Kenakan Ulos Batak Ke DPRD Dairi Rakyat Kampungnya Bupati Resah

· Oknum Camat Parbuluan Disebut-sebut Arogan

· Kami Terus Berjuang Sekalipun Darah harus Menetes

· Mengaku telah ditawari Kerja dan Uang

Sidikalang-Dairi Pers : Puluhan warga  Raja bius lontung Sinaga situmorang
Parbuluan mendatangi kantor DPRD Dairi kamis (28/6) lengkap menggunakan ulos Batak menyampaikan keresahan. Seyogianya pertemuan ini di hadiri muspida Dairi pihak planologi dan kehutanan propsu. Namun setahu bagaimana  tidak hadir. Pihak DPRD Dairi juga telah mengeluarkan surat penundaan pertemuan itu dengan alasan muspida mempunyai halangan sehingga tidak dapat hadir.

Kendati demikian ketua DPRD Dairi Delphi M Ujung didampingi wakil ketua Benpa H Nababan, anggota DPRD Dairi Togar Pasaribu, Saut Ujung, Pisser Simamora, Dahlan Siaturi, Agus Ujung, menerima delegasi raja bius tersebut. Tampak hadir kepala Dinas kehutanan Dairi Ir. Agus Bukka bersama beberapa stafnya.

Juru Bicara bius lontung Sinaga Situmorang Parbuluan Derlin Sinaga menyebutkan kunjungan ke DPRD Dairi merupakan yang kedua kalinya untuk menyampaikan keluhan warga kampungnya Bupati Dairi Johnny Sitohang di parbuluan. “ kami hadir ke DPRD Dairi untuk menyampaikan keluhana dan berharap dewan sebagai perwakilan rakyat dapat menyikapi keresahan ini. Kita tidak mau terulang lagi kisah  tahun thuan 1995 karena kasus serupa hingga kini memabawa luka mendalam berakibat fatal tewasnya salah seoarang karyawan di lokasi ini. Karena itu kita hadir di dewan ini agar dijembatani menyelesaikan masalah ini “ sebutnya.

Dikatakan masyarakat Parbuluan khsusunya bius lontung sinaga situmorang sangat resah akibat aktifitas yang dilakukan oknum camat Parbuluan, Dinas kehutanan Dairi, BPN yang dikawal aparat melakukan pengukuran tanah milik mereka. “ kami telah pertanyakan aktifitas itu untuk apa dan camat Parbuluan mengatakan kalau hal itu karena asset pemkab Dairi. Paling sakit oknum camat ini menyebut “ini harus jadi”. Kita rakyat kesal begitu mudahnya seorang camat berbicara arogan. Tanah ini merupakan warisan leluhur kami yang sudah turun termurun. Bagaimana kami tidak resah di lokasi yang diukur okum-oknum itu ada bangunan tugu leluhur kami , lokasi pertanian yang menjadi sumber hidup kami. Jadi dengan apapun kami harus berjuang untuk warisan leluhur kami sekalipun darah harus menetes.” tegasnya.

Ditambahkan tingkah dan perlakuan camat sangat menyedihkan sesuka hati mengatakan asset pemda padahal kita juga tahu aturan yang namanya asset pemda itu ada perdanya. Saya menilai camat ini berupaya membodoh-bodohi kami “ tambahnya.

Sementara itu Raja Jolo Sinaga menyebutkan kalau aktifitas pengukuran hingga rencana pematokan tapal batas yang dilakukan oknum-oknum berseragam PNS dan aparat keamanan itu telah meresahkan warga karena justru telah mengambil hak warga. Disebutkan Pengukuran  dilakukan camat, kepala desa Parbuluan 1, 2 dan 3 serta beberapa aparat berseragam. “ dari dahulu opuung kami telah membuat batas berupa patok dan tanda-tanda . kini tanda itu mau dirubah. Apapun pasti kami hadapi dan sebesar apapun itu. Lebih baik menitiskan darah mempertahankan tanah lelehur itu. Karena jika ini tidak kami pertahankan maka leluhur kami akan marah kepada kami “ tegas Raja Jolo Sinaga.

Sementara itu Ketua DPRD Dairi Delphi M Ujung, SH, Msi menerangkan seyogianya pertemuan itu dihadiri pihak muspida Dairi , Planologi dan kehutanan. Namun karena waktu belum tepat sesungguhnya pertemuan telah ditunda . Namun karena utusan telah tiba pertemuan kali ini sebatas menyampaikan aspirasi  saja menunggu kesiapan para undangan di lain waktu.

Dikatakan dewan dapat memaklumi keresahan itu namun menyelesaikan masalah tersebut harusnya dihadiri semua stake holder yang ada. Fungsi DPRD Dairi hanya fasilitator sehingga penyelesaian masalah dapat mencapai kata win-win solution.

Secara terpisah Derlin Sinaga yang diwawancarai wartawan menyebutkan sangat menyesalkan tindakan penundaan pertemuan itu karena mereka sudah bersusah payah untuk sampai ke DPRD Dairi. Namun sepertinya ada saja alasan yang diperbuat hingga mereka tidak dapat bertemu langsung dengan muspida. Kita masih terus bersabar dengan prosedur yang ada . namun jelas batas kesabaran juga ada. “sebutnya

Diuraikan keresahan raja bius lontung Sinaga situomrang akibat beberapa bulan silam oknum-oknum PNS melakukan pengukuran tanah mereka padahal tanah tersebut diyakini adalah tanah warisan bius lontung. Bukan masalah kepemilikan saja namun kalau hutan itu rusak maka Dairi juga akan kekeringan.” Saya sangat kesal dengan tingkah oknum camat parbuluan yang sangat arogan masa bicara ini harus Jadi ?”. Jujur saya pernah berkata kepada nya kalau dia bukan level saya atas masalah tanah bius ini. Bahasa-bahasa seperti inilah yang semakin memicu  keresahan rakyat. Bukannya berbicara santun agar rakyatnya nyaman” sebutnya kesal.

Menjawab apakah hingga kini mereka dilarang untuk beraktifitas dilahan itu dikatakan tidak. Namun demikian mereka khawatir bisa saja  tiba-tiba muncul pencaplokan dan klaim hak bius lontung. Jujur saja kita juga ditawari materi saya sendiri ditawari manajer di lahan itu kelak. Ada juga teman yang ditawari uang  namun kita tegas ini masalah warisan yang sakral dari leluhur. Kita sudah bertekad bulat menghadapi siapapun yang coba merampas hak kami . Ini adalah marwah kami raja Lontung Sinaga Situmorang “ sebutnya.

Informasi yang diperoleh Dairi Pers menyebutkan keresahan ini bermula dari pengukuran tanah warga bius lontung sinaga situmorang. Berkembang juga isu kalau tanah tersebut rencananya akan dan telah dijual ke salah satu perusahaan PT G untuk  lokasi perkebunan. Besar dugaan kalau pihak Perusahan inilah yang melakukan pendanaan atas pengukuran karena hingga kini di APBD Dairi pos dinas kehutanan tidak ada anggaran pengukuran tanah.

Data lain dari bidang asset Dippeka Dairi Sitorus menyebutkan kalau pemkab Dairi berkaitan asset kepemilikan  ribuan hektar tanah di Parbuluan sama sekali tidak ada.

          Kasus serupa pernah terjadi tahun 1995 persoalan bius lontung dengan pihak perusahaan. Satu orang dari pihak perusahaan Ir Charly Hutagaung tewas diamuk massa kala itu. Namun seperttinya kisah pahit itu tidak menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang ingin mendapat kepentingan pribadi atas pengelolaan tanah sakral tersebut. (R.07)