Ketua LSM Gransi Dairi Jonner Simbolon

Diduga Ada Pidana Dibalik Kunker

      Sidikalang-Dairi Pers : Berakhirnya program kunker yang selama ini digeluti pemkab Dairi dalam pemerintahan Johnny Sitohang sekaligus mengudang reaksi dari berbagai pihak. Ketua LSM Gransi Dairi Jonner Simbolon menyebut ini moment yang tepat aparat

hukum menyelidiki ada dugaan unsur  penipuan didalamnya. “ masa di APBD tidak ada  anggaran kunker namun di LKPJ Bupati 2012 justru menyertakan cerita hasil  kunker ?. Jika memang itu program yang bagus dan resmi  mengapa tidak ditampung di APBD saja. Lantas mengapa harus sembunyi sembunyi ada apa dengan pemkab Dairi? “

      Dikatakan Jonner pemkab punya kewajiban transparan kepada public sesuai amanah undang-undang . Namun dalam hal program kunker yang selalu dilakukan Bupati dan PNS sekali dalam dua minggu tidak transparan? Ada biaya di situ dan jumlahnya tidak kecil lantas mengapa suatu program bisa berjalan lancar meski  tanpa ada anggaran di APBD? Lantas dari mana datangnya uang tersebut. Jangan yang terjadi untuk urusan resmi tidak lancar justru urusan tidak resmi malah dibanggakan. Utamakan utrusan resmi sesuai anggran di APBD setelah beres barulah bicara sukses kunker sebagai keberhasilan tambahan” sebut Jonner

      Dikatakan jika aparat hukum mau dan serius menyelidiki ada apa dibalik program itu sertasumber  pendanaannya pasti ada unsur penipuannya. Dicontohkan Jonner pemkab Dairi turun ke desa dengan membawa serta alat berat. Pertanyaannya benarkan restribusi alat berat itu dibayarakan ke pemkab?. Jika memang untuk membuka akses jalan mengapa pula harus disaksikan bupati dan semua pejaba teras Dairi? bukanlah itu kewajiban seorang kepala daerah tanpa harus pamer ke rakyat kecil seakan-akan tela berbuat ? Ditautkan  yang terjadi gunakan fasilitas pemerintah untuk mendongkrak popularitas pribadi. Disamping itu yang pantas menjadi bahan telaahan jika memang program itu program pemkab  untuk kemakmuran rakyat mengapa harus sembunyi-sembunyi soal penganggaran?” tegas Jonner.

      Disebutkan jika memang penggunaan alat berat PU Dairi untuk kepentingan rakyat semisal pembukaan jalan tak harus saat kunker. Jusru momen demikian sangat jelas terbaca ingin pencitraan di mata rakyat desa. Ingin dipuji rakyat desa padahal dananya toh milik rakyat . Jadi dugaan kuat ada pembohongan sekaligus unsur penipuan dalam program ini.

      Jonner menduga ketidak transparanan itu sekaligus menutupi kegagalan sebenarnya pencapaian visi misi bupati yang telah dicantumkan yakni “ peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sentra agribisnis yang berdaya saing”  telah gagal total . Hingga kini tidak jelas komoditi agribisnis yang dimaksud . Bahkan peningkatan dan pengembangan agribisnis dimaksud tidak pernah ada. Jujur saja dari visi itu tidak jelas arah yang dilakukan justru makin aneh pemkab melakukan kunker. Ini sama sekali tidak berkolerasi dengan visi. Pertanyaan sederhana apa hubungan sawer pejabat saat malam kunker atau kerja bakti pejabat  Dairi di ladang petani untuk pengembangan sentra agribisnis yang berdaya saing. Ini benar-benar sebuah program aneh sekaligus sepertinya enak ditelinga saja,  katanya.

      Disisi lain jonner juga menilai sebenarnya pemkab Dairi bingung akan langkah dalam mencapai visi misi yang dibuat hingga memilih kunker untuk menutupi kegagalan visi misi tersebut. Dilain pihak harus diakui program kunker itu sangat menguntungkan pribadi penguasa  karena dapat popular di tingkat desa meski sumber dayanya misterius. Tidak bisa dipungkiri rasanya terlalu mulia seorang kepala SKPD merogoh ratusan juta rupiah untuk mensawer rakyat kala malam hari kunker di desa . Jika disidik lebih dalam maka jelas ada anggaran SKPD yang dikorbankan minimal dimark up untuk menutupi pengeluaran kunker, jelasnya.

      Namun demikian Jonner Menilai semua terpulang kepada aparat hukum apakah mau menyelidiki program itu atau lebih memilih mendiamkan untuk menjaga “kemesraan” muspida, sebutnya (R.07)