Media Dairi Pers

Letoynya Dewan, Segarnya Pemkab Dairi

· LKPJ Harusnya Juli & PAPBD Ditetapkan Agustus

· Ada Kesan Sengaja Memperlambat

· Warning Bagi DPRD Dairi Yang Sering Kebobolan

Sidikalang-Dairi Pers : Kemalasan,  kemelut sejumlah anggota DPRD Dairi

berkaitan dengan rencana pergantian wakil ketua DPRD Dairi, Tudingan sejumlah anggota dewan susahnya mendapatkan hak-haknya hingga malas sidang di dewan agaknya menjadi nafas segar  bagi Eksekutif pemkab Dairi. . Berbagai kemelut ini akan memperlambat tugas utama DPRD  sebagai lembaga kontrol pemerintah. Maka ketika LKPJ dan PAPBD nanti digelar maka waktu dimepetkan hingga pembahasan dua agenda itu asal ada saja. Waktu mempet ini membuat dewan tidak kritis lagi dengan anggaran yang diajukan pemkab Dairi . Ini angin segar bagi pemkab Dairi memuluskan berbagai program yang tidak pro rakyat. Bahkan lebih parah di duga waktu sengaja dimepetkan sehingga dewan asal tanda tangan saja atas LKPJ dan P APBD yang diusulkan pemerintah.

Permainan waktu ini sebenarnya sudah sering terjadi yang memaksaa anggota DPRD Dairi menandatangani APBD meski tidak dibahas. Tahun silam kejadian ini telah menghasilkan demo besar-besaran kepada Pemkab Dairi d n DPRD Dairi dimana DPRD Dairi  diduga kuat tidak melihat anggaran yang diplot pemerintah sehingga muncul anggara untuk Plesiran ke Yerussalem dan Mekah. Bukan itu saja miliaran rupiah disetujui dewan saja untuk program jalan-jalan kepala desa ke Yogya.

Beberapa anggota DPRD Dairi yang diklarifikasi Dairi perts senin ( 30/7) Dahlan Sianturi menyebutkan  Pimpinan DPRD Dairi harusnya lebih pro aktif atas masalah ini. Sesuai jadwal harusnya  juli ini LKPJ Bupati sudah selesai di bahas dan paling lambat Agustus 2012 PAPBD Dairi sudah harus di tetapkan. “ kita khawatir ada upaya memperlambat dewan dengan segala macam alasan yang berdampak mempetnya waktu pembahasan di dewan. Waktu yang singkat itu membuat berbagai anggaran yang tidak pro rakyat akan mulus tidak di kontrol dewan “ sebutnya.

“ bagi kita anggota biasa terserah pimpinan saja Namun harusnya pimpinan punya Sense Of crisis. Selasa silam harusnya mulai rapat Bamus. Ini tidak satupun pimpinan muncul jadi rapat gagal.Padahal anggota sudah hadir. Kita khawatir kali ini juga dewan sebagai alat kontol pemerintah akan dikibuli pemerintah juga” tambah Dahlan.

Wakil Ketua DPRD Dairi Benpa H Nababan pernah mengatakan rencanannya PDI-P Dairi tidak akan bersidang apapun di dewan jika hak-hak mereka didewan tidak dibayarkan. Disebutkan sangat sulit bagi mereka dewan mendapatkan haknya sekalipun itu sudah amant undang-undang.. Jika Hak kita tidak juga dibayarkan maka kita pilih tidak ikut sidang sampai hak-hak kita dibayarkan” tegas benpa.

Besar dugaan pemkab Dairi mengeluarkan startegi agar dewan repot atas hak-haknya dan hal itu memuluskan rencana pemerintah dalam mengintervensi hak dewan sekaligus melemahkan dewan dalam kontrol. Namun demikian Bendahara Sekwan Br Bancin yang pernah di ricek Dairi pers perihal hak-hak dewan tersebut mengaku tidak ada masalah pencairan hak selama bukti-bukti pertanggung jawaban ada.

Sementara itu Harry Napitupulu menyebutkan ada berbagai metode yang kerap dilakukan untuk melemahkan dan itu terjadi di sesama dewqan . Dicontohkan jika ada pembahasan alot maka diingatkan Tatib jam 4 semua persidangan selesai . Padahal itu sengaja dibuat agar tidak melanjutkan hal-hal alot. “ Jadi klaau saya menilai bagaimana kita sebagai dewan sebenarnya bertanggung jawab secara moral dan harusnya tidak ada kesan dewannya pemerintah atau dewan oposan pemerintah. Yang jelas dewan itu fungsinya kontrol pemerintah jadi berbicara tupoksi tidak mengenal pro dan kontra. Bayangkan ini Rapat Bamus saja sudah gak kelar wajar semua jadi  bermasalah, sebut Harry.

Data lain, jika kondisi ini masih terus dilakukan DPRD Dairi dengan berbagai alasan maka sangat jelas ada kesan sengaja memperlambat sehingga waktu pembahsan mepet dan itu akan sangat empuk bagi pemerintah. Memasukkan anggaran yang tidak pro rakyat. Praktek ini sudah beberapa tahun berulang namun DPRD Dairi tidak sadar hingga mau saja diperdaya.

Kondisi ini menjadi warning bagi DPRD Dairi karena sudah sering terjadi kebobolan. Unjuk rasa Forum masyarakat Daiei anti pembodohan ke dewan dan Bupati Dairi beberapa bulan silam sebenarnya mengingatkan agar dewan tidak bermain api atas tupoksinya soal  anggaran. Tidak asal meluluskan anggaran yang diajukan Pemkab Dairi tanpa membahas isinya. Buntutnya muncul anggaran yang diduga kuat beraroma politik seperti jalan-jalan ke luar negeri oleh pemuka agama dan kepala desa ke Yogya karta. (R.07)