DAK Dairi Hanya Rp. 68 M, Di Pakpak Bharat 1 Dinas Rp. 60 M

   Salak-Dairi Pers : Secara kasat mata perbandingan kemajuan pembangunan infrastruktrur kabupaten pakpak Bharat dan Dairi jauh berbeda. Kabupaten yang pernah menjadi bagian Dairi itu terus melaju dan kini nyaris

meninggalkan kabupaten induk., April Ujung bidang anggaran Dippekade Dairi menyebutkan tahun ini DAK Dairi menurun sekitar Rp. 20 M dari 80 an Miliar tahun 2013 kini hanya sekitar Rp. 68 M. Sedang di Pakpak Bharat pengakuan Solin Staf PU Binamarga dan Ciptakarya Pakpak Bharat dinas tersebut mengelola sekitar Rp. 60 M termasuk didalamnya operasional kantor rabu (13/8).

    Disebutkan solin DAK yang dikelola dinas tersebut belum seluruhnya di ketahui Karena masih dalam pembahasan P APBD tahjun 2014 di DPRD Pakpak Bharat. Namun disebutkan kebiasaannya jumlah DAK akan terus bertambah dan dana tersebut biasanya dialokasikan untuk pembangunan inftrastrur pelayanan publik di kabupaten Pakpak Bharat. “ Kita belum mengetahui jumlah DAK tahun ini namun untuk  dinas ini sekitar Rp. 60 M dikelola tahun 2014 “ sebutnya.

    Minus Jaringan

    Pantauan Dairi Pers laju pembangunan  di kabupaten pakpak Bharat cukup pesat terbukti dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur pembangunan jalan. Proyek fenomenal yang langsung dapat dilihat yakni pembukaan jalan lingkar mengelilingi kota salak sebagai ibu kota kabuapten Pakpak Bharat.  Lebar jalan sekitar 12 meter itu telah dikerjakan secara berkala dan akan menjadi jalan lingkar mengelilingi kota Salak.

    Disamping dana pembangunan bersumber dari APBD Pakpak Bharat pembangunan jalan tersebut juga lebih besar didapatkan dari DAK pemerintah pusat. Bukan itu saja kemampuan akses jaringan pemkab Pakpak Bharat ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran ke daerah sepertinya jauh berbeda dengan kabupaten induk Dairi.

    Sementara itu dugaan kuat pemkab Dairi tidak mempunyai jaringan di pemerintah pusat sehingga anggaran DAK setiap tahunnya terus berkurang. Hingga kini belum terlihat staf pemkab Dairi mampu melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat dalam hal menambah anggaran untuk pembangunan Dairi. Buntutnya anggaran DAK untuk kabupaten yang telah berusia lebih dari 60 tahun ini malah menurun.

    Anggota DPRD Dairi Martua Nahampun saat dimintai komentarnya kamis (14/8) di DPRD Dairi menyebutkan secara hukum tindakan pemkab Dairi hanya menunggu kucuran dana saja adalah tidak salah. Namun tindakan itu adalah tindakan standard. “ jika ada masyarakat Dairi membandingkan kemajuan Dairi dan kabupaten disekelilingnnya dengan tudingan Dairi terlambat atau mundur adalah sesuatu hukuman moral saja. Secara hukum tidak salah namun secara etis wajar dikritisi. Karena bagaimanapun juga dikatakan keberadaan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jika hanya berpangku tangan menunggu maka hasilnya seperti sekarang ini “ sebutnya

    Nahampun menyebutkan semua kembali kepada eksekutif apakah hanya sekedar melihat aspek hukum atau juga memperhitungkan aspek etis. Pada akhirnya kembali rakyat yang akan merasakan arti sebuah pemerintahan “ sebutnya singkat. (R.07)