* Indikasi Dewan Dipecah Belah
Sidikalang-Dairi Pers : 10
ketua parpol kabupaten Dairi dengan total anggota DPRD 12 kursi mengistruksikan
anggotanya agar tidak melakukan pelanggaran hukum menjadwal ulang R APBD
2013. Hal itu menyusul adanya indikasi
oknum-oknum eksekutif di Dairi mencoba memanfaatkan
keretakan beberapa anggota
DPRD dengan cara mengadu domba. Dengan
instruksi tertulis itu maka akan diketahui siapa sesungguhnya oknum dewan yang
coba bermain api dan mencari kesemepatan saat ekesekutif Dairi “merengek” minta
jadwal ulang.
Dalam surat instruksi 10
ketua Parpol Dairi tertanggal 11 maret yang ditujukan kepada ketua DPRD Dairi
itu dengan tembusan sebanyak 23 yakni ke presiden, KPK, BPK RI dan sejumlah
lembaga pengawas serta muspida Dairi . Isi surat menyebutkan berdasar UU No. 32
tahun 2004 pasal 187 ayat 1 s/d 4 tertulis jelas tidak ada dasar hukum untuk
menjadwal ulang. Dalam pasal empat batas waktu hanya 30 hari. Maka sejak Dairi
mengembalikan permasalahn APBD Dairi ke gubernur pada tanggal 18 Desember maka
pada tanggal 18 Januari sesungguhnya yang berlaku adalah peraturan bupati.
Munculnya rencana jadwal ulang yang konon difasiliotasi
pemerintah sumatera utara adalah sesuatu yang tidak mempunyai payung hukum sehingga jika dilakukan adalah
melanggar aturan. Untuk itu 10 ketua parpol di Dairi menginstruksikan
anggotanya agar menolak rencana penjadwalan ulang R APBD 2013.
10 ketua parpol yang membubuhkan tanda tangan lengkap
dengan stemple parpol yakni Ketua PNBK Dairi Selamat Ujung, Ketua PPRN Dairi
Dahlan Sianturi, Ketua PDS Joshua Sianturi, Ketua PKPB Pisser Simamora, Ketua PKDI Buha
Pangaribuan, Ketua Barnas Dairi Chairul kudadiri, Ketua Patrai Merdeka Togar
Simorangkir, Ketua Partai pelopor
Sudirman Naibaho, Ketua Partai Patriot Lilik Parlianto dan ketua Partai Buruh Martini Sitinjak.
Sedang nama dewan yang yeng menjadi annggota sepuluh partai
itu yakni Togar Pasaribu, Dahlan Sianturi, Lumban Panjaitan , Cipta
Karokaro, Pisser Simamora, Binsar Sinaga , Pinto Padang Togar Simorangkir, Sonder sembiring , Fredy
Hoksa Sihombing , Martini Sitinjak dan Jusrianda Nainggolan. Sementara itu
meski ikut dalam penolakan fraksi PDI-P bersama anggotanya tidak ikut
menandatangani surat instruksi tersebut.
Sementara itu sebelumnya fraksi democrat yang beranggotakan
Suparto Gultom, Martua Nahampun, Harry Napitupulu, dan Dapotan Silalahi awalnya
menolak R APBD 2013. Namun setahu bagaimana tiba tiba mereka mau menerima
bahkan suparto gultom sebagai unsur pimpinan
mMenjadewal ulang tahapan rapat R APBD 2013
Dalam delegasi 10 ketua
Parpol ke DPRD Dairi itu. Ketua DPRD Dairi Deklphi M Ujung menyebut tidak ada
dasar hukum melakukan jadwal ulang. Sedang menjawab DPRD Dairi justru melakukan
jadwal ulang pada bulan februari dikatakan Delphi kalau pihaknya tidak berada di Dairi kala itu.(R.07)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar