Intropeksi Diri , 64% Rakyat
Tidak Percaya
Sidikalang-Dairi Pers : Meski dimata hukum pasangan Join Pas (Johnny
Sitohang-Irwanysah Pasi, SH) disebut berhak atas predikat Penguasa lima tahun
ke depan namun agaknya banyak masyarakat menilai kiprah kedua pemimpin Dairi
ini gagal saat menjabat periode
silam. “ Tidak perlu gerah ketika rakyat
menyebut gagal . Namun jadikan kritisi masyarakat sebagai bahan instropeksi ke
depan jika memang benar-benar ingin Dairi ini diperbaiki. Bupati dan wakil Bupati tanya hati yang
terdalam sudahkan benar dan tepat janji program kampanye periode 1 dengan hasil
yang diperoleh selama 5 tahun ini ?.
Sudahkah keberadaan mereka
membantu kesejahteraan rakyat secara umum ? atau hanya kesejahteraan segelintir
kroni dan pendukung penguasa saja?
Demikian disampaikan anggota DPRD Dairi Dahlan Sianturi, SE
saat diwawancarai Dairi Pers seusai pelantikan Bupati terpilih Dairi selasa
(22/4) di Sidikalang. Dikatakan Dahlan kepemimpinan Johnny Sitohang –Irwansayah
Pasi, SH periode 2009-2014 tidak terlalu
memuaskan . Bahkan cenderung disebut gagal. Hal itu didasarkan apa yang
dituangkan pasangan itu dalam RPJMD awal pemerntahannya tahun 2009 hingga akhir
jabatan 2014 masih jauh dari harapan.
Pasangan join pas mengambil jargon “meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui komoditi pertanian yang berdaya
saing” tentu diakhir periodenya patut
dipertanyakan yang mana komoditi pertanian Dairi yang berdaya saing itu? “
sampai sekarang tidak ada. Konon pemkab Dairi bisa menampung hasil panen jagung
masyarakat Dairi dengan harga Rp. 2000 per Kg. Namun faktanya sejak itu
didengungkan 5 tahun lalu tidak pernah
pemerintah Dairi membeli jagung
masyarakat .
Bukan itu saja hampir
setiap tahun pembagian bibit pertanian, bibit perkebunan. Namun coba lihat apa
hasilnya? Jauh dari harapan. Tentu pertanian sebagai program utama tidak boleh
hanya manis diatas kertas saja. Namun harus jelas alat ukur keberhasilannya.
Bidang pertanian merupakan pilar utama yang menjadi ekonomi masyarakat Dairi yang mayoritas hidup dari pertanian “ kalau sekarang banyak rakyat bertani jeruk
justru itu ide pribadinya. Bahkan tidak pernah dicampuri pemerintah. Lantas
bibit coklat, kopi entah apa lagi bibit yang mencapai anggaran miliaran rupiah
yang konon diberikan gratis kepada rakyat justru tidak jelas buktinya dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ini yang harusnya menjadi instropeksi
pemerintahan Johnny Sitohang atas kinerja periode pertama. Jangan lagi terulang
untuk periode ke dua jika memang benar tulus untuk membangun Dairi. Jika memang
benar bekerja untuk rakyat. Jangan lagi program yang dilakukan sekedar
orientasi proyek Namun tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya, sebut Dahlan
Dalam sector pendidikan
disebutkan Dahlan justru jauh dari harapan bahkan melahirkan
ketertinggalan. Berapa banyak anak
potensial Dairi yang akhirnya pindah bersekolah ke luar Dairi. Bahkan itu
anak-anak pejabat. Belum lagi sejumlah keluhan orang tua akan pengelolaan
sekolah. Berbagai kasus di dinas pendidikan yang sampai terbawa ke KPK. Bahkan
mantan kadis pendiudikan era pemeritahan Johnny ditetapkan tersangka. Ini fakta
kalau dunia pendidikan Dairi itu justru mundur” sebutnya.
