BPK di Dairi Harusnya Propesional

      Sidkalang-Dairi Pers : Meski disebut-sebut kalau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertindak propesional dan tidak dapat di intervensi dalam pemeriksaan keuangan Daerah. Namun sejumlah LSM di Dairi mengingatkan  oknum lembaga pemeriksa keuangan itu untuk bertindak propesional

di Dairi. “ Kita tahu ada standart kerja bagi BPK dalam audit keuangan daerah namun tetap saja personil BPK juga manusia dan semua bisa terjadi. Tidak berlebihan mengingatkan agar bertindak propesional dan sesuai prinsip-prinsip kerja BPK.”

      Demikian disampaikan ketua LSM Garansi Dairi Jonner Simbolon melalui Dairi Pers senin (3/1) di Sidikalang. Sekarang aparat kepolisian dan kejaksaan Tinggi  tengah gencar memeriksa sejumlah orang di Dairi berkaitan dengan dugaan korupsi. Bahkan dua orang tahun 2013 ditetapkan sebagai tersangka. Padahal laporan keuangan Dairi sesuai audit BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Jika WTP mengapa ada tersangka bahkan sampai dua orang. Ada apa dengan BPK? Mengapa berbeda hasil pemeriksaannya dengan fakta munculnya  tersangka? Siapa sesungguhnya yang bermasalah. Aparat hukum atau oknum BPK yang kurang propesional dalam menjalankan tupoksinya?, Ujar Jonner.

      Ditegaskan Jonner jika memang propesional dan independen harusnya BPK yang bertugas di Dairi menyampaikan temuan “ Sangat aneh tahun 2012 misalnya temuan soal perjalanan dinas DPRD Dairi. Dan  beberapa kasus. Justru yang menjadi faktanya mantan Kadis pendidikkan Dairi PB, Cs jadi tersangka. Dirut PDAM Tirta Nciho tersangka tetapi dalam audit BPK tidak menyatakan itu temuan. Jadi di mata rakyat ada yang tidak beres. Rakyat menjadi bertanya siapa sesungguhnya dari kedua lembaga ini yang tidak propesional “ tegasnya.

      Dikatakan Jonner perihal tim BPK yang turun ke Dairi setiap tahunnya menjadi pertanyaan. Tiba-tiba muncul dan lakukan tugas namun hasilnya tetap WTP. Disisi lain saat aparat kejaksaan  melakukan pemeriksaan justru muncul temuan bernuansa dugaan korupsi hingga menetapkan tersangka . “ Sebagai lembaga swadaya masyarakat tahun ini kita menyurati BPK sumut dan pusat agar bekerja secara propesional di Dairi. Jika memang ada kasus agar transparan menyampaikan dan jika memang bersih sampaikan saja apa adanya. Audit yang dilakukan sesuai prosedur saja. Sehingga tidak membuat masyarakat semakin bingung.

      “ Kita mengetahui BPK berkuasa penuh dan satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan daerah yang resmi. Artinya lembaga itu secara hukum  berkuasa penuh untuk menyatakan temuan atau pelanggaran dalam satu kabupaten. Namun secara kasat mata saja banyak anggaran dan proyek di Dairi yang menurut mata awam saja sudah terindikasi korupsi.  “ jangan karena atas nama kemesraan justru personil BPK yang bertugas di Dairi malah berlaku tidak propesional. Bagaimana juga ini uang Negara . dan tugas BPK itu menyelamatkan uang Negara. , sebutnya

      Jonner mengatakan pihaknya menewrima berbagai masukan dari masyarakat ke LSM nya atas berbagai proyek yang bermasalah dan menjadi sorotan masyarakat awam. “ Kalau kita telusuri ada kebenarannya. Indikasi bermasalah dan melanggar aturan juga banyak. Namun anehnya ini tidak akan jadi temuan BPK. Nah yang seperti ini yang membuat rakyat ini semakin tidak percaya dengan pemerintah. Penilaian awam bermasalah tetapi BPK tidak. Lantas yang terjadi dalam jangka panjang tidak ada perbaikan. Minim temuan berarti yang dikerjakan semua nyaris benar. Padahal rakyat juga bisa melihat dan menilainya, tegas Jonner ( R.07)