Sidikalang-Dairi Pers : Meski satu kubu di DPRD Dairi
menyebutkan APBD Dairi 2013 telah disahkan namun sekelompok dewan lainnya telah
melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan ke PTUN dan menyebut sidang
paripurna
dewan tersebut illegal. Namun dari versi dewan yang mensahkan APBD
tersebut kalau 4 anggaran kontroversi yakni biaya peningkatan SDM PKK dan istri
kepala desa ke Yogyakarta Rp. 2,7 miliar, Pembelian Mobil dinas camat Rp. 3,6
Miliar , biaya perjalanan tokoh agama ke yerus salem dan mekah Rp. 1 miliar
serta penyertaan modal ke PD Pasar telah di drop dewan.
Data yang dikumpulkan Dairi Pers dari sejumlah dewan
menyebutkan kalau 4 anggaran itu tidak dimasukan untuk ikut disahkan. Anggaran
itu dipending dan merupakan bagian dari kesepakatan eksekutif dan legislatif
sehingga APBD disahkan.
Kemelut R APBD Dairi 2013 telah berlangsung lama bahkan
diwarnai dengan demo ke DPRD Dairi yakni demo yang pro dan kontra. Pasca sidang
tanggal 18 desember dimana dewan menyepakati menolak R APBD 2013 karena dinilai
tidak pro rakyat maka dalam beberapa hari kemudian gedung dewan tersebut
diserbu pendemo yang didominasi pendeta dan kepala desa. Mereka menuntut dewan meluluskan anggaran
wisata rohani ke yerussalem tersebut. Kala itu dewan harus repot menerangkan
perihal anggaran itu.
Muncul juga oknum-oknum kepala desa dengan menggunakan baju
dinas kepala desa ikut bergabung mendemo DPRD Dairi. Intinya sejak desember
DPRD Dairi harus bekerja keras menghadapi gelombang unjuk rasa atas usulan R
APBD yang telah diputuskan dewan tidak pro rakyat.
Hingga
pada bulan januari hingga maret 2013 upaya terus dilakukan dan pada akhir maret
anggota DPRD Dairi yang awalnya bertahan akhirnya melunak . Anggaran itu
akhirnya ditandatangani dewan dan menyebut APBD sah menggunakan perda. 4
anggaran yang dianggap tidak pro rakyat tersebut di drop namun anggaran lain
terus berjalan. (R.07)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar