Sidikalang-Dairi Pers : Calon wakil bupati
Dairi MG Lingga, SH yang berpasangan dengan Luhut Matondang menyebutkan jumlah
pemilih yang memberikan hak suaranya
dalam pemilu terus menurun dan itu sinyal bagi semua pihak kembali
membangkitkan semangat demokrasi. Dikatakan MG
Lingga menurunnya jumlah pemilih
yang memberikan hak politik dimungkinkan rasa apatis, kurang sosialisasi,
bahkan mungkin kekurang percayaan rakyat kepada vigur-vigur yang muncul. Ini harus bisa diterima siapapun
calon karena mungkin rakyat menderita
trauma orang yang dipilih ternyata saat duduk tidak sesuai harapan. Menjadi
tugas berat mengembalikan kepercayaan
publik terhadap pemerintah. Diperlukan pemimpin yang bertindak sesuai janji dan
perbuatan. Ketika masih bertindak tidak seiring janji dan perbuatan maka
yakinlah jumlah golput akan terus
bertambah disisi lain kepercayan publik terhadap pemerintah akan terus menurun.
Demikian disampaikan Maradu Gading Lingga,
SH kepada Dairi Pers jum at ( 13/9). Disebutkan hasil pilgubsu Maret 2013
jumlah pemilih yang memberikan hak suara sekitar 54 %. “ Ini sinyal dimana semua pihak harus melakukan
upaya memberikan kesadaran berdemokrasi. Tentu jika dipertanyakan apa alasan
tidak memberikan hak suara pasti motifnya berbeda-beda. Namun salah satu yang
harus disikapi calon pemimpin bagaimana saat duduk sesuai janji dengan
perbuatan. Jika hal itu dilakukan maka kepercayaan publik akan kembali”
sebutnya
Dicontohkan calon wakil bupati pasangan nomor 4 ini fenomena Jokowi telah
membawa perubahan dalam berfikir rakyat terhadap pemerintah . Bukan hanya DKI
Jakarta namun meluas hingga pelosok Nusantara . Apa yang dijanjikan dalam
kampanye terbukti saat menjabat. Maka kepercayaan publik kembali dan kehidupan
demokrasi hidup kembali. Rakyat juga memberikan kepercayaan penuh akan
pemerintahannya ketika kebijakan yang dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan
rakyat.
Saat ditanyakan sebanyak 7 program yang
dijanjikan pasangan Luhutma Donganta dalam uraian motto Harmonis dan Sejahtera
dikatakan MG Lingga itu hanya inti utamanya berkaitan dengan hal paling
mendesak yang harus secepatnya dilakukan untuk kepentingan rakyat.
Disebutkan MG Lingga bersama Cabup Luhut
Matondang telah menetapkan program Harmonis menetapkan hal yang paling
urgent harus dijawab yakni pemerintahan
mereka harus mengacu pada proporsional suku dan agama dalam jabatan birokrasi,
dan nyaman dalam mutasi. Disebutkan dalam pemerintahan mereka kelak saat
terpilih maka pejabat eselon II dilingkungan pemkab Dairi harus melihat suku
dan agama sehingga pemerintahan berjalan secara harmonis. Prinsip utama Dairi
adalah milik bersama dan bagaimana saling menghargai perbedaan secara proporsional
adalah awal dari keharmonisan.
Dikatakannya boleh jadi banyak komentar
berkaitan dengan pasangan Luhutma Dongannta disebut tidak pelangi agama
dikatakan MG Lingga sesungguhnya kunci utama adalah hati. “ Dahulu sewaktu Pak
Tumanggor menjadi Bupati dan Pak Sitohang wakil keberadaan suku dan agama
proporsional dalam pemerintahan. Banyak pejabat eselon II yang muslim . Jadi
kunci utamanya adalah hati dan bukan sekedar label saja “ sebutnya. Disamping
itu agar harmonis mutasi PNS yang telah
membawa aroma ketakutan disejumlah PNS
harus disikapi dengan serius bahwa PNS harus dijadikan sahabat dan staf meski harus tegas terhadap
perundang-undangan berkiatan dengan PNS. Saya beberapa tahun menjadi kepala
inspektorat jadi lumayan mengerti tentang hukum dan perundang-undangan
berkiatan PNS. Sebutnya.
