Urea Bersubsidi Sulit Ditemukan di Dairi

Fraksi PDI-P : Harusnya Polisi Turun

      Sidikalang-Dairi Pers : Meski kini di Dairi yang mendapat izin penyaluran pupuk bersubsidi PD Matadi Gunung, CV Manik Pratama dan CV Prima Tani ternyata

di beberapa daerah urea bersubsidi sulit ditemukan. Meski barangnya ada namun harga melambung. Sudah saatnya polisi turun untuk dugaan mafia pupuk dibalik ini. Sedang Pengawas pupuk bersubsidi Pemkab Dairi dituding tidak berfungsi.

      Demikian Ketua Fraksi PDI-P Resoalon Lumbangaol kepada Dairi pers selasa (4/6) . Dikatakan masukan dari petani daerah sumbul dan tiga baru serta beberapa daerah di  sidikalang dan siempat nempu pupuk bersubsidi jenis urea langka dan sulit ditemukan. “ benar pupuk jenis lainnya mudah ditemukan. Namun yang paling utama bagi petani adalah jenis urea. Jenis ini jugalah yang langka. Saya melihat ada yang  tidak beres dalam pengelolan pupuk bersusidi dan indikasi mafia pupuk bersubsidi cukup kental . Kita juga menilai tim pengawas pupuk bersubsidi pekkab Dairi tidak berfungsi Meski anggarannnya ada di APBD” sebut Resoalon.

      Disebutkan data yang diperoleh dari warga di beberapa desa hingga kini keberadana pupuk urea bersubsidi masih langka dan sulit ditemukan. Hal itu dikatakan aneh mengingat data pasokan pupuk ke Dairi mencapai  30.000 per tahun. Padahal yang teralokasi hanya 3000-am ton saja untuk jenis ZA. SP 36 2.642 ton ponska 4.361 ton dan petrogenik 2.440 ton. Sedang berkiatan dengan urea hinggga kini belum diketahui alokasinya .

      Resoalon menambahkan persoalan klasik seputar pupuk urea bersubsidi masih terus berlangsung dimana jika barang langka maka harga pupuk bersubsidi melambung melampaui HET. Dikatakan kalau hal itu tidak terlepas dari hukum pasar. Namun hanrusnya menurut Resoalon berkaitan dengan subsidi hukum pasar tidak berlaku karena ada intervensi pemerintah terhadap harga.

      Resoalon menduga banyak yang tidak beres dalam penyaluran pupuk urea bersubsidi di Dairi hingga petani menjadi korban sulit mendapatkan nutrisi makanan untuk tanaman tersebut. Pihaknya juga menyebutkan kalau keberadaan pengawas pupuk bersubsidi di Dairi perlu ditinjau ulang karena terbukti gagal dalam menyelamatkan kebutuhan petani (R.07)