Dairi Sakit

·  Ibarat Wanita Hamil Tanpa Ayah

·  Aturan Didominasi Bupati

·  Semua Bermula Dari Mulut

Sidikalang-Dairi Pers : Seorang wanita yang hamil tanpa sebuah surat nikah maka anak yang dilahirkannya adalah anak haram. Anak haram meski tidak salah maka akan sulit mendapatkan surat akte lahir.

Anak semakin besar dan akan akan sering berhadapa dengan masalah kelancaran administrasi . Demikian  tamsilan nasib pemkab Dairi pasca tidak jelasnya payung hukum penggunaan APBD 2013 apakah dengan perda atau peraturan bupati. Kegiatan berjalan namun tidak mempunyai surat sebagai legitimasi anggaran.

Demikian diungkapkan Marulak Siahaan mantan anggota DPRD Dairi kepada Dari Pers pekan silam di Sidikalang. “ saya melihat pemkab Dairi tengah  sakit . Ibarat seorang calon ibu yang perutnya terus membengkak namun tidak punya surat nikah. Bagaimana tidak , sudah memasuki awal Maret 2013 namun tidak jelas payung hukum uang yang dikeluarkan pemkab. Pengeluaran terus terjadi namun tidak aada aturan legitimasinya. Sama dengan seorang calon ibu perut terus membengkak namun ayah sang jang bayi tidak jelas” sebutnya dengan senyum

Dikatakan dengan pembiaran kondisi seperti itu maka yang akan menanggung resikonya adalah SKPD dan PNS lingkungan pemkab Dairi yang menggunakan anggaran Negara. Jadi harusnya seorang bupati di Dairi itu harus was-was dan secepatnya menyelesaikan payung hukum untuk legitimasi APBD tersebut. Jika tidak maka akan banyak korban kelak . Bukan hanya bupati yang bakal korban kepala SKPOD juga bisa saja terseret-seret “ tegasnya.

Saya hanya menghimbau  Bupati Dairi mari selamatkan staf bapak dengan ketegasan memastikan payung hukum APBD 2013. Banyak sudah kejadian kepala daerah yang masuk penjara usai menggunakan APBD dengan peraturan kepala daerah. Jadi jangan korbankan staf namun harus tegas menyelesaikan legitimasi anggaran. Jika tidak kelak bukan hanya seorang bupati saja yang berurusan dengan hukum tetapi kepala SKPD juga terancam . Untuk apa takut menggunakan APBD dengan perbup kalau toh apa yang dilakukan sesuai aturan. Jadi lebih baik secepatnya menyusun peraturan kepala daerah atas anggran sehingga staf pemkab tidak resah “ sebutnya memotivasi.

Pasca tidak jelasnya payung hukum penggunaan APBD 2013 secara umum SKPD di ligkungan pemkab Dairi resah. Ketakutan akan resikonya juga semakin sering terlihat di staf jajaran pemkab Dairi. Sementara itu sejumlah kegiatan pemkab Dairi terus berlangsung bahkan untuk kegiatan yang tidak ada  dalam APBD juga terus dilakukan seperti kunker dan pesta-pesta. Semua itu tentu mengeluarkan biaya dan anggaran. Kondisi ini jika dibiarkan tanpa paying hukum maka kelak akan menjadi urusan hukum dan bukan tidak mungkin berakhir di penjara dengan tuduhan korupsi APBD

Siahaan mengatakan agar Bupati secepatnya saja memerintahkan stafnya menyusun APBD dengan peraturannya. Dan tidak usah bersusah payah “menggoda” DPRD lagi karena DPRD juga jika mau melakukan sidang jadwal ulang maka akan berhadapan dengan tuduhan dugana telah menerima “sogok”. Tentu dewan ini tidak mau namanya buruk, sebutnya .

Dominasi

Rangkaian kinerja Bupati Dairi Johnny Sitohang selama 4 tahun  terlihat beberapa hal menonjol yakni  munculnya peraturan yang diputuskannya sendiri sekalipun itu menguasai hajat hidup orang banyak. Paling tragis awalnya sebuah ketentuan diatur perda yang dibuat bersama dewan. Kini justru dibuatnya sendiri.  Hal itu terlihat dari kenaikan restribusi masuk obyek wisata TWI. Dahulunya itu diputuskan oleh Bupati dan DPRD  melalui peraturan daerah kini dinaikkan lebih dari  150% dengan  keputusan Bupati. DPRD Dairi tidak diikutkan lagi.