Disamping itu disebutkan
Dahlan dengan seringnya mutasi kepala sekolah telah membuat resiko yang tidak
kecil terhadap kwalitas pendidikan. Seringnya mutasi telah melahirkan keresahan
dikalangan guru yang membuat mereka tidak nyaman dalam menjalankan propesi
pendidik. Ketakutan akan mutasi dan
disebar isu akan dipindahkan. Semua it uterus menghancurkan dunia pendidikan
“ Suatu hal yang tidak bisa
dipungkiri bahkan membuat sejumlah PNS lingkungan pemkab Dairi pusing yakni
tidak adanya criteria atau alat ukur
yang baku bagi PNS untuk menempati jenjang promosi jabatan. Hingga kini
tidak ada alat ukur yang jelas. Sepertinya
promosi jabatan hanya didasarkan alat ukur hubungan kerabat . Maka yang terjadi
PNS yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan penguasa menjadi malas dan
sekedar bekerja saja karena tidak mempunyai harapan.” sebut Dahlan
Sektor lain konon yang
menjadi program utama bidang kesehatan tentu dapat dilihat jelas apa
sesungguhnya yang telah dicapai. “ Saya melihat hanya sebatas bangunan pustu,
rehap puskesmas. Semua berorientasi proyek. Faktanya Rumah sakit umum
Sidikalang selalu menjadi sorotan atas kebobrokan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat. Salah satu indicator bidang
kesehatan yang juga gagal yakni secara marathon pejabat di lingkungan RSU D
Sidikalang diperiksa dalam kaitan dugaan korupsi alat-alat kesehatan.
“ Mengapa semakin sering
RSU D Dairi merujuk pasien ke medan? Mengapa sejumlah alat kesehatan tidak
dapat difungsikan. Ini bukti utama begaimana gagalnya bidang kesehatan. Jika
mau jujur menilai banyak masyarakat menilai RSUD Dairi semakin terpuruk jika
disbanding saat direkturnya dijabat Reinfil Capah “ sebut Dahlan.
Disebutkan Dahlan jika pertanggung jawaban selama 5 tahun
pemerintahan boleh jadi manis diatas kertas. Namun indikator keberhasilan
bukanlah diatas kertas. Namun indicator utama tanyakan rakyat apakah
pemerintahan selama 5 tahun ini sudah berguna bagi rakyat? . Jika orang tua
siswa masih mengeluhkan sekolah. Petani
merasa tidak diperdulikan, pupuk langka dan program pertanian rakyat sebatas
orientasi proyek. Hingga warga Dairi yang sakit kebanyakan di rujuk ke medan
atau kaban jahe. Maka jangan berkata itu keberhasilan. “ Boleh jadi gagal satu
periode namun periode ke II harus mengembalikan ketidak percayana mayoritas
rakyat Dairi. Mumpung rakyat memberikan kesempatan satu periode lagi jangan
sia-saikan” sebut Dahlan.
Hal senada juga disampaikan
angota DPRD Dairi Pisser A Simamora yang menyebutkan disamping 3 pilar utama program lain seperti infrastruktur
jalan, fasilitas umum juga pantas menjadi bahan instropeksi pemerintah. Ini tidak dapat dipungkiri sector jalan untuk
kepetingan umum periode silam sangat dikeluhkan rakyat. Berbagai bantuan pusat
seperti Raskin, BLSM, Bedah rumah masih dikeluhkan masyarakat karena tidak
tepat sasaran dan terkesan pilih kasih . Bahkan kerap program pusat itu
diplesetkan karya seseorang mencari
popularitas. Paling tragis dijadikan senjata untuk memaksa rakyat jelata
mengikuti kehendak sang penguasa
“ Yakinlah rakyat juga
sudah pintar dan memahami itu semua. Rakyat paham siapa yang berbohong namun
terkadang terpaksa memilih diam karena tidak ingin kehilangan hak jika mengkritisi itu “ jelas Pisser
Dikatakan dewan yang memilih tidak maju dalam pileg 2014
tersebut bandingkan pembangunan Dairi Pakpak Bharat dan Humbang sebagai
kabupaten muda. Jika mengatakan Dairi lebih banyak pembangunan rasanya hanya
sebuah ketidak jujuran. Meski kabupaten
muda sekiatar 10 tahun namun harus diakui Dairi teklah dikalahkan . Maka segera
instropkesi diri perbaiki periode ke II ini selagi masih ada kesempatan
diberikan rakyat” sebutnya
Sejumlah tokoh LSM seperti
Jonner Simbolon ketua LSM Gransi, Hulman Sinaga ketua LSM sekolah, ICW serta
beberapa LSM lainnya kembali mengingatkan Join Pas untuk periode II ini segera
instropeksi diri atas apa yang dilakukan periode I. Secara umum lembaga swadaya
masyarakat ini menyebutkan meski secara hukum diakui sebagai penguasa di Dairi
namun secara mayoritas rakyat Dairi sesungguhnya sudah mengatakan Join pas
gagal periode I. Hasil pilkada Dairi 64
% rakyat Dairi tidak yakin dengan join pas.
