Rabu, 19 September 2012

Rp. 54 M P APBD Dairi Disepakati ?


    Sidikalang-Dairi pers : Dengan mengesampingkan rapat KUA-PPAS sah atau cacat hukum  rapat KUA-PPAS yang digelar di gedung DPRD Dairi selasa (10/9) menyepakati P APBD Dairi tahun 2012
sebesar Rp. 54 miliar. Sidang yang dihadiri hanya 7 anggota DPRD bersama sejumlah kepala SKPD di Dairi ini menyepakati jumlah dana tersebut.
     Informasi yang berhasil dikumpulkan Dairi Pers menyebutkan sidang seperti biasanya ditunda dengan skorsing 3 X 1 Jam karena tidak quorum tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan KUA PPAS.  Selanjutnya pada Rabu (11/9) dilakukan kunjungan lapangan. Pantauan Dairi Pers dalam kunlap yang dihadiri hampir semua SKPD di Dairi itu juga terulang jumlah DPRD Dairi yang hadir hanya 7 orang.
     Sebagai mana diketahui perseteruan anggota DPRD Dairi yang menyebabkan wakil rakyat itu terpisah. Satu kelompok beranggotakan 11 orang terus melanjutkan sidang meski tidak quorum. Sedang 18 orang tim anggota DPRD Dairi yang memilih boikot tetap saja menyebut semua kegiatan itu cacat hukum karena telah melanggar tatib.
     Khawatir
     Sejumlah eksekutif yang diwawancarai Dairi Pers menyebutkan kesal dengan kondisi yang ada dan yang paling mereka khwatirkan jika kelak apa yang dilakukan mereka disebut cacat hukum. Padahal mereka telah mengorbankan waktu dan tenaga menghadiri undangan sidang DPRD Dairi. Kisruh yang terjadi dewan telah mengakibatkan ketidak kondusifan roda pemerintahan kabupaten Dairi. Hingga minggu ketiga sejak perseteruan terjadi sepertinya tidak ada jalan keluar yang berhasil dilakukan. Berbagai pihak ,18 anggota DPRD Dairi yang memilih tidak menghadiri sidang tetap memilih boikot sebelum tuntutan mereka dipenuhi.
     Pantauan Dairi Pers kunlap yang dilakukan rabu (11/9) menjadi lucu karena kehadiran para dewan yang minim. Bukan itu saja para eksekutif juga terlaihat meski hadir namun kurang bersemangat akan kunlap tersebut. “ Kita hanya staf yang diperintahkan bos yah… kita hadir meski sebenarnya kita kadang bingung akan kondisi yang tengah terjadi ini . Iya kalau nanti ini sah jika nanti disebut tidak  sah kan rugi semuanya “ ujar salah seorang eksekutif yang tidak mau namanya dipublikasikan. (R.07)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar