Sidikalang-Dairi Pers :
Nama Viksen Tumanggor masih kalah popularitas Dibanding dengan nama Boy
Tumanggor. Boy nama yang popular era 90-an itu di berbagai radio di Dairi merupakan penyiar yang ditunggu banyak
pemeriksa kala itu. Siapa sesungguhnya penyiar
Radio yang digandrungi ABG era
90 an itu ternyata adalah seoarang Viksen Tumanggor yang kini maju menjadi
Calon DPRD Dairi dari PDI-P dap\l 1 Dairi ( Ke. Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan
dan Siempat Nempu Hulu).
Viksen Tumanggor yang
dalam 5 tahun terakhir lebih banyak
bergabung dengan kalangan LSM , Pers
dan mungkin kaum termarginalkan itu justru memberikan inspirasi
berteriak di jalanan adalah sesuatu yang efektif untuk sebuah perubahan. Namun
tetap lembaga DPRD merupakan eksekutor secara juridis untuk perubahan itu. “ Saya tahu banyak tentang pergerakan
teman-teman yang mungkin disebut termarginalkan dalam 5 tahun terakhir. Semua
dilakukan dijalanan , sering melakukan aksi namun belum pernah menghasilkan.
Ini salah satu motivasi saya maju di kursi dewan, sebutnya kamis (20/2)
Ayah yang telah
dikaruniai 4 orang anak ini menyebutkan menjadi seorang DPRD baik itu ditingkat
kabupaten, propinsi atau pusat hakikatnya bukanlah untuk kekayaan. “ Sungguh siapapun menjadi
dewan sebaiknya dianggap pekerjaan Hoby.
Jika dewan dianggap menjadi pekerjaan utama maka bukan tidak mungkin kapasitas
dewan dapat dimanfaatkan sebagai tempat
mencari kekayaan yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya tupoksi dewan sebagai
pengemban aspirasi rakyat akan terabaikan.
Saya melihat menjadi
dewan bukanlah lowongan kerja . Namun wadah dan tempat mereka yang tertarik politik menyalurkan
hobynya . Sehingga meski pahit harus saya katakan caleg yang mempunyai usaha
dan penghasilan tetap memilih terjun ke dunia politik akan lebih memberikan
garansi harapan bagi kwalitas dewan karena tidak akan mudah lagi dibeli
penguasa saat menjadi anggota legislative.
Viksen Tumanggor yang
mempersunting Erni Br Tumorang ini menyebutkan fenomena politik di Dairi harus
menjadi beban bagi semua rakyat Dairi. Dengan kondisi yang ada di pemerintahan
maka jawaban satu-satunya untuk perbaikan sitem di Dairi adalah dengan adanya
keseimbangan antara lembaga legislative sebagai control dan eksekutif sebagai
pengguna anggaran. “ Harusnya di dewan itu terpilih wakil wakil rakyat yang
berbeda warna dengan pemerintah. Dengan demikian maka fungsi dewan sebagai
pengawasan akan berjalan. Jika dominan satu warna maka mungkin yang bakal
terjadi adalah kolusi yang intinya mengabaikan rakyat. Jadi bukan ada kebencian
terhadap satu partai namun apa sesungguhnya hakikat sebuah demokrasi” sebutnya.
Dikatakan sistim
pembagian kekuasaan di negara demokrasi
ini yakni eksekutif, legislative dan Judikatif merupakan lembaga utama
yang mempunyai fungsi Pengguna angaran dan kebijakan , control hingga
penjatuhan vonis. Itu berarti ketiganya harus saling mengawasi jika ingin
demokrasi itu hidup. Ketika ketiganya satu warna atau mungkin legislatis dan
eksekutifnya satu warna Maka yang menjadi korban adalah rakyat karena eksekutif
dan legislative hanyut dalam alunan lagu “ kemesraan”, sebutnya.
Viksen yang ditanyakan
bagaimana harusnya peran seorang anggota Dewan saat menjabat dikatakan pertama
harus dimulai dari janji yang terucap saat calon harus ditepati saat duduk.
Berkaitan dengan kondisi Dairi disebutkan banyak hal yang harusnya menjadi
urusan dewan namun belum tersentuh seperti resah PNS yang dilatar belakangi “ketakutan
politik”, dunia kerja belum sesuai keahliannya hingga persoalan pelik di
dalamnya semacan karir dan kepangkatan. Kondisi belum tepat itu harusnya
kapasitas dewan muncul sebagai control dan memberi masukan kepada pemerintah.
Mungkin tidak mudah dianggap mencampuri urusan eksekutif. Namun disinilah letak
kepiawaian seorang dewan diuji untuk bisa menempatkan segala sesuatu itu pada
porsinya. Boleh jadi mungkin dengan pendekatan . Tetapi bukan tidak mungkin juga harus kritis dan lantang berteriak dalam
sidang Dewan agar ada sebuah perubahan..
Persoalan sejumlah
obyek yang sudah menjadi income PAD seperti TWI justru makin menurun. Disini
dewan harus menjadi alat pengawasan mengapa itu terjadi. Sebagai mitra
sekaligus alat control pemerintah maka seorang dewan harus mampu mempertanyakan
, memberi masukan sekaligus memberikan kritikan hingga mungkin harus sampai pada tingkat impech.
Demikian juga seperti
pengelolan Pasar Sidikalang yang masih diresahkan para masyarakat. BUMD yang
mengurusi kepentingan umum sepertri air PAM yang dianggap sebahagian masyarakat
harga tidak sesuai dengan pelayanan.
Tranparansi penggunanan dana pendidikan, Penyelenggaran pemerintahan.
BPJS hingga semua hal yang menguasai
hajat hidup orang banyak tentu menjadi urusan dewan dalam
pengawasan. Salah satu paling
mengkhawatirkan sesungguhnya kerusakan lingkungan hidup di Dairi yang sudah
pada ambang rawan. Isu lingkungan hidup nyaris tidak pernah menjadi keresahan
dewan. Ini saya lihat yang belum
maksimal dikerjakan dalam periode ini, sebutnya.
“Melihat kondisi
sekarang banyaknya cacian kepada dewan disemua lini baik daerah, propinsi dan
pusat sebenarnya kita takut menjadi seorang
dewan. Tentu rakyat melakukan itu karena alasan yang valid minimal
ketidak becusan dewan. Inilah yang harus menjadi PR bagi rakyat menanyakan
nurani saat menjatuhkan pilihan dalam pemilu mendatang.
Berkaitan dengan
mengapa Viksen memilih PDI-P hijrah dari Demokrat . Problema Dairi dan konsep menyelesaikan masalah. Kehidupan
keluarga hingga apa sesungguhnya tujuannya menjadi seoarang dewan akan di lansir minggu depan .Bersambung… (
R.07)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar