buktinya terlibat dalam politik praktis yang melanggar undang-undang(R.07)