PNS Resah, DPRD Dairi Cuek

      Sidikalang-Dairi pers :   Gelombang keresahan dan ketakutan yang kini dialami sejumlah oknum PNS di Dairi akibat ancaman mutasi dan di intimidasi wajib  mendukung salah satu Cabup harusnya disikapi anggota DPRD Dairi dengan mengundang Sekda Dairi melakukan dengar pendapat. Namun justru DPRD Dairi terlihat “ Cuek  “

bahkan  sama sekali tidak merespon  keresahan rakyat yang tengah terjadi di masyarakat. “ Ini  satu lagi pembuktian oknum-oknum wakil Rakyat di DPRD Dairi tidak perduli dengan gejolak yang terjadi. Jika demikian sikap dewan lantas kemana lagi rakyat mengadukan keresahan yang dialami ?

      Demikian disampaikan ketua LSM Gransi Jonner Simbolon kepada wartawan rabu (18/9). Dikatakan Jonner Simbolon keresahan sejumlah PNS di Dairi bukan hal baru lagi . Bahkan berbagai bukti telah dilansir media massa . Namun apa yang dilakukan sejumlah oknum PNS bertindak tidak netral bahkan melanggar aturan sama sekali tidak diperdulikan dewan . Dimana fungsi control yang menjadi hak DPRD Dairi ? Bukankah kita sebagai rakyat patut menduga ada apa dengan dewan memilih diam ketika rakyat sudah sangat resah ., Sebut Jonner

Dikatakan Jonner  keresahan rakyat Dairi  akan intimidasi, tekanan dan pengancaman agar mendukung salah satu  calon bupati pasti sudah diketahui DPRD Dairi . Laporan secara lisan maupun tertulis  kepada mereka justru “ dipetieskan “. Lantas apa gunanya  wakil rakyat ketika dibutuhkan justru tidak muncul memberikan kenyamanan dan ketenteraman warga ? . Sebut jonner.

      Dikatakan Jonner sebenarnya mudah bagi DPRD Dairi untuk mengatasi keresahan rakyat Dairi ini jika memang benar-benar pro rakyat  dan mau perduli dengan keluhan rakyat . Cukup dengan mengundang pemkab Dairi untuk didengarkan komitmen mereka tentang  netralitas PNS.

Sungguh peran DPRD Dairi untuk menyikapi  apa yang tengah  terjadi dimasyarakat sama sekali diragukan padahal  sering menjual nama rakyat dalam setiap sidang .  Saat rakyat membutuhkan dewan diam dan memilih “ cuek” . Intimidasi dan tekanan sejumlah oknum –oknum tim sukses agar PNS memilih seorang cabup telah terjadi di hampir semua desa di Dairi. Bahkan laporan lisan dan tertulis juga sudah disampaikan namun DPRD Dairi sepertinya bungkam  tidak dapat mengakomidir keresahan warga tersebut . Jangan ketika ada kepentingan dewan menjual nama rakyat. Namun ketika rakyat menjerit ketakutan malah dewan cuek, sebut Jonner.

      Hal senada juga disampaikan ketua Nasdem Dairi DR (HC ) Abdul Angkat, SH kalau dugaan keterlibatan PNS dalam politik praktis pilkada sudah sangat jelas sejak tiga bulan silam dalam kegiatan pemberangkatan seorang cabup di Buntu Raja oleh guru, PNS dan siswa siswi. Barang bukti foto dugaan keterlibatan sejumlah Camat juga dalam pilkada Dairi sudah sering dilansir media massa . Namun DPRD Dairi sepertinya mendiamkan dan tidak mampu memberikan kenyamanan bagi rakyat.

      Angkat menjelaskan sangat menyesalkan tindakan wakil rakyat Dairi tersebut meski sejumlah PNS dan rakyat telah berulang kali menyampaikan  keluhan dan keresahan namun tidak direspon, sebutnya.

      Sementara itu Anggota DPRD Dairi Pisser Simamora  yang dikonfrimasi Rabu (18/9) via ponsel menyebutkan benar laporan  lisan juga mereka terima.  Bahakan jumlahnya sangat banyak . Dan hal itu sejatinya harus  disikapi dewan dengan memanggil Sekda, Inspektorat serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan disiplin PNS untuk di dengar penjelasannnya di depan dewan. “ Namun kami di dewan mempunyai tupoksi masing-masing. Hal itu merupakan tupoksi dari komisi A untuk mengundang pihak pemerintah jika ada hal yang dianggap urgent dan butuh penjelasan” sebutnya.

      Keresahan sejumlah PNS di Dairi menjelang pilkada semakin meningkat bahkan diperparah dengan banyaknya PNS yang dimutasi pemkab Dairi . Mutasi tersebut bahkan diduga kuat bermotif politik karena hampir semua PNS yang dimutasi tidak pernah melakukan pelanggaran atau mendapat teguran sebelum dimutasi ke kecamatan .

Dilain pihak ketakutan dan intimidasi juga dirasa kan rakyat di desa. Munculnya intimidasi yang dilakukan sekelompok orang diduga tim sukses salah satu pasangan Cabup di Dairi dengan ancaman tidak akan diberikan Raskin, Bantuan bedah rumah hingga berbagai bantuan pemerintah lainnya membuat rakyat Dairi resah.. Metode yang telah melanggar undang-undang tersebut  tetap saja tidak membuat DPRD Dairi tergerak untuk menggunakan hak kontrolnya meminta keterangand ari pemerintah. (R.07)