Menjual Bedah Rumah Merampok Kursi Dewan

      Sidikalang-Dairi Pers : Agaknya dugaan program bedah rumah dijadikan komiditi politik untuk meraup suara dalam pilkada Dairi 2013 juga diduga berlangsung untuk pemilu 2014.. Bedah rumah yang harusnya seleai pada desember 2013 itu hingga kini tidak juga rampung.

Oknum kepala dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dairi Jisler Lumbanbatu terkesan menutup nutupi program tersebut dengan “ lempar bola” kepada Bupati Dairi Johnny Sitohang perihal daftar penerima Bedah rumah  di Dairi.

Program bedah rumah untuk tahun 2013 sebanyak 652 unit di 24 desa pada 4 kecamatan (Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul dan Pegagan Hilir), dibeberapa desa tidak juga rampung., Di desa Dolok Tolong pengakuan kepala desa Hebron Pintu Batu mengakui bahan material bedah rumah sudah masuk untuk tahap pertama. Namun, kapan untuk tahap kedua kalinya menyebutkan belum diketahui. “Saya hanya mengetahui pemasukan bahan 2 tahap. Untuk program 2012 dikerjakan 2013 dan program 2013 dikerjakan 2014.  Kepala desa ini menyarakan agar menghubungi TPK (Tim Pendamping Masyarakat) bermarga berutu.

Sementara itu dikelurahan batang beruh dan Sidiangkat juga mengeluhkan hal yang sama . sebahagian material bahan bedah rumah telah tib namun hingga memasuki bulan maret tidak kunjung rampung.

Ketua DPRD Dairi Delphi M Ujung yang dimintai komentarnya akan hal ini mengtakan masukan dari masyrakat dari Batang beruh dan Sidiangkat sudah diterima atas keluhan pengelolan bedah rumah. Dikatakan Awal Maret warga miskin penerima program bedah rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kabupaten Dairi, akan melakukan aksi sebagai bentuk protes belum tuntasnya realisasi bedah rumah. Hal itu dikatakan Delphi sesuai dengan pesan mereka saat beraudensi kepadanya

Delphi  sangat menyesalkan tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan  para petugas  yang terlibat dalam program bedah rumah. “Sangat disesalkan. Satuan Kerja (Satker) dan Konsultan yang terlibat harus bertanggungjawab dan jangan main-main. Walau dengan cara bagaimanapun, seharusnya mereka menunjukkan tanggungjawab. Pihak PU Cipta Karya dan Tata Ruang juga harus bertanggungjawab secara administrasi,” ujarnya.

Delphi juga menyesalkan tindakan yang seolah-olah mempermainkan hak-hak warga miskin di Dairi. Menurutnya, mereka yang terdaftar adalah orang yang layak mendapat hibah program bedah rumah. “Janganlah mempermainkan hak rakyat kecil dan miskin. Kalau mereka memang mampu, tidak mungkin menjadi penerima bantuan,” tambahnya.

Disebutkan Delphi, persoalan ini akan berimbas terhadap program pusat tahun berikutnya. Sehingga, kalau selalu menjadi masalah, pemerintah pusat akan mempertimbangkan pemberian program ke Kabupaten Dairi. “Setelah melakukan komunikasi terhadap beberapa pengurus bedah rumah, mereka meminta waktu hingga Jumat (28/2/2014), akan menghubungi seluruh penyedia bahan bangunan (fanlong) untuk mendistribusikan bahan-bahan. Akan tetapi, kalau tidak juga realisasi, warga akan kembali datang dan melakukan aksi serta mengadukan hal ini ke penegak hukum,” imbuhnya.

Komoditas Politik

Sementara itu dugaan kuat program bedah rumah yang bersumber dari kementerian perumahan rakyat tersebut di tingkat Dairi dijadikan ajang komoditas politik jelang pemilu. Pasalnya di daerah sumbul Desa Dolok Tolong pembangunan bedah rumah untuk diduga ada unsur politik,.

Ada  kesan penundaan realisasi untuk kepentingan Pemilukada Dairi dan Pemilu April mendatang. Bahkan, ada salah seorang anak oknum caleg berjanji akan mampu merealisasikan program tersebut usai Pemilu April mendatang setelah memilih oknum  caleg yang dimintanya untuk dicoblos pada 9 april.

Data dari dinas Ciptakarya Dairi menyebutkan pengerjaan tahun 2012 dan 2013 seharusnya sudah berakhir pada  Desember. “Untuk tahun 2012 penerima sebanyak 6.527 unit pada 15 kecamatan untuk 144 desa/kelurahan, sebesar Rp. 6 juta. Sedangkan untuk tahun 2013, sebanyak 652 unit pada 4 kecamatan (Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul dan Pegagan Hilir), di 24 desa,

Kepala dinas Cipta Karya Dairi Jisler lumban batu yang dimintai wartawan perihal data penerima bedah rumah ini mengelak dan mengatakan kalau data tersebut dapat diberikan setelah ada persetujun Bupati Dairi. Dugaan kuat ada yang tidak beres dalam pengelolaan proyek semakin kuat.  Motif lain keterlambatan merampungkan program ini juga diduga Oknum kepala dinas Cipta Karya Dairi ini tidak mampu dalam menjalankan program sesuai aturan mempera. (R.07)