          Dan paling fatal terjadi keputusan bupati Dairi menaikkan harga tarif Air Minum PDAM Tirta Nchiho sampai 300 %. Kenaikan itu mendapat protes banyak masyarakat karena dianggap semena-mena dan tidak melihat kondisi rakyat yang terus melemah. Dahulunya tariff  air minum ini ditetapkan bersama pemerintah dan DPRD Dairi. Artinya sebuah peratutan yang akan digulirkan harus dibahas lebih dahulu bersama dengan  dewan sebagai representasi rakyat. Namun dalam pemerintahan Johnny Sitohang sepertinya itu tidak terlalu penting  namun langsung membuat putusan sendiri merombak tarif air dengan keputusan sendiri.

          Spontan kondisi ini membuat rakyat protes karena merasa diperlakukan semena-mena. Popularitas Bupati dimata rakyat Dairi terus menurun bahkan berbagai tudingan ketidak becusan kerap dilontarkan.

          Dalam jejaring Sosial Face Book kenaikan tariff PAM Dairi menjadi ajang pembicarana hangat karena kenaikan 300% dianggap berlebihan dan mematikan rakyat kecil . Disamping itu banyak pelanggan PDAM akhirnya tidak membayar tagihan karena tidak mampu. Hingga kini tidak diketahui mengapa bupati Dari lebih memilih menaikkan tarif atas keputusannya sediri dan tidak melibatkan dewan.. Popularitas bupati terus menurun dimata rakyat kecil karena dianggap kebijakan yang dilakukan tidak pro rakyat. Bahkan beberapa kebijakan dianggap hanya menguntungkan sekelompok orang saja.

          Mulut

          Pengamat Sosial lokal Dairi Hendrik Situmeang yang juga pemred Dairi pers menyebutkan tidak mudah mempertahankan kepercayaan public. Tidak mudah juga mengobati kekecewaan public. “ Mulutmu adalah Harimaumu” mungkin suatu pepatah yang pantas di bahas mengenai kondisi ini. “ Jika kita telusuri rangkaian mengapa hingga kini Dairi sepertinya tidak nyaman maka itu semua bermula dari mulut. Beliau (Bupati Dairi) kehilangan sahabat karena mulut. Lihat saja saat mengatakan wartawan si bodok-bodok, terus DPRD Fiktif, babiat pe hulakkai serta sekian lagi bahasa yang sebenarnya tidak perlu diucapkan. Semua bahasa yang dilontarkan itu telah menyeret ketidak simpatian. Kalimat-kalimat yang tidak perlu inilah yang sebenarnya membuat popularitas bupati terus menurun. Dan tak jarang juga menimbulakan ketidak senangan rakyat dan orang-orang disekelinlingnya, sebutnya.

Mengapa DPRD tidak mau terpengaruh lagi atas “godaan” sidang jadwal ulang tentu disamping anggaran yang dimajukan tidak pro rakyat juga harus diakui kalau tudingan fiktif masih terus mengiang ditelinga mereka. Mengapa tidak sampai lima jari saja wartawan yang mau mendekati bupati tentu karena kalimat wartawan bodoh-bodoh telah menyakit hati pekerja media di Dairi secara umum . Dan di level rakyat bawah ucapan “ harimau pe hulakai” dinilai sifat arogansi yang akhirnya membuat rakyat apatis.

Sementara itu bukan  yang membuat Dairi terus sakit sehingga tidak nyaman. Pengeloalan daerah seperti yang dikatakan Ketua Pemuda pancasila Selamat Ujung sepertinya Dairi itu hanya milik segelintir orang yang dekat dengan kekuasan. Ucapan orangta do I serta pembagian kue pembangunan dengan proyek sepertinya hanya milik segelintir orang. Tidak adanya pemberdayan OKP serta berbagai elemen masyarakat secara heterogen telah menyeret ketidak percayaan masyarakat kepada pemimpin Dairi.

Di sisi PNS keresahan muncul dan ketakutan menjadi-jadi dengan isu mutasi dan tindakan mutasi tanpa alasan..Semua itu menyebabkan Dairi sakit dan sudah tidak nyaman lagi. Di level kepala sekolah di kecamatan muncul beberapa oknum layaknya baperjakat menakut-nakuti kepala sekolah SD dan guru SD yang akan dimutasi jika tidak mengikuti permintaannya. Anehnya ada juga yang terbukti hingga kepala SD mutasi. Semua itu membuat kondisi tidak nyaman dan menakutkan.‘

                Kunker yang dibanggakan pemerintah Johnny Sitohang hingga kini tidak dapat diukur tingkat keberhasilanya untuk kemakmuran rakyat. Justru kunker dianggap hanya kegiatan politis mempertahankan popularitas di masyarakat kelas bawah. Faktanya untuk perubahan tingkat kesejahteraan rakyat Dairi tidak terbukti. Dairi terus sakit dan dipenghujung pemerintahan Johnny Sitohang sakit itu semakin melemahkan kepercayaan public. (R.07)