Saya juga pernah mengalami bagaimana
diperlakukan tidak adil sebagai PNS saat akan berakhir masa jabatan saya .
Merasakan hal yang tidak enak itu tentu menjadi pelajaran berharga untuk tidak
melakukan hal serupa kepada PNS, sebutnya.
Sekaitan program harmonis kedua yakni
Tranparansi APBD kesempatan yang sama semua elemen masyarakat memperoleh akses
anggaran yakni janji pasangan Luhutma Dongannta memperlakukan siapapun
masyarakat secara adil dalam mendapatkan akses anggaran. Sesungguhnya
pemerintahan yang baik adalah
pemerintahan yang berlaku adil
kepada siapapun rakyat. Jadi misalnya seorang rekanan yang mempunyai perusahaan
selama persyaratan dan tawaran sesuai maka tanpa memandang siapa yang didukung
saat pilkada diberikan kesempatan yang sama. Pemerintahan kami kelak tidak
mengenal sifat kroni atau bukan kroni. Semua diperlakukan sama selama sesuai
dengan undang-undang. Demikian juga terhadap elemen lain seperti Pers, LSM ,
OKP dan ormas wajar mendapat akses dari APBD untuk pembinaan. Itu hal wajar dan
demikian harusnya fungsi sebuah pemerintahan sebutnya
Harmonis yang ketiga yakni adil bagi
rakyat, bebas intervensi, tekanan dan arogansi kekuasan yakni jika rakyat
memberikan kepercayaan kepada Luhutma Dongannta maka yang harus dilakukan
berlaku adil bagi siapa saja rakyat Dairi tidak mengenal istilah like or
dislike. Memilih Luhutma Atau Tidak
bukanlah alat penilaian . Tidak ada tekanan atau intervensi bagi rakyat di desa dari para pendukung
Luhutma.” Kita sudah berkomitmen bersama para pendukung tidak meniru perbuatan
yang salah seperti mengatas namakan bupati atau wakil menekan guru atau PNS.
Menekan warga yang kebetulan tidak
memilih Luhutma . Semua diperlakukan adil . Namun tidak salah juga kelak jika
ada temuan menyangkut PNS Nakal dilengkapi fakta, bukti dan data kesalahan fatal maka menjadi tugas
inspektorat dan BKD untuk memprosesnya secara hukum. Pengawasan rakyat juga
penting untuk perbaikan pemerintahan, sebut Lingga.
Dan perlakuan adil pemerintah untuk
harmonis ini yakni jujur dalam memberitahukan kepada rakyat berbagi sumber
bantuan untuk rakyat. “ Jadi kalau ada program pemerintah pusat bedah rumah
kita katakan jujur memang dari pemerintah pusat dan lakukan pemetaan calon
penerima bantuan sesuai aturan dan kewajaran. Demikian bantuan seperti bibit
tidak hanya untuk orang orang yang pernah berjuang kepada tim luhut. Alat
ukurnya hanya satu memenuhi persyaratan
maka bantuan diberikan. Tidak ada intervensi bisa mendapat bantuan dengan
catatan harus memilih kami. Persyaratan penerima sudah jelas dari pemerintah
maka pemkab sebenarnya hanya menjalankan sesuai aturan. Rakyat sudah pintar dan
tahu berbagai fasilitas bantuan maka
ketika pemkab bertingkah mengkaitkan
bantuan dengan urusan politik malah yang muncul
kebencian dan ketidak percayaan, sebut Lingga.
Berkiatan dengan janji untuk program
kesejahteraan dan berbagai terobosan yang akan dilakukan jika terplioh kelak
akan dibahas minggu depan (Bersambung)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar