Dugaan Korupsi Pemkab Dairi

Kajari  Diultimatum Aktifis

                Sidikalang –Dairi Pers : Setelah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan hasil survey lapangan Forum Gerakan Reformasi (FGR) Dairi  yang terdiri dari mahasiswa dan cedekiawan pemuda/i Dairi

selasa (6/11) menjumpai kejari Sidikalang meminta untuk menindaklanjuti pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi, dari tahun 2004 s/d 2010 oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. Temuan yang disampaikan Forum ini senilai Rp.64.750.530.901.

      Delegasi forum ini diterima Kajari Sidikalang, Pendi Sijabat, yang juga didampingi, Kasipidum, Yusnar Yusuf Hasibuan, dan Kasidatun, Perana Manik,.  Sedang penyampaian berkas sekaliggus harapan permintaan tindak lanjut  langsung oleh Ketua Umum DPP Himpunan Mahsiswa Pakpak Indonesia (HMPI), Fitrianto Berampu, didampingi Ketua Umum DPD Mahasiswa Pancasila Dairi, Hartono Maha, bersama 10 orang rekannya yang tergabung dengan FGR.

      Fitrianto menyebutkan  dari hasil penelitian / survey lapangan yang dilakukan FGR Dairi yang terdiri dari, Aktivis, Pemerhati, Ahli Geografi, Ahli Tehnik Sipil, dan Akuntasi, serta pakar lainnya, bahwa tindaklanjut temuan BPK – RI perwakilan Sumut, belum dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh komponen penyelenggara Pemerintah yang ada di Dairi. Diperkirakan temuan sekitar Rp. 70 Miliar namun terkhusus Forum berharap laporan BPK tahun 2009 s/d tahun 2011 setidaknya diutamakan sehingga uang rakyat tidak berualang untuk disalah gunakan.

      Dikatakan penyalahgunaan uang rakyat yang berindikasi korupsi juga dimungkinkan oleh lemahnya fungsi pengawasan DPRD Dairi selaku refrensi masyarakat, fungsi pengawasan Inspektorat Dairi yang dinilai tidak obyektif atas fungsi dan tugasnya. Selain itu, pihaknya juga menuding bahwa relevansi  hasil pengawasan Inspektorat atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten Dairi, sarat dengan tindakan penyalahgunaan fungsi dan tugas. Sehingga banyak kebijakan pemerintah Dairi tidak tepat guna, dan pemborosan anggaran. Sehingga upaya dalam percepatan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat terhambat.

      Dari dugaan penyalahgunaan fungsi dan pengawasan Inspektorat tersebut, FGR Dairi itu juga mengungkapkan, bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran dari tahun 2009 sampai tahun 2010, dan 2011, banyak terjadi penyimpangan, kecurangan,dan praktik korupsi diantaranya, pengadaan barang dan jasa di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian , dan Dinas Kesehatan kabupaten Dairi.

      Dalam pengaduan FGR Dairi yang dilakukan secara tertulis, dan juga melampirkan sejumlah bukti – bukti hasil temuan BPK – RI, dan hasil penelitian dari FGR itu, Fitrianto juga menuding, bahwa pelaksanaan proyek,  pengadaan barang dan jasa di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dairi, tidak sesuai dengan kontrak kerja , dan spesifikasi masing-masing proyek atau kegiatan.

      Untuk itu, FGR Dairi memita dengan sangat, demi, atas, dan untuk masa depan, serta kesejahteraan masyarakat Dairi, agar pihak Kejari Sidikalang, menindaklanjuti tindakan korupsi oknum Pemkab Dairi itu, sesuai dengan hasil audit, dan temuan BPK – RI, Meninjau kembali hasil tugas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Dairi dari tahun 2009 s/d 2011 untuk ditindaklanjuti ke ranah hukum.

      Menanggapi permintaan dari FGR Dairi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi sejak tahun 2004, khususnya sejak tahun 2009 hingga 2011 itu, Kajari Sidikalang, Pendi Sijabat, mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari, dan menelaah pengaduan FGR, dan memilah – milah sejumlah pengaduan yang disampaikan FGR, untuk menentukan perioritas penyelesaian. Pendi Sijabat SH MH meminta untuk mengklarifikasi waktu yang dimintakan. Karena menurutnya, pihak kejaksaan memiliki rambu-rambu, tahap dan prosedur yang harus dilalui.

      Selaku ketua forum, Firiyanto Berampu tetap bersih keras untuk memberikan tenggang waktu hingga sebulan. “Laporan ini, sesuai hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Dairi dari tahun 2004 sampai 2010 oleh BPK RI perwakilan Provsu dengan nilai hampir Rp.70 M. sehingga, tidak akan menemukan kesulitan lagi untuk memeriksanya,” ujarnya.

      Kajari Sidikalang Pendi Sijabat yang berkordinasi dengan Kasi Pidum dan Kasi Datun menyebutkan, bahwa pihaknya sangat respon dengan gerakan yang diperbuat para aktivis tersebut.

      “Kami sangat menghargai kehadiran adek-adek ke kejakasaan ini. Namun, kami juga harus memberitahukan bahwa ada tahapan-tahapan yang kami lalui untuk menuntaskan permasalahan ini. Terlebih kasus yang disampaikan ini terlalu umum dan banyak. Untuk itu, sabarlah. Kami pasti akan membuktikan bahwa kami komitmen,” pinta Sijabat.

      Sijabat juga mengajak agar FGRD dapat lebih arif didalam menyerahkan hasil investigasi lapangan, karena indikasi Korupsi sangatlah perlu kesabaran didalam proses penegakan hukuman bagi sipelaku. Data dan bukti bukti menjadi acuan utama penyelidikan. Pemanggilan tidak dapat dilakukan bila bukti belum dapat menceritakan fakta sebenarnya

      Secara terpisah Fitrianto kepada Dairi Pers menyebutkan menjadi kewajiban dan suatu hal yang diharapkan jika respon semua rakyat di negeri ini positif mengawasi penggunaan keuangan negara. Pemberian berkas itu ke kejari juga berarti mengingatkan aparat hukum yang ada di Dairi kembali ke Tupoksi menyelamatkan uyang negara.

      Berkaatan dengan gerakan itu Fitrianto menyebut hanya awal menyampaikan kepada pihak berwajib Dairi menelusuri masalah hilangnya uang rakyat . “ Kita sesuai prosedur saja sampaikan kepada  level kabupaten. Namun jika batas waktu yang kita pantau tidak ada juga upaya maka kita akan pamit ke aparat hukum di Daiuri ini menuju level diatasnya. Yang jerlas perkara seperti ini salah satu tugas Kajari. Kita hanya berharap berkas-berkas yang kita sampaikan tidak tidur karena kita juga akan menyampaikannya pada level penegak hukum diatasnya ketika terlihat di diamkan.” sebutnya (R.07)