Jakarta – Dairi Pers
: Pernyataan Prabowo mengenai kebocoran kekayaan negara sebesar Rp 7.200
triliun dalam debat capres terus menuai kontroversi. Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono pun merasa terpojok oleh pernyataan capres nomor urut satu
tersebut.
SBY meragukan data yang
disampaikan Prabowo dan menanyakan sumber datanya. “Bapak Presiden tanya,
angkanya darimana?” kata Menko Ekuin Chaerul Tanjung seperti dimuat
Beritasatu.com Selasa 17 Juni 2014.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai hal itu, Chaerul melemparkan
“bola panas” angka kebocoran kepada Hatta Rajasa yang menjabat Menko Ekuin
sebelumnya, “Mungkin perlu ditanya kepada Pak Hatta.”
Prabowo sendiri mengaku
mendapat angka itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Namun
pernyataan Prabowo tersebut dibantah oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto.
Menurut Bambang, KPK tak
pernah merilis angka kebocoran keuangan negara sebesar itu. Bambang
menjelaskan, beberapa waktu lalu Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan potensi
pendapatan negara yang hilang sebesar Rp 7.200 triliun, bukan kebocoran
kekayaan negara sebagaimana disebutkan Prabowo.
”Saya terus terang
agak kaget tentang itu. Saya coba cek kepada ketua (KPK) ternyata itu dari satu
pertemuan di PDI-P. Ternyata yang dimaksud pak Ketua (KPK) adalah potential revenue,” kata Bambang di
Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 Juni 2014
Tak Memahami
Kekeliruan Prabowo dalam
mengutip pernyataan KPK tersebut menunjukkan bahwa pemahaman Prabowo dan tim
suksesnya mengenai masalah-masalah ekonomi sangat lemah.
Prabowo dinilai tidak
bisa membedakan hal-hal yang mendasar dala konsep ekonomi. Konsep potensi pendapatan
negara yang hilang dan kebocoran kekayaan negara adalah dua hal yang jauh
berbeda. Potesi pendapatan negara yang hilang bukan kekayaan negara, namun
hal-hal yang bisa dijadikan kekayaan negara. Sedang kebocoran kekayaan negara
adalah pendapatan negara riil.
Menurut Ekonom
Universitas Gagjah Mada (UGM) Prof Dr A Tony Prasetiantono, data yang
disampaikan Prabowo itu menggelikan. “Angka ini menggelikan karena terlalu
besar,” katanya sebagaimana dimuat Republika.com, 16 Juni 2014.
Menurut Tony, Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional setahun sebesar Rp 9.400 triliun. Sementara,
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) negara hanya Rp 1.840 triliun. Ia
menilai mustahil ada kebocoran Rp 7.200 triliun.
Sementara menurut Ekonom
Universitas Indonesia, Faisal Basri, pernyataan Prabowo itu kebohongan.”Jadi
kalaupun bocor kan pasti kelihatan kemana. Maka banjirlah negara ini karena
yang bocor 70 persen dari kuenya. Jadi bukan bocor itu namanya bobol. Dan
kelihatan itu sosoknya ke mana,” kata Faisal kepada Merdeka.com, 16 Juni 20144.
Dalam Debat Capres Kedua
di Hotel Gren Melia tanggal 15 Juni, Prabowo mencatut nama KPK sebagai sumber
data kebocoran keuangan negara Rp 7.200 triliun per tahun. Program ekonomi
Prabowo ditumpukan pada penyetopan kebocoran tersebut, namun ternyata angka
kebocoran tersebut dibantah berbagai pihak. Hal ini menunjukkan rapuhnya
program ekonomi Prabowo dan lemahnya pemahaman ekonomi oleh Prabowo dan timnya.
(kms)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar