Ketua Kadin Dairi : Ekonomi Rakyat Dairi Mundur

    Sidikalang-Dairi Pers : Jika dibanding dengan dua bupati sebelum pemerintahan sekarang harus jujur diakui Dairi mundur.  Secara ekonomi kerakyatan tidak sepetti yang diharapkan. Apalagi berkaitan dengan pembangunan fisik sama sekali nihil. Tidak ada pembangunan yang fenomenal selama pemerintahan Johny-Irwansyah.

Sebagai ketua Kadin (Kamar Dagang Dan Industri) saya rasa tidak logika kalau ada menyebut kriteria kemajuan itu karena munculnya swalayan di Dairi. Ini pernyataan yang sama sekali tidak akademis.

     Demikian disampaikan J. Sondang Berutu saat di wawancarai Dairi Pers komentarnya kamis (20/6) di Sidikalang. Disebutkan secara ekonomi kerakyatan perekonomian Dairi lesu hal itu disebabkan banyak hal . Salah satunya banyak  jalan rusak menuju kecamatan dan desa di Dairi dan itu menghantam perekonomian rakyat secara teritorial Dairi. Dampaknya langsung dirasakan rakyat juga berpengaruh pada nilai jual hasil panen. Dinas yang berhubungan dengan perdagangan dan industri  hanya sebatas menjalankan anggaran saja tanpa ide bagaimana meningkat nilai tambah produk rakyat.

     Sondang menyebutkan setiap hari ulang tahun Dairi selalu diadakan pameran pembangunan dan diharapkan terjadi transaksi penjualan. Yang disebut pameran pembangunan adalah apa yang telah dilakukan pemerintah Dairi selama setahun. Bukan seberapa banyak jumlah pedagang luar kota yang datang untuk berjualan di Dairi karena hari ulang tahun. Hadirnya sekelompok pedagang itu bukan indicator sebuah keberhasilan pembangunan daerah. Intinya dengan dana 700 miliar dana APBD jelas gunanya untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. INilah yang belum terlihat selama pemerintahan ini ,sebut Sondang.

     Diuraikan perdagangan hasil pertanian Dairi praktis dikendalikan swasta. Dan itu konjungtur harga dilakukan oleh pasar. Sama sekali tidak ada peran pemkab dalam hal menjaga nasib hasil panen rakyat. Dan petani dibiarkan diseleksi alam. Jika tiba-tiba harga panen naik maka petani bahagia dan sebaliknya ketika harga anjlok maka petani kelaparan. Sama sekali tidak ada peran dinas perdagangan Dairi memikirkan ke mana pemasaran produk Dairi agar langgeng dan harga relative terjamin. “Yang ada selama ini muncul di PRSU, pameran pembangunan di Dairi, pelatihan-pelatihan kerajinan tangan. Setelah itu habis setahun dan mulai aggaran baru lagi. Demikian seterusnya hanya semacam rutinitas menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas “ sebutnya.

     Sondang menyebutkan berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah Gorontalo soal panen petani jagung dimana pemeirntahnya membuka kerjsama dengan beberapa perusahaan pengolah makanan ternak seperti pokhand. Demikian juga dengan sejumlah perusahan pembuatan makanan ringan . Dengan pasaran yang terjamin otomatis harga panen jagung rakyat terjamin. Dan itu semua dilakukan perusahaan daerah gorontalo.

     Disebutkan hal itu sangat jauh berbeda dengan Dairi dimana perusahaan daerah di kabupaten ini hanya mengurusi Pasar yang hingga kini masih tetap bermasalah. “ memang benar ada cerita PD pasar siap menampung biji jagung rakyat jika harganya ajlok Rp. 2.000. tetapi sejak Bupati memerintah di Dairi 4 tahun silam sampai sekarang tidak pernah harga biji jagung dibawah harga  itu. “ sebut Sondang.

     Saat dipertanyakan komentarnya sebagai ketua Kadin Atas pernyatan bupati Dairi Johnny Sitohang justru munculnya swalayan  indomaret di Dairi sebagai salah satu criteria kemajuan, Sondang dengan tersenyum menjawab dalam perhitungan PDB dan income perkapita sebagai alat ukur kemajuan ekonomi suatu daerah tidak ada masuk criteria swalayan. “ Silahkan saja beliau berkata demikian namun buat yang akademis itu perlu disempurnakan” sebutnya

          Sondang menyebutkan memang pernah juga membaca satu media kalau bupati menyebut salah satu kemajuan Dairi itu karena banyaknya masyarakat hingga desa membakar petasan dan mercon pada pergantian akhir tahun. “ Maunya pernyatan itu  jangan diulang lagi. Apalagi nanti terbaca pemimpiun di kabupaten tentangga. Alat ukur kemajuan eknomi suatu daerah itu sudah ada dan itu baku sebagai alat ukur yang sah sebagai dasar penilaian kemajuan ekonomi. Itu saja yang diikutkan maka akurasi pernyataan akan jauh lebih dipahami rakyat “ sebut Sondang dingin. (R.07)