Ka Inspektorat Dairi Sebut Ka .SKPD Tidak Tahu Prioritas Utama

     Sidikalang-Dairi pers : Kepala Inspektorat Dairi Edward Hutabarat, SH menyebutkan keterlambatan  pencairan uang pada setiap SKPD di Pemkab Dairi, disebabkan ketidak tahuan para pimpinan SKPD nya membuat prioritas utama. “Kekurangan itu terletak pada pimpinan

SKPD. Kepala SKPD saat menerima uang persediaan (UP) seharusnya memprioritaskan pembayaran gaji, air dan listrik. Namun, pada kenyataannya tidak begitu.

     Hal itu disampaikan kepala Inspektorat Dairi kepada Ketua DPRD Dairi Delphi M Ujung wakil ketua Benpa H Nababan dan Suparto Gultom bersama puluhan anggota DPRD dairi pecan lalu. Kepala inspektorat Dairi menghadiri undangan DPRD Dairi bersama kepala Dippekade Dairi Sebastianus Tinambunan berkaitan dengan keluhan anggota DPRD Dairi atas hak mereka berupa honor dan penggantian dana perjalanan dinas yang lambat dibayarkan.

     Disebutkan Hutbarat kepala SKPD diberikan UP (Uang persediaan ) di SKPD untuk digunakan. Namun masalah yang muncul kekurang tahuan pimpinan SKPD dalam membuat skala prioritas penmggunaan dana. Akhirnya sering terjadi masalah dan keterlambatan pencairan uang berikutnya.

     Masalah sulitnya pencariran uang dari pemkab Dairi bukan kali pertama terjadi. Hampir setiap awal tahaun masalah sulitnya pencairan anggaran sepertinya sudah menjadi langganan rutin. SKPD dan pimpinan unit selalu mengeluahkan sulitnya pencairan dana sementara pihak Dippekade mengatakan jika adminitrasi pertanggung jawab UP pertama belum dibuat maka otomatis untuk mencairan dana pada periode berikutnya sulit dilakukan .

      Entah apa sesungguhnya yang terjadi namun semakin sering permasalahan pencairan uang terjadi disejumlah SKPD di Dairi. Keluhan PNS atas sulitnya pencairan uang dari pemkab Dairi bukan hal luar biasa lagi namun sepertinya sudah mendarah daging di sistim keuangan pemkab Dairi.

     Bukan itu saja keluahan sejumlah SKPD hingga kepala sekolah berkaitan dengan sistim pencairan dana  yang sangat sulit membuat sejumlah kegiatan di kantor menjadi terbengkalai.

     Meski kasus serupa hampir tiap tahun dikeluhkan PNS lingkungan SKPD namun hingga kini tidak ada perubahan dan cara yang dilakukan pemkab Dairi untuk mengurangi keluhan para SKPD dalam mencarikan anggaran SKPDnya. (R.07)