Perolehan kemenangan hanya 36% diatas kertas bukanlah sebuah prestasi
gemilang seorang incumbent menyakinkan masyrakat dalam satu kabuoaten . Ini
harus menjadi bahan instropeksi bahwa 64% rakyat Dairi kurang percaya
kepemimpinan Join Pas.
Ini harus bahan instropeksi
untuk memperbaiki kinerja dalam periode II . secara matematis persentasi mayoritas rakyat sudah tidak
percaya. Juga harus diingat bahwa sesungguhnya jumlah itu sewaktu waktu bisa
marah ketika tidak ada perubahan pada periode ke II. Sungguh seorang pemimpin
bukan sekedar diakui hokum saja . Namun pemimpin yang benar memang diakui
rakyat. Bukan diakui segelintir orang yang menjadi kroni penguasa” tegas
mereka.
Klaim Sukses
Sementara Itu Bupatri Dairi
Johnny Sitohang dalam LKPJ Akhir Masa Jabatan Mengklaim sukses Visi itu tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi tahun
2009-2014 yang menitikberatkan pencapaian sasaran strategis prioritas
pembangunan sektor pendidikan, pertanian, dan kesehatan dengan agenda tuntas
wajib belajar sembilan tahun, mantap ketahanan pangan melalui proteksi terhadap
petani dan mantap kesehatan keluarga miskin dengan pelayanan dasar gratis.
Dikatakannya Disektor
pertanian, pembangunan diarahkan untuk memberi penguatan dan proteksi terhadap
petani terutama komoditas strategis seperti jagung, padi, kopi, coklat dan
hortikultura. Pemkab Dairi memfasilitasi akses permodalan bekerjasama dengan PT
Bank Sumut melalui program kredit modal petani tanpa agunan, pemberian benih
unggul dan saprotan, peningkatan SDM petani melalui intensifikasi penyuluh
lapangan dan jaminan harga pasar seperti pada harga jagung sebagai komoditas
strategis. Pembangunan pertanian di Kabupaten Dairi selain meningkatkan
pendapatan petani juga berhasil menciptakan stabilitas ketahanan pangan dengan mampu
meningkatkan produksi beras di atas lima persen sehingga Pemkab Dairi meraih
Piagam Penghargaan “Peningkatan Produksi Beras nasional” dari Presiden RI.
Kemudian, untuk sektor
kesehatan, diberikan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk mengakomodir
penduduk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat miskin
(Jamkesmas). Sejak tahun 2011 bekerjasama dengan PT Askes, penduduk kurang
mampu yang mendapat jaminan kesehatan melalui Jamkesda terus meningkat setiap
tahunnya.
Sementara kondisi pertumbuhan
perekonomian daerah berdasarkan perhitungan pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB atas dasar
harga berlaku pada tahun 2009 sekitar Rp 3,39 triliun meningkat sehingga tahun
2012 mencapai sekitar Rp 4,73 triliun. Tahun 2013 diproyeksikan menjadi Rp 5,32
triliun dan berdasarkan peningkatan itu, maka tingkat perkapita penduduk
Kabupaten Dairi berada pada peringkat 19 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.
Sayang klaim pemimpin Dairi
ini tidak sesuai dengan fakta lapangan. Juga tidak menerangkan sejumlah janji
yang pernah dilontarkan seperti pemidahan kantor Bupati dairi yang hingga kini
tidak jelas. Naiknya DAK Dairi Sekitar Rp. 136 M tahun 2012 ternyata tidak
terbukti. kerusakan jalan yang luar biasa terjadi masa pemerintahannya. Hingga
persoalan rakyat berkaitan dengan perlakuan tidak adil dalam mendapatkan
bantuan program pusat semisal raskin, BLSM, Bedah Rumah hingga berbagai bantuan
lainnya. (R.07)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar