Kantor Pemerintah Kosong , Pejabat Eksodus ke Jakarta ?

      Sidikalang-Dairi Pers : Belum diketahui apa penyebab sejumlah lembaga dan instansi pemeirntah di Dairi kosong namun usai pengumuman KPU Dairi akan perolehan pilkada Dairi sejumlah pejabat di Dairi tidak terlihat lagi memasuki ruang kerjanya. Bahkan sejumlah oknum camat diketahui seliweran di Jakarta dengan alasan tugas.

      Pantauan Dairi pers sejumlah pejabat eselon II sejak pengumuman KPU Dairi tidak memasuki ruang kerjanya lagi. Jika ditanyakan kepada staf menjawab ringan lagi bertugas ke luar kota. Besar dugaan sejumlah oknum pejabat eslon II ini tengah ikut repot mengurusi sengketa pilkada Dairi yang kini tengah bergulir di MK.

      Dugaan lain yang membuat pejabat ini tidak  memasuki ruang kerjanya karena sejumlah video keterlibatan PNS berpolitik praktis disertakan dalam barang bukti sengketa pilkada Dairi. Hal tersebut diduga membuat oknum terkait yang melakukan pelanggaran netralitas PNS tersebut gelisah dan harus ikut terbebani menjawab  keterlibatan dirinya dalam kampanye pemenangan salah satu calon Bupati.

       Hal ini telah merusak pelayanan public yang menjadi tugas utama kantor pemerintah. Dugaan kuat keterlibatan oknum PNS dalam politik praktis juga telah merusak sendi-sendi pelayanan umum yang menjadi tupoksi pemerintah.

      Sumber Dairi Pers menyebutkan sejumlah oknum camat di Dairi berada di Jakarta yang diduga kuat sekaitan  dengan keteribatan mereka dalam pilkada Dairi. Barang bukti vidio dan rekaman suara yang menjadi alat bukti dalam persidangan MK secara otoimatis akan menyeret mereka dalam pelanggaran netralitas PNS. Setidaknya ada 8 camat yang diperoleh Vidio keterlibatannya dalam pilkada Dairi.

      Sementara itu beberapa orang kepala dinas di jajaran pemkab Dairi juga terekam dalam video dan rekaman suara ikut berkampanye memenangkan pasangan nomor satu. Barang bukti yang menjadi nadi gugatan di MK tersebut secara otomatis akan menarik sejumlah PNS yang nantinya bagian dari sengketa Pilkada. Barang bukti itu semakin menguatkan keterlibatan oknum PNS sistematis, terstruktur dan masif dalam memengkan incumbent, (R.07)