Tak Beres P APBD Tapi Bahas APBD 2014

DPRD-Pemkab Kolusi ?

      Sidikalang-Dairi Pers :  Entah praktek apa yang tengah dilakukan pemkab Dairi dan DPRD akhir nopember 2013 giat membahas R APBD 2014 padahal P APBD 2013 saja tidak jelas

keberadaannya.  Dasar untuk penyusunan R APBD 2014 kabur namun tetap dipaksakan untuk dibahas. Ironisnya sekda Dairi Julius Gurning dalam rapat DPRD Dairi rabu (27/11) saat ditanyakan dewan akan dasar penetapan  silpa Rp. 27 Miliar mengatakan hanya taksiran.

      Data yang diperoleh Dairi Pers dari DPRD Dairi menyebutkan pemkab Dairi bersama sejumlah kepala SKPD mulia mengikuti tahapan pembahasan R APBD Dairi 2014. Tahapan yang dimulai dari Bamus  kemudian Banggar hingga paripurna tersebut sejumlah anggota DPRD Dairi mempertanyakan keberadaan P APBD 2013 yang sepengetahuan dewan tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat DPRD Dairi.  Sehingga menjadi rancu ketika akhir nopember ini membahas R APBD 2014 sementara P APBD 2013 saja masih misterus.

      Sumber Dairi Pers yang juga anggota DPRD Dairi menyebutkan pemkab Dairi menetapkan silpa tahun 2013 sebesar Rp. 27 miliar. Saat ditanyakan dasar perhitungannya sekda Dairi Julius Gurning menjawab ringan  hanya taksiran. Sementara dasar penyusunan APBD 2014 harus mengetahui secara valid berapa sesungguh silpa tahun sebelumnya. “ Bagaimana mungkin membahas APBD 2014 sementara P APBD 2014 saja tidak jelas . Lantas apa dasar untuk menetapkan silpa yang nantinya sebagai dasar yang harus diperhitungkan untuk APBD tahun berikutnya “ sebut Sumber.

      Disebutkan anggota DPRDDairi Dahlan Sianturi bersama Pisser Simamora dalam sidang tertutup yang digelar  DPRD Dairi dengan tegas mempertanyakan keabsahan persetujuan P APBD Dairi 2013.  Dua dewan yang vocal tersebut juga mempertanyakan  Persetujuan Gubernur Sumut akan silpa Dairi. Disebutkan secara hukum sidang pembahasan R APBD Dairi 2014 cacat   jika dilanjutkan hingga pengesahan dilakukan . Harus pemkab Dairi mendapat data valid dari gubernur akan besaran silpa baru melakukan perhitungan APBD 2014.

       Sebagaimana diketahui sidang P APBD Dairi 2013 masih misterius  karena disebutkan sidang P APBD tersebut tidak sah karena anggota DPRD Dairi yang hadir tidak quorum. Namun tetap dipaksakan sebahagian oknum DPRD Dairi. Meski belum jelas namun sejumlah proyek yang bersumber dana P APBD 2013 justru sudah dikerjakan rekanan pemkab Dairi dilapangan.

      Anggota DPRD Dairi Pinto Padang kepada Dairi Pers menuturkan pihaknya pernah dijumpai sejumlah pihak eksekutif pemkab Dairi agar  mau bersidang sekaitan P APBD . “ saya katakan tegas pada waktu itu semua harus jelas sesuai aturan. Setidaknya itu bukti jumlah DPRD Dairi  tidak quorum dalam sidang  P APBD 2013 “ sebutnya kepada Dairi Pers.

      Pantauan Dairi Pers berjalannya tahapan pembahasan  R APBD Dairi 2014 digedung dewan kamis (29/11) berlangsung tertutup. Beberapa wartawan yang coba masuk meliput kegiatan DPRD dan Pemkab Dairi itu disebutkan sidang tertutup. Diduga kuat  apa yang tengah terjadi digedung dewan dalam pembahasan R APBD 2014 hanya arena untuk saling negosiasi antara legislatif dan eksekutif untuk membungkam berbagai kesalahan prosedur  anggran yang telah terjadi.

      Dugaan kuat kedua lembaga yang mengurusi rakyat Dairi bakal kolusi untuk menutupi kesalahan prosedur P APBD 2013 yang telah dilakukan. Sementara itu keberadaan anggran DAU untuk Dairi juga terancam jika R APBD Dairi 2014 terlambat sampai ke mendagri.  Disebut sebut hingga batas 30 desember 2013 APBD Dairi tidak mendapat pengesahan DPRD Dairi maka Dairi akan terkena sanksi pemotongan dana DAU 2014 (R.07)