Sidikalang-Dairi Pers : wakil ketua DPRD dairi Benpa H Nababan
dan Anggota DPRD Dairi Dahlan Sianturi mensinyalir ada dalang ( aktor
Intelektual) dibalik demo pendeta dan Kepala Desa ke DPRD Dairi. Demikian
disampaikannnya kepada Dairi pers kamis (10/1). Dalam demo yang tanpa izin dari
kepolisian tersebut wakil ketua DPRD Dairi sempat dianiaya salah seorang
pendemo dan kasus itu telah dilapiorkan ke polres Dairi.
Benpa kepada Dairi Pers menguraikan pihaknya sangat yakin ada
aktor dibalik demo desember silam pasca dewan menolak R APBD yang diusulkan
Buparti Dairi. “ tentu kita bis menduga siapa aktor dibalik peristiwa demo itu.
Bayangkan saja kepala desa berkumpul, ada beberapa camat membawa kepala desa
dan masyarakat tentu ada aktor dibaliknya. Siapa yang bisa memerintahkan camat?
Ini tidak bisa dipungkiri” jelas benpa.
Berkaitan dengan pemukulannya saat demo Benpa menyebutkan telah
mengadukan penganiayaan dirinya dari salah seorang pendemo ke polres Dairi.
Saya sebagai wakil rakat juga punya hak diperlakukan adil dan tidak mau
dianiaya. maka kasus ini saya laporkan. Banyak saksi kala itu dan beberapa
rekaman vidio juga sudah ada berkiatan dengan pemukulan terhadap saya” sebut
Benpa.
Sementara tu Dahlan Sianturi juga menyampaiakan duagaan sama
ada aktor dandalang dibalik demo yang melibatkan poendeta dan kepala desa
tersebut. Kita punya bukti ada camat menggunakan mobil dinas mengangkut kepala
desa dan berkumpul di depan gereja HKBP Sidikalang sebelum berjalan menuju gedung dewan. Terus tentu anda tahukan siapa
orang yang bisa memerintah camat…..dan satu yang pasti demo itu tanpa izin dari
pihak kepolisian. Kita menyesalkan pihak kepolisian yang kurang tegas atas kondisi
itu. Harusnya semua diperlaukan adil jika demo tanpa izin silahkan bubarkan.
Jadi jangan ada diskrtiminasi” sebut Dahlan.
Dahlan menyebutkan harusnya pemkab Dairi memberikan pencerahan
bagi rakyat dan perangkat desa apa arti penolakan R APBD. Dikatakan pemolakan R
APBD Dairi itu bermula dari tidak realitsinya anggaran dimana DPRD Dairi tidak
setuju dengan 3 item anggaran yang diajukan pemkab Dairi. Tiga anggaran itu
yakni Biaya peningkatan SDM ibu-ibu PKK dan istri kepala desa ke Yogya sebesar
Rp. 2, 7 miliar. Item ke dua Biaya bantuan perjalanan tokoh agama ke luar
negeri Rp. 1 Miliar dan Biaya pembelian mobil camat Rp. 3,6 miliar. Menurut
dewan anggaran itu tidak pro rakyat dan diminta untuk ditunda.
Namun dalam sidang tersebut pemkab Dairi tidak menerima dan
tetap ngotot anggran itu harus ada. Akhirnya DPRD dairi melalau votiung
memutuskan menolak R APBD. “ jika bupati mau mundur tiak menampoung tiga item
itu maka dewan akan meneriama R APBD namun karena bertahan maka kita juga tegas
menyelamartkan anggran yang pro rakyat “ sebut Dahlan.
Sementara itu Benpa enyebut jika R APBD 2013 di tolak maka
anggaran tetap berjalan dan tidak ada masalah. Gaji PNS wajib dibayarkan sesuai
undang-undang. Pengelolaan anggaran dilakukan berdasar Perbup (peaturan Bupati).
“ saya juga merasakan ada semacam isu hingga 10 Januari PNS Dairi belum gajian
sepertinya karena penolakan RAPBD. . Saya menduga itu sengaja dihembuskan
padahal menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 106 jelas memuat anggran
terus berjalan sebesar plafon anggaran tahun lalu. Jika tahun lalu anggaran
600an milair maka tahun ini juga sebesar itu
dan Bupatilah seluruhnya yang mengatur anggaran. Jadi jika PNS belum
gajian tentu bupatilah yang harusnya cepat membuat kebijakan agar PNS tidak terlambat gajian. Anggaran lengkap
dan Bupati telah setuju peraturan bupati saja maka segeralah utamakan gaji PNS.
Jika itu dipersulit PNS juga bisa bertindak sebutnya”. (R.07)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar