BLSM Dairi Dikeluhkan

     Sidikalang-Dairi Pers : Penerima BLSM di Dairi banyak dikeluhkan warga karena dianggap tidak tepat sasaran. Keluhan pembaca Dairi pers melalui sms maupun langsung dating ke redaksi Dairi pers banyak terjadi sejak BLSM diluncurkan pemerintah.

     Dari desa sukandebi Tigalingga disebutkan beberapa  penerima BLSM justru orang mampu dan orang berada. keluhan penerima BLSM tidak tepat sasaran bahkan mereka yang harusnya lebih wajar mendapat bantuan langsung tersebut diabaikan.

     Hal senada juga dikeluhkan warga Batang  beruh dan warga perumnas kalsim, Sidikalang. Dikatakan kalau penerima BLSM banyak orang mampu . Ironisnya banyak yang  tidak mampu tidak mendapat BLSM. Hampir dari semua kecamatan di Dairi mengeluhkan kriteria penerima BLSM Dairi yang disebut tidak tepat sasaran.

     Dari berbagai lapoaran SMS dan kunjungan warga yang hadir ke Dairi Pers  mengeluhkan penerima BLSM tidak tepat sasaran. Mereka tidak mengetahui criteria penerima BLSM. Justru yang mereka lihat banyak dari kalangan mampu.

Sementara itu Marlise Simamora SE melalui Seksi Statistik Sosial Jansen Lingga SSi,, Selasa silam  di ruang kerjanya.mengatakan , pihak BPS Dairi tidak terlibat sama sekali dalam penetapan dan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kabupaten Dairi. Bahkan, pihak BPS tidak pernah diberitahukan akan pematangan dan pemutakhiran data penerima yang berakhir dengan berbagai kekurang akuratan datanya.

“Seharusnya ada verifikasi untuk pematangan data, sehingga tidak ada oknum PNS dan orang kaya mendapat kartu tersebut. Namun, dalam hal ini pihak kami menjadi tersudut karena disebut-sebut data yang dipergunakan bersumber dari BPS, sehingga ada kantor BPS yang menjadi korban amukan warga,” ujar Lingga.

     “Kami tidak berani mengeluarkan data apapun dari statistic, karena sudah ada pokja yang diketuai oleh Wakil Presiden dan di Kabupaten/Kota oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota. Namun, kami mendapat surat instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pelaksanaan pembagian KPS dan penanganan pengaduan masyarakat. Kalau informasi yang mengatakan penundaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kami belum mengetahui,” imbuhnya.

     Tidak akuratnya data penerima BLSM tentu tidak terlepas dari tidak bekerjanya Pokja yang dibentuk wakil presiden hingga daerah. (R.07)