Pilkada Dairi September Diperkirakan

Rakyat Masih Mudah Dibeli

· Waspadai Pemimpin Kosmetik

       Sidikalang-Dairi Pers : Hanya hitungan hari lagi KPUD Dairi akan membuka pendaftaran calon Bupati Dairi periode 2014-2019. Tentu  akan muncul berbagai tipe pemimpin

yang akan meramaikan pertarungan pilkada.  Pro kontra atas pemerintahan  telah terjadi di areal public semua itu didasarkan nilai puas atau tidak puas atas pemerintahan .  Saatnya rakyat Dairi diberi kesempatan untuk menentukan sikap Momen sekali dalam lima tahun ini sejatinya harus digunakan rakyat untuk Dairi yang lebih baik. Ketika Harga diri pemilih hanya dibandrol Rp. 50.000  maka jangan pernah bermimpi nasib Dairi akan berubah.

Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan 291 kepala daerah terlibat korupsi dan hal itu diakibatkan tingginya cost pilkada. Diperkirakan hingga akhir tahun 2013 jumlah kepala daerah yang  antri terlibat korupsi menncapai 300 orang.  Menjadi kepala daerah sepertinya jalan tol menuju penjara.

Berbagai tipe calon akan muncul semisal Pemimpin kosmetik yang  biasanya hanya pintar dalam pidato. Pintar dalam bicara namun miskin dalam fakta . Pemimpin salon pandai ber make up tebal untuk menutupi topeng ketidak mampuan. Janji hanya sebatas di bibir tanpa fakta. Menebar senyum kala dekat kampanye dan menabur  uang untuk membeli suara. Rakyat hanya dihargai dengan uang receh sekali dalam lima tahun. Dairi butuh pemimpin yang total mengabdi bukan sosok gila kekuasaan hingga menghalalkan segala cara.

Hasil investigasi  Dairi Pers di beberapa desa diluar ibukota kecamatan di Dairi jumlah pemilih pragmatis masih cukup besar. Mereka menggantungkan pilihan kepada calon yang memberikan uang paling besar. Mereka menjatuhkan pilihan kepada calon yang memberikan uang terbanyak. Bahkan moralitas rakyat pemilih rusak  mungkin sudah terbiasa dengan sawer . Trend menerima uang dari semua calon juga bakal terjadi. Pemahaman sesat di tengah masyarakat level bawah  sedang berlangsung  yakni pilkada sesungguhnya ajang panen uang sogok.

Pemahaman tentang demokrasi terus merosot bahkan kemiskinan dijadikan tameng menghalalkan uang sogok dari para calon . Ungkapan “ Sahali do dalam lima taon, bah ni kipas ma” masih sering terdengar di rakyat jelata. Rakyat level bawah sanggup menggadaikan diri dengan bandrol 50.000 s/d 100.000. Bahasa ini masih sering terdengar ditengah masyarakat dan penganutnya cukup banyak.

Sementara itu pantauan Dairi Pers bagi masyarakat yang tinggal di ibukota kecamatan seperti Sidikalang, Tigalingga, Sumbul dan Parongil kesadaran akan money politik dalam pilkada sudah terasa. Warga di daerah itu sebahagian besarnya telah menjadi pemilih modern dimana menentukan pilihan berdasar  kecakapan dan SDM  vigur yang maju, Track record calon serta program yang ditawarkan hingga siap menandatangani kontrak dengan rakyat akan mundur jika program tidak tercapai.

Namun untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pelosok money politik masih dianggap sesuatu yang lumrah dalam pilkada. Pemilih untuk pedesaan secara umum bersifat Primordial, sectarian dan mengutamakan hubungan darah (marga)  serta uang. Ironisnya bahkan rakyat jelata sudah tidak perduli dengan calon yang tidak jelas, Track recordnya yang buruk serta SDM calon yang dimajukan. Tidak mempunyai  program kerja tidak menjadi penilaian rakyat namun yang menjadi penentu dipikirannya hanya sebatas mendapat uang sogok pilkada. 

Beberapa alasan rakyat  yang mengidolakan uang sogok pilkada yang berhasil dirangkum Dairi Pers yakni Toh nanti setelah duduk tidak akan ingat rakyat jadi ada kesempatan uang sogok yah langsung disambut saja. Alasan ke dua yang menjadi pembenaran yakni kemiskinan dan yang ketiga sama sekali tidak percaya lagi kejujuran  siapapun pemimpin sehingga ketika ada kesempatan langsung dimanfaatkan. Kalimat yang menyebutkan bupati juga cari uang dan rakyat ketika ditawari juga cari uang sering terdengar dari rakyat.

Menyinggung kalau uang sogok pilkada yang diberikan kandidat menjadi satu alas an sudah ratusan orang kepala daerah di Indonesia masuk penjara karena korupsi tidak juga membuat rakyat sadar. Bahkan menyebut hal itu menjadi urusan kepala daerah.

Sementara itu diperkirakan peluang mereka yang mempunyai modal besar dalam pertarungan ini menjadi cukup besar ketika kondisi rakyat di desa masih menderita bahkan tergolong miskin. Maka kesempatan calon kepala daerah untuk membeli harga diri pemilih cukup tinggi di Dairi. (R.07)