Sejumlah Anggota DPRD Dairi Incaran Aparat

* Pemkab Dairi “ Memelas” Ke DPRD

      Sidikalang-Dairi pers : Meski sudah kelewat batas waktu dan tanpa payung hukum pemkab Dairi terkapar memelas layaknya seorang pria tak laku minta dicintai.  Kesombongan yang dipertontonkan

pemkab Dairi dalam sidang paripurna DPRD Dairi bulan desember 2013  langsung mengatakan APBD dengan Peraturan bupati agaknya harus dibayar mahal setelah “ dicueki” DPRD Dairi.  Hingga kini diketahui pemkab Dairi melalui beberapa kepala dinas dan sekda disebutkan masih terus bergerilya mempengaruhi dewan. Namun tidak adanya peraturan yang bisa membenarkan sidang jadwal ulang maka berkembang isu kalau Aparat berwajib tengah mengincar anggota DPRD Dairi yang tiba-tiba inginkan sidang jadwal ulang . Isu itu berkaitan dugaan kalau anggota DPRD yang mau kembali menggelar sidang “ bermain mata” dengan oknum dari pemkab Dairi.

      Isu yang berkembang kalau pergerakan sejumalah anggota DPRD Dairi dan sejumlah nama dari pemkab Dairi menjadi pantauan aparat berwajib . Bahkan disebutkan kalau hal itu bukan hanya dilakukan aparat dari wilkum Dairi saja.

      Sumber Dairi Pers beberapa anggota DPRD Dairi menyebutkan hingga kini sekda Dairi bersama kepala Dippeka serta sejumlah kepala dinas masih mencoba mempengaruhi sejumlah anggota DPRD Dairi agar mau menjadwal ulang APBD yang telah ditolak DPRD Dairi itu. Padahal awalnya Bupati Dairi Johnny Sitohang dengan lugas menantang DPRD Dairi siap melakukan APBD dengan peraturan bupati.

      Dahlan Sianturi anggota DPRD Dairi menyebutkan bahkan wabup Irwansyah Pasi, SH pernah menyampaikan permintaan maaf bupati Johnny Sitohang kepada dewan atas kalimat tersebut. Kala itu Dahlan hanya berkata ringan “ kok yang lain bicara yang lain minta maaf”.

      Memelasnya sejumlah kepala dinas pemkab Dairi ini diduga kuat kalau  bayangan bupati menggunakan APBD dengan perbup mudah dan gampang . Namun setelah dijalankan mulai kelimpungan. Pasalnya anggaran tidak diakui rakyat. Artinya pemkab akan selau berhadapan dengan pengaduan masyarakat ketika peraturan bupati menjadi dasar hukum pelaksanaan sebuah APBD. Besarnya  resiko yang bakal dihadpai diduga sebagai motivasi para kepala SKPD ini hingga sanggup memelas. Bukan itu saja kondisi tidak menentu ini membuat pemkab seakan sakit dimana SKPD bingung dan tidak tahu berbuat apa.

      Sementara itu “gerilya “ yang dipertontonkan sejumlah oknum dari pemkab Dairi ini agaknya mulai gelap mata meski undang-undang sudah tidak membenarkan tindakan itu. Merekaterus berupaya “menggoda” dewan yang tidak mengerti peraturan atau dewan yang “berharap” sesuatu . Namun ada juga anggota DPRD Dairi yang tidak mengerti aturan hingga mau saja dengan ajakan yang tanpa dasar hukum tersebut. Di duga kuat dewan jenis ini mendapat iming iming sejumlah uang sehingga mau melanggar aturan yang ada.

      Incaran

      Sementara itu infromasi yang berhasil dihimpun Dairi pers menyebutkan tindak tanduk oknum pemkab dan sejumlah anggota DPRD dairi kini telah menjadi incaran aparat. Diduga kuat jika rapat penjadwalan ulang itu kembali terlaksana maka  besar dugaan telah terjadi dugaan “ sogok” sehingga rapaty ang tanpa dasar hokum itu dapat dilakukan kembali.

      Hal itu dimungkinkan karena beredarnya isu kalau pemkab telah menyisihkan sejumlah dana agar dewan mau melakukan rapat kembali untuk R APBD 2013. Kemungkinan besar akan ada anggota DPRD Dairi ketangkul untuk kegiatan yang dipaksakan ini. (R.07)