Bupati Jalan Tol Menuju Penjara

     Fantastik Mendagri Gamawan Fauzi menyebut 291 kepala daerah di Indonesia selama pemerintahan SBY masuk penjara gara-gara Korupsi.  Pilsung oleh rakyat yang menyedot cost tinggi memaksa kepala daerah untuk korupsi saat duduk.. Jadi sesungguhnya rakyat sama dosanya dengan bupati.

Jadi ingin jalan cepat masuk penjara jadilah bupati.

     Pilsung telah membawa calon bupati ambisius menghalalkan segala cara. Semua dihitung dengan uang. Bayangkan mulai dari beli partai, operasional  tim sukses, baliho, media, entertaimen hingga biaya perdukunan semuanya dihitung dengan uang. Semakin lengkap rakyat juga doyan uang sogok agar mau memilih. Puluhan miliar harus dirogoh agar menang.

     Penulis pekan lalu jalan bersama salah seorang cagub ke Onan Sidikalang. Ternyata manusia ibu kota kab. Dairi itu masih  mata duitan . Kalimat “ cair do”, “ ehe… molo holan kalender do”, “ Lalap Kartu” dan kalimat lain yang bercerita rakyat yang tidak sadar masih mendewakan uang. Sepertinya harga diri rakyat jelang pemilukada sangat tinggi. Mungkin karena tahu satu suara  sangat berharga maka di otaknya yang berputar “lelang sogok”. Siapa calon terbesar memberi sosok pasti menjadi pilihannya. Paling parah semua diterima dan akhirnya bingung menentukan pilihan. 

     Reformasi telah membawa rakyat ke hidup serba enak . Rakyat terlalu diagungkan hingga bodoh dan lebay. Bagaimana tidak enak? Memilih pemimpin karena uang. Saat duduk pemimpinnya terpaksa korupsi untuk menutupi uang sogok ke rakyat hingga tidak memperdulikan pembangunan. Rakyat malah teriak-teriak : “jalan rusak”, “ sekolah mahal”, “ berobat mahal” “ Bupati brengsek”” Tidak ada pembangunan”  dan banyak lagi teriakan kejengkelan.

     Sesungguhnya rakyat jua yang mengajari pejabat untuk korupsi . Mungkin kecil nilai uang Rp. 20.000  atau Rp. 50.000 yang menjadi sogok pilkada.Namun jika itu dikalikan dengan jumlah 60.000 penduduk saja maka nilainya Rp. 3 miliar. Belum lagi harus keluarkan puluhan miliar untuk biaya  lainnya . Padahal gaji seorang bupati paling Rp. 20 juta sebulan. Jadi selama periodenya 5 tahun hanya Rp. 3 M. Jadi misal untuk Dairi harus mengeluarkan Rp. 15 s/d 20 Miliar agar jadi Bupati maka yakinlah siapapun bupatinya pasti korupsi. Jadi sesungguhnya menjadi bupati itu adalah jalan tol menuju penjara.

     Pilkada langsung sesunguhnya merusak. Rusak kepala daerahnya, rusak rakyatnya. Rusak oknum KPUnya, Oknum Panwasnya. Oknum aparatnya. Rusak peradaban . semua jadi rusak .Jadi entah apa hebatnya pilsung ini. Aturan sebenarnya jelas dilarang Money Politik, aparat, KPU, Panwas independent tiorinya. “ tak bisa milih lebih dari satu kali” Namun kenyataan semua bisa diatur. Jadi memang benar pilkada pesta rakyat terbesar. Mungkin karena semua berlomba membagi. Berlomba membuat jurus dan cara  untuk mempeloroti  para calon.

     Jadi sesungguhnya karena semua memang sudah  nakal. Kurang adil juga kalau hanya kepala daerah masuk penjara. Rakyat yang menerima sogok pilkada juga harus dipikirkan agar masuk penjara. KPU, Aparat dan Panwas sesunguhnya menjadi kunci penegakan peraturan . Sesungguhnya kalau lembaga itu memegang teguh peraturan maka takkan ada kepala daerah di penjara. Tapi persoalan  yang terjadi siapa yang tak mau “ duit”. Cari duit paling enak itu ketika kita diminta tidak kerja keras. Cukup berbohong dan berlaku tidak adil. Maka itulah sesungguhnya cari uang paling gampang.

     Bagi calon kepala daerah silahkan pilih gaya pemenangan, Serang dengan uang. Atau serang dengan program nyata. Tapi paling gampang serang dengan gaya uang. Karena semua orang nyaris tidak kebal terhadap uang. Paling saat duduk pandai pandailah menutupi korupsi. Kalau ada lembaga yang memeriksa usahakan sogok. Namun jangan coba menyogok KPK , uang sogok akan dijadikan barang bukti. Selamat menikmati  jalan tol menuju penjara. (Chief Of Editor)