Dukung Luhutma Donganta

Kepsek SMPN 1 Bakal Julu Pecat Penjaga Sekolah

Sidikalang-Dairi Pers : Hitler Naibaho kepala SMPN 1 Bakal Julu, Siempat Nempu Hulu bertindak bagai “ Hitler” memecat penjaga sekolah Benry Situmorang hanya karena mendukung cabup Luhut Matondang.

Senin (2/9) Oknum kepala sekolah ini dengan bringasnya memecat staf yang sudah tiga tahun menjaga sekolah tersebut sekaligus memerintahkan kantin yang selama ini dikelolanya ditutup.

Penjaga sekolah Benry Situmorang yang langsung berkunjung ke Dairi Pers kamis (5/9) menguraikan kalau dirinya dipanggil oknum kepsek ke ruangan kerjanya  senin (2/9) dan menanyakan apakah mendukung Luhut Matodang. Benry Situmorang yang bukan PNS itu menjawab kalau dirinya masih bilangan keluarga sebagai paman  terhadap Luhut . “ Pak kepala sekolah juga bertanya kepada saya apakah saya yang mendirikan Baliho LuhutMa Dongannta di depan Gereja HKBP Bakal julu dan saya mengakuinya karena lumayan ada uang pasang. Dan saat itulah kepala sekolah menanyakan saya apakah sudah siap  dipecat? Memang saya katakan tegas kalau memang karena ini saya dipecat silahkan” Tutur Benry

         Ditambahkan selanjutkan KTU sekolah diperintahkan oknum kepala sekolah untuk meminta kunci sekolah dari saya . Dengan serta merta kepala sekolah memerintahkan kantin di tutup. “ Padahal selama ini dari kantin itu kami bisa mendapat rezeki untuk menyekolahkan anak. Sekarang diperintahkan tutup saya tidak bisa membantah  karena pak kepala sekolah punya kuasa penuh.” Sebut Benry dengan mata berkaca-kaca.

         Kepala SMPN 1 Bakal Julu Hitler Naibaho yang dikonfrimasi Dairi Pers kamis (5/9) via ponsel menyebutkan dirinya memecat Benry  Situmorang karena tidak cakap dalam bekerja. Alasannya banyak sampah disamping sekolah sehingga Benry tidak layak lagi bekerja sebagai penjaga sekolah. “ saya tidak melarangnya berpolitik tetapi saya memecatnya karean tidak becus kerja” sebutnya membela diri.

         Saat didesak apakah penjaga sekolah yang telah bekerja 3 tahun hanya karena masalah sampah begitu mudahnya dipecat tanpa prosedur peringatan. Hitler meminta Dairi Pers agar  memaklumi keadaanya. Saat dicocor pertanyaan jika benar karena sampah apa hubungan dengan kepala sekolah memaksa tutup kantin sekolah yang menjadi usaha istrinya, Hitler berkali-kali memohon untuk dimengerti keadaannya.

         Saat ditanya apakah tidak benar  pengakuan Benry dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan membahas soal dukungan calon Bupati, Oknum kepsek ini berkali-kali minta dimaklumi keadaannya. “ Saat diterangkan kalau percakapan mereka soal ancamannya memecat jika masih mendukung Luhutma ada . Hitler berbalik coba mengingatkan hubungan baiknya dengan Dairi Pers selama ini “ Jika kau anggap aku abangmu tolong maklumi keadaanku” sebutnya.

         Ungkapan Hitler ini semakin membuka tabir jika PNS di Dairi kini dilibatkan dalam suksesi pemenangan seorang calon Bupati Dairi . Bahkan dengan “ berdarah dingin” sanggup bertindak ektrim kepada siapa saja orang yang dianggap tidak mendukung cabup sesuai keinginan penguasa. Sejumlah kepala sekolah di Dairi diduga  sudah kalap hingga “diperalat” terlibat dalam politik. Kesadisan juga semakin terkuak sanggup memecat ketika tidak sejalan dengan keinginan penguasa.

Sementara itu keterangan yang berhasil dihimpun Dairi Pers dari Posma Matondang ketua Divisi penerima aduan korban  menyebutkan  pengaduan Benry Situmorang telah diterima dan pihak advokasi Luhutma Dongannta tengah mempelajari kasus tersebut jika bisa dibawa ke ranah Hukum. “ Kita memang membuka posko pengaduan Gratis pasca seringya kesemena-menaan  yang diduga sering dilakukan oknum oknum pendukung seorang cabup di Dairi. Kepada masyarakat atau PNS yang merasa “diperkuda” silahkan berikan pengaduan , Posko Luhutma akan membantu dan memberikan perlindungan advokasi gratis. Hal ini untuk memberikan pelajaran kepada siapa saja yang mencoba-coba melanggar  hukum terlibat politik  praktis pilkada, Tegasnya

Sementara itu ketua Divisi Advokasi Luhutma Dongannta Ginting menyebutkan telah mendgar percakapan dalam rekaman handphone tersebut . Pihaknya tengah melihat Surat edaran Menpan, UU No. 32 tahun 1999  yang berisi netralitas PNS dan sanksi bagi PNS yang terlibat politik serta Pelanggaran disiplin UU NO 54. Saya fikir ini cukup bukti untuk diadukan ke Jakarta dan kita selama ini telah menunggu bukti otentik berkiatan dengan keterlibatan PNS. Mudah mudahan ini awal yang baik sebagai bukti agar Pusat turun ke Dairi seminimalnya memeriksa oknum-oknum PNS yang menjadi dalang semua keterlibatan PNS di politik praktis pilkada Dairi, sebut Ginting  (R.07)