Dairi Serba Kuning, Pakpak Bharat Hanya Gapura Biru

     Sidikalang-Dairi pers : Entah hanya upaya angkat telor atau sudah semacam budaya tidak tertulis sepertinya warna dominasi tiap daerah tergantung partai darimana seorang kepala daerah  memimpin. Namun demikian di Dairi sosialiasi warna kuning sepertinya berlebihan  manyaru

hingga ke lini yang tidak seharusnya. Bayangkan median jalan saja harus dicat warna hitam kuning. Padahal sangat jelas aturan di dinas perhubungan warna media jalan wajib hitam putih.

      Pantauan Dairi Pers pekan silam ke Pakpak Bharata Gapura selamat datang masuk ke kota Salak di cat warna biru. Padahal pakpak Bharat dikenal budaya pakpak dimana tiga warna utama yang dikenal disana yakni hitam merah dan putih. Namun hanya gapura ini yang dicat berwarna mayoritas biru. Sedang gedung dan median jalan serta fasilitas umum lainnya menggunakan cat normal putih dan hitam.

      Dishub Dairi yang pernah dipertanyakan aturan warna untuk median jalan apakah diperkenankan menggunakan hitam kuning. Sama sekali tidak menjawab. Kepala dinas perhubungan Dairi Sudung ujung hanya terdiam tidak memberikan komentar.

      Pemandangan itu cukup berbeda dengan Dairi dimana warna kuning terus menyolok. Baju PNS mulai dari batik ornamen daerah juga menggunakan warna kuning. Padahal di budaya Pakpak tidak mengenal warna kuning .Sejumlah sekolah dicat bernuansakan kuning. Bahkan median jalan dicat berwarna kuning hitam. Baju olah  raga PNS juga dibuat berwarna kuning menyala. Taman taman dicat berwarna kuning. Bahkan pot bunga yang berada di trotoar jalan juga dicat berwarna kuning.

      Sementara itu sejumlah sekolah mulai dari tingkat SD hingga SLTA sepertinya latah ikut-ikutan mencat sekolah bernuansa kuning. Padahal sekolah sebagai lembaga pendidikan harusnya bebas dari intervensi politik sekalipun pemimpin berkuasa di suatu daerah bersal dari salah satu parpol.

      Kolot

      Sementara itu ketua LSM Gransi Jonner Simbolon menyebutkan gerakan kuning di lembaga pemerintah adalah program kolot yang sebenarnya laku di era rezim Soe harto. Sehingga apa yang tengah terjadi di Dairi merupakan sesuatu yang meniru rezim dulu yang  telah tumbang di jaman reformasi. “ saya bisa maklumi tingkat berpikir seoarang pemimpin yang back groundnya total politik. Disamping itu staf pemerintah baik guru dan struktural cenderung berpikiran kolot ingin menyenangkan pimpinannya. Namun salahnya angkat telor yang dilakukan sama sekali tidak berdasar bahkan merusak tata pemerintahan. “ sebut Jonnner.

      Dijelaskan siapapun kepala daerah ketika terpilih harusnya meninggalkan atribut ketua parpol manapun dia. Sehingga rakyat  akan menilai seorang kepala daerah adalah milik semua rakyatnya dan bukan satu golongan saja. . Justru yang terjadi jika menmnonjolkan warna satu parpol maka yakinlah itu akan merugikan karena tidak semua oarang setuju dengan parpol yang diketuai seorang kepala daerah. Harusnya pemerintahan bebas dari intervensi partai baru pemerintahan itu baik dan milik semua rakyat”sebut Jonner. (R